SEEKMYBOWL

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aprozi Alam meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui relaksasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 usulan Kementerian Agama (Kemenag).

Menurutnya, pengajuan permohonan relaksasi anggaran senilai Rp7,29 triliun tersebut sangat krusial untuk keberlanjutan program pendidikan Islam yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemenag, kami memahami betul urgensi dari relaksasi anggaran ini,” kata Aprozi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan sebagian besar program yang diajukan Kemenag merupakan layanan dasar yang bersifat mandatory spending atau belanja wajib dan langsung menyentuh jutaan anak bangsa serta lembaga pendidikan keagamaan di seluruh pelosok negeri.

Ia membeberkan bahwa alokasi anggaran yang diajukan Kemenag akan digunakan untuk berbagai program vital seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah, BOS Pesantren, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Raudhatul Athfal (TK), BOP Pesantren, Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Madrasah, Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP BLU), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Disebutkan bahwa Kemenag sudah dua kali mengajukan relaksasi anggaran. Pertama, Menteri Agama (Menag) melalui surat Nomor B-052/MA/KU.00.1/3/2025 tanggal 5 Maret 2025, mengajukan usulan relaksasi efisiensi dan tambahan anggaran TA 2025 Kemenag kepada Menteri Keuangan (Menkeu) sebesar Rp9,68 triliun.

Dari usulan itu, Kemenkeu menyetujui relaksasi anggaran sebesar Rp2,38 triliun, yang terdiri atas persetujuan relaksasi efisiensi pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam sebesar Rp2,18 miliar untuk BOS Madrasah dan relaksasi efisiensi pada Ditjen Penyelenggaraan Umrah sebesar Rp207,54 miliar untuk penyelenggaraan ibadah haji

Kedua, Kemenag kembali mengajukan relaksasi anggaran melalui surat Nomor B-1077/MA/OT.01.1/05/2025 tanggal 24 Mei 2025. Dalam surat itu, Menag menyampaikan kepada Menkeu permohonan relaksasi atas efisiensi anggaran TA 2025 tahap kedua.

Aprozi menuturkan relaksasi tahap kedua itu sebesar Rp7,29 triliun yang akan dipergunakan bagi pemberian program vital, namun relaksasi kedua tersebut sampai sekarang masih belum mendapatkan tanggapan dari Kemenkeu.

Selain itu, sambung dia, Kemenag juga sudah kembali mengajukan relaksasi anggaran tahap ketiga sebesar Rp1,45 triliun, dengan prioritas anggaran untuk bantuan subsidi upah (BSU) guru honorer madrasah dan pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha) sebesar Rp242,39 miliar, layanan keagamaan Rp659,59 miliar, layanan pendidikan Rp260,44 miliar, serta layanan dukungan manajemen Rp287,41 miliar.

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung itu, usulan relaksasi anggaran tersebut diajukan karena kebutuhan pendidikan keagamaan di lingkungan Kemenag sangat besar dan banyak dialokasikan untuk semua agama.

Untuk itu, kata dia, relaksasi anggaran tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dukungan operasional yang sangat dibutuhkan untuk memastikan roda pendidikan Islam terus berjalan optimal.

“Mulai dari dukungan gaji guru honorer, biaya operasional madrasah dan pesantren, hingga pembiayaan infrastruktur pendidikan yang layak. Semuanya sangat vital bagi kualitas pendidikan anak-anak kita,” ucap dia menegaskan.

Dia menekankan bahwa komisi yang membidangi agama, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut secara tegas mendorong Kemenkeu untuk segera menyetujui permohonan relaksasi anggaran tersebut.

Pasalnya, sambung dia, dukungan terhadap pendidikan, apalagi pendidikan Islam yang telah terbukti menjadi salah satu pilar penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter generasi muda tidak boleh ditunda.

Dikatakan bahwa relaksasi anggaran itu akan memberikan kepastian layanan dan meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan yang sangat dinantikan masyarakat

Selain itu, dirinya menambahkan bahwa persetujuan relaksasi anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen konkret Pemerintah dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh warga negara, sekaligus menegaskan perhatian Negara terhadap berbagai lembaga pendidikan keagamaan.

“Kami berharap dengan persetujuan, Kemenag dapat bergerak cepat dalam merealisasikan program-program penting tersebut demi kemajuan pendidikan Islam dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Aprozi.

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) berkomitmen melakukan inovasi untuk menciptakan ekosistem terintegrasi yang fundamental untuk pendalaman pasar keuangan dan komoditi.

“Dengan sinergi dari otoritas yang ada, dimana kami sekarang menjadi SRO (Self Regulatory Organization) di bawahnya yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari Bank Indonesia (BI), kemudian dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), dan juga tentunya dari stakeholders lainnya Ini bisa membawa ke depan untuk kita semua cita-cita dari Bapak Presiden tentunya menyongsong Indonesia Emas,” kata Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi dalam agenda konferensi pers di hari Ulang Tahun ke 16 ICDX, Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu, ICDX turut memastikan komitmen sinergi dengan tiga regulator sektor pasar perdagangan derivatif tersebut.

Melalui tema ulang tahun “Sinergi Maju, Harapan Baru”, pihaknya meyakini tajuk tersebut menjadi semangat untuk terus bersinergi dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga pelaku pasar.

“Kami percaya sinergi dapat menjadi kunci utama untuk mewujudkan pendalaman pasar keuangan dan komoditi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Menurut Direktur Utama Indonesia Clearing House (ICH) Megain Widjaja, pasar keuangan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang yang dapat diraih dengan mencapai visi besar pendalaman pasar keuangan Indonesia.

Untuk itu, penguatan kapasitas, kolaborasi strategis, serta sinergi antara semua pemangku kepentingan menjadi penting untuk diimplementasikan.

“Kami pastikan bahwa Indonesia Clearing House (ICH) siap untuk bersinergi dengan otoritas, dalam hal ini Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Harapannya, dengan sinergi ini, dapat memperluas potensi pasar keuangan, dalam hal ini derivatif pasar uang, derivatif efek serta derivatif komoditi,” ujar Megain.

Pembagian otoritas atas perdagangan derivatif ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Sejalan dengan UU ini, Pengawasan dan Pengaturan Perdagangan Derivatif Efek ada di OJK, Derivatif Pasar Uang dan Valuta Asing ada di BI, dan Derivatif Komoditi ada di Bappebti.

Arsenal menunjuk Gabriel Heinze sebagai asisten pelatih tim utama di bawah arahan pelatih Mikel Arteta.

Mantan bek Manchester United dan Real Madrid ini mengisi posisi yang ditinggalkan Carlos Cuesta, yang baru saja menjadi pelatih kepala Parma di Serie A Italia.

“Kami dengan senang memperkenalkan Gabriel (Heinze) ke jajaran pelatih tim utama, kami menyambutnya dan keluarganya di Arsenal,” kata klub itu dalam lamannya pada Rabu.

Pria berusia 47 tahun itu membawa pengalaman luas baik sebagai pemain maupun pelatih.

Selama karier menjadi pemain, dia turut mempersembahkan gelar juara Liga Inggris kepada Manchester United pada 2007, LaLiga bersama Real Madrid, dan medali emas Olimpiade 2004 bersama Argentina.

Setelah pensiun pada 2014, Heinze menangani Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Velez Sarsfield, dan Newell’s Old Boys di Argentina, serta Atlanta United di MLS pada 2020/2021.

Penunjukan Heinze tidak terlalu mengejutkan mengingat hubungan dekatnya dengan Arteta. Keduanya pernah bermain bersama di Paris Saint-Germain pada musim 2001/2002, dan Arteta pernah menyebut Heinze salah satu inspirasinya bersama Mauricio Pochettino.

Di Arsenal, Heinze akan bekerja bersama asisten pelatih Albert Stuivenberg, pelatih set-piece Nico Jover, dan pelatih kiper Inaki Cana, yang telah menjadi bagian staf Arteta sejak 2021.

Kehadiran Heinze diharapkan membawa energi baru dan wawasan taktis, terutama bagaimana memperkuat lini belakang Arsenal yang sudah solid. Gaya kepelatihannya yang intens dan fokus pada pengembangan pemain muda selaras dengan filosofi Arteta.

“Gabriel membawa pengalaman bermain dan melatih yang luar biasa. Kami sangat antusias menyambutnya bersama keluarga di Arsenal,” kata klub London itu dalam pernyataan tertulisnya.

Perlu dinantikan debut Heinze di pinggir lapangan, terutama saat Arsenal menghadapi Manchester United.

Panitia kerja (Panja) rancangan postur defisit untuk APBN 2026 menyepakati rentang asumsi defisit pada tahun depan akan di kisaran 2,48% hingga 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ketua Panja Defisit di Komisi XI, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB Hanif Dhakiri mengatakan, penurunan defisit dari outlook 2025 yang sebesar 2,78% menuju kisaran 2,5% merupakan langkah dalam penguatan disiplin fiskal.

Kesepakatan ini hasil pembahasan antara Panja Defisit Komisi XI dengan Kementerian Keuangan (DJPPR, DJPb, DJKN, DJA, DJSPSK, DJSEF) dan Deputi Gubernur Bank Indonesia pada Jumat, 4 Juli 2025.

“Proyeksi defisit RAPBN Tahun Anggaran 2026 yang berada pada kisaran 2,48% hingga 2,53% terhadap PDB, sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, namun tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN,” kata Hanif saat membacakan hasil keputusan panja, Senin (7/7/2025).

Namun, ia menekankan penurunan defisit tersebut harus tetap menjamin dukungan fiskal yang cukup terhadap program-program prioritas pemerintah sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Penguatan Koperasi dan UMKM, serta Ketahanan Pangan dan Energi.

Dalam rapat panja itu, Hanif mengatakan, pemerintah memastikan defisit dan utang negara tetap berada dalam batas aman yang ditunjukan dengan pengelolaan yang akuntabel, transparan, manajemen risiko dan dilandasi dengan prinsip kehati-hatian.

“Pemerintah menyampaikan proyeksi defisit APBN 2025 2029 dalam rangka memastikan defisit APBN dan utang pemerintah dikelola secara hati-hati dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal,” tegasnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah telah memastikan, rancangan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) akan dilakukan dengan biaya dan risiko yang optimal dan terkendali serta menjaga prinsip transparansi dan integritas pasar serta disiplin fiskal.

“Pemerintah memastikan bahwa pembiayaan utang dan non-utang dilakukan untuk pengelolaan APBN yang produktif, dalam rangka mendukung program pembangunan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terukur dan terarah,” paparnya.

Pemerintah dalam memberikan pembiayaan non utang pada sektor perumahan diarahkan untuk penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan disertai dengan upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mewajibkan kontribusi pengembang untuk menyediakan rumah sederhana sehingga dapat mempercepat upaya penyediaan rumah terhadap MBR dan mengurangi beban pemerintah.

Di sisi lain, ada penegasan pula terkait penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun anggaran berjalan harus mendapatkan persetujuan DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasar tenaga kerja global diproyeksikan mengalami pertumbuhan pekerjaan sebesar 14% pada tahun 2030, diimbangi oleh penurunan sebesar 8%, Hal ini menurut Laporan World Economic Forum.

Meskipun prospeknya positif, pengembangan keterampilan akan sangat penting untuk membantu pekerja bertransisi ke peran-peran baru yang dibentuk oleh permintaan yang terus berkembang di pasar tenaga kerja.

Dilansir Gulf News, Pada tahun 2030, 39% keterampilan inti pekerja diperkirakan akan berubah. Pergeseran ini menggarisbawahi pentingnya pembelajaran berkelanjutan, peningkatan keterampilan, dan pelatihan ulang untuk mempersiapkan pekerja menghadapi pasar kerja yang berubah dengan cepat.

Pemberi kerja harus memprioritaskan pelatihan untuk membekali tenaga kerja mereka dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk peran-peran di masa depan.

Laporan tersebut menyoroti pertumbuhan akses digital sebagai tren makro yang transformatif, yang diproyeksikan akan menciptakan 19 juta pekerjaan baru pada tahun 2030 sambil menggantikan 9 juta pekerjaan. AI dan pemrosesan data saja akan menghasilkan 11 juta peran tetapi menggantikan 9 juta peran, sehingga adaptasi teknologi menjadi sangat penting. Bahkan bidang kreatif, seperti desain grafis, akan menghadapi gangguan karena AI generatif.

Berikut 10 pekerjaan yang berpotensi hilang (rendahnya permintaan):

1. Petugas pos
2. Teller bank dan petugas terkait
3. Petugas entri data
4. Kasir dan petugas tiket
5. Asisten administrasi dan sekretaris eksekutif
6. Pekerja percetakan dan pekerjaan terkait
7. Petugas akuntansi, pembukuan, dan penggajian
8. Petugas pencatatan material dan penyimpanan stok
9. Petugas transportasi dan kondektur
10. Pekerja penjualan keliling dan pedagang kaki lima

Laporan tersebut menyoroti peran dengan penurunan paling tajam, didorong oleh otomatisasi, pembayaran digital, dan pertumbuhan teknologi swalayan.

Umur panjang dan kehidupan bahagia hingga usia 100 tahun rupanya dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor genetik, budaya, dan kebiasaan hidup. Hal ini diungkapkan oleh peneliti umur panjang Dr. Giovanni Mario Pes dan timnya.

Dalam laporan CNBC Make It, Dr. Pes menjelaskan bahwa gen memang berperan, namun hanya menyumbang sekitar 20%-25% terhadap perbedaan usia antarindividu. Sisanya, faktor gaya hiduplah yang paling besar pengaruhnya terhadap umur panjang.

Lantas, seperti apa gaya hidup yang bisa mendukung umur panjang dan sehat hingga seabad? Simak empat kebiasaan berikut yang dijalani masyarakat Sardinia di Italia, salah satu wilayah “Zona Biru” yang dikenal memiliki penduduk tertua dan tersehat di dunia.

1. Bergerak Aktif Sepanjang Hari

Alih-alih berolahraga intens di pagi hari, warga Sardinia lebih memilih aktivitas fisik yang alami dan terintegrasi dalam rutinitas sehari-hari. Tinggal di daerah berbukit membuat mereka terbiasa berjalan kaki menanjak, yang secara alami meningkatkan detak jantung dan memperkuat otot.

Aktivitas seperti menggembala, berkebun, berjalan mencari sayur liar, atau sekadar berkeliling kampung menjadi cara mereka menjaga kebugaran. Penelitian menyebutkan bahwa aktivitas fisik rutin sangat berkontribusi terhadap kualitas kesehatan dan umur panjang.

Bagi yang tinggal di perkotaan, Anda tetap bisa meniru gaya hidup ini lewat kegiatan ringan seperti berjalan kaki, naik-turun tangga, atau berjalan cepat setiap hari.

2. Mengandalkan Masakan Rumah dari Bahan Segar

Warga Zona Biru dikenal sangat jarang mengonsumsi makanan cepat saji. Mereka lebih suka memasak sendiri makanan dari bahan lokal yang segar dan alami.

Orang Sardinia, misalnya, terbiasa membuat sendiri pasta dan roti tanpa tambahan bahan kimia atau pengawet. Dalam sebulan, mereka hanya makan daging sekitar 4-5 kali saja. Sumber utama protein berasal dari kacang-kacangan dan makanan nabati lainnya.

Untuk camilan, mereka biasanya menikmati roti dan keju lokal sambil menyesap segelas kecil anggur merah khas daerah, yakni Cannonau.

3. Menjalin Hubungan Sosial yang Erat

Warga lanjut usia di Sardinia dikenal memiliki tingkat kesejahteraan mental yang tinggi. Salah satu kuncinya adalah ikatan sosial yang kuat, baik dalam keluarga maupun komunitas.

Orang tua di Sardinia dihormati, sering menjadi pusat dalam kehidupan keluarga, dan terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial. Mulai dari makan bersama, berkebun, menghadiri upacara keagamaan, hingga bermain bocce atau sekadar duduk bersama mengobrol panjang lebar, semua menjadi bagian penting untuk menjaga mental tetap sehat dan mengurangi stres.

4. Memelihara Rasa Spiritualitas

Spiritualitas juga menjadi elemen penting dalam kehidupan panjang warga Sardinia. Banyak dari mereka aktif menjalani kehidupan religius, yang memberi rasa damai dan arah hidup.

Selain lewat praktik keagamaan, spiritualitas bisa dijaga lewat meditasi, yoga, atau membaca buku yang memberi makna. Aktivitas-aktivitas ini terbukti membantu menciptakan pandangan hidup yang lebih positif, terutama saat usia bertambah.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menggunakan sistem teknologi untuk pendataan angkutan barang, di mana hal ini akan dilakukan melalui sistem elektronik untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli).

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportas Jalan Kemenhub Yusuf Nugroho menjelaskan sudah ada sistem elektronik terkait pendataan angkutan barang yakni melalui Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLUE). Namun, pihaknya akan lebih mengoptimalkan alat tersebut demi memberantas pungli.

“Sebenarnya kami sudah memiliki alat elektroniknya yakni BLUE, yang diharapkan bisa terintegrasi dan menemukan pelanggaran. Rencana, dengan sistem tersebut, juga berdampak terhadap menekan potensi adanya isu pungli,” kata Yusuf dalam paparannya pada Forum Kramat bertajuk ‘Zero ODOL Policy’ yang digelar di PBNU Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Yusuf juga berharap dengan optimalisasi alat elektronik tersebut, nantinya dalam pendataan tidak ada lagi kontak antar pihak, sehingga pemberian sanksi tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan menggunakan sistem.

“Itu yang menjadi salah satu utamanya juga, sehingga tidak terjadi lagi kontak person to person,” tambahnya.

Tak hanya itu, sistem tersebut nantinya juga dapat mendeteksi pemilik truk yang bermasalah dan tentunya dapat bertanggung jawab saat sopir yang mengangkut barang melanggar implementasi zero ODOL.

“Ke depan keakuratannya akan lebih baik dan tidak berdasarkan subjektif dari seseorang, sehingga pemberian sanksinya pun juga tepat sasaran, begitu juga dapat menyasar ke pemilik kendaraan,”

Sebelumnya, praktik pungli termasuk pemalakan kerap dialami oleh para supir truk. Hal itu diungkapkan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.

Djoko mengutip pengakuan sopir truk yang hadir dalam diskusi bersama Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang yang digelar beberapa waktu lalu di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Pengakuan sopir truk, pemalakan oknum preman dari Tol Cikampek hingga Kramat Jati, supir truk bawa besar harus bayar pungli Rp 200 ribu. Jika istirahat di bahu jalan (setelah gerbang tol), mereka juga kena pungli petugas tol. Katanya, sudah pernah disampaikan ke Direksi, tetapi sampai sekarang masih ada pungli,” kata Djoko, dikutip Kamis (3/7/2025).

“Komunitas sopir truk menyampaikan jika di bahu jalan dipungli sama oknum PJR dan di rest area dipungli sama Satpam rest area . Pengakuan pengusaha angkutan barang, di sekitar Tanjung Priok ada kampung, jalur menuju gudang yang masuk portal harus bayar Rp100 ribu dengan stempel RT setempat. Mengangkut sayuran dari Garut ke Pasar Kramatjati (Jakarta), harus menyisihkan paling tidak Rp 175 ribu melewati 5 – 6 titik pungutan liar,” bebernya.

Hal ini, imbuh dia, mengonfirmasi kalau pemilik barang dan pengusaha juga menjadi korban praktik pungli yang jumlahnya lebih besar.

“Bedanya, pemilik barang tertutup , pengusaha angkutan setengah terbuka , sopir buka-bukaan . Diperkirakan praktik pungli di sektor logistik telah membebani 15-20% ongkos angkut logistik di Indonesia. Punglinya dilakukan mulai yang berbaju seragam hingga tidak memakai baju,” tukasnya.

“Penuturan pengusaha truk, ongkos logistik di Indonesia sudah lebih tinggi dari Thailand,” sebut Djoko.

Karena itu, lanjut dia, pemberantasan praktik pungli di sektor angkutan logistik Indonesia harus dimasukkan bersamaan dengan program Zero ODOL (over dimension over loading/ kendaraan bermuatan berlebihan dan melebihi dimensi) yang sedang ditangani Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pemerintah menargetkan, Indonesia bisa Zero ODOL pada tahun 2026 nanti.

“Data dari Asosiasi Pengusaha, dalam setahun truk dengan ritase yang padat, rata-rata menghabiskan Rp120-150 juta untuk pungli. Kalau dirata-rata sebulan bisa Rp10-12 juta. Dari angkut sampai bongkar semua ada punglinya,” ungkapnya.

“Pemerintah hanya mikir memberantas ODOL, tapi nggak pernah mikir bagaimana memberantas punglinya. Makin tinggi biaya logistik karena 20-30% habis buat pungli,” tukas Djoko.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar) Melchias Markus Mekeng menyinggung kondisi pendidikan Indonesia yang menyedihkan pada saat rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan.

“Saya ingin bicara tentang pendidikan Bu, fokus di pendidikan. Tadi saya senang sekali, karena tadi program yang akan dibuat oleh Pak Prabowo, program unggulan adalah salah satunya adalah pendidikan,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI pada agenda pembahasan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026, Kamis (3/7).

Menurutnya, pendidikan tertera pada dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 4 bahwa anggaran pendidikan sebesar 20%.

“Yang di undang-undang tentang pendidikan nasional juga disampaikan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyampaikan bahwa 20% itu harus,” ucapnya.

Mekeng memaparkan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebesar 20% untuk pendidikan dianggarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya masih 24,3% orang Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan.

“Saya ingin sampaikan Bu, tingkat pendidikan kita di Indonesia itu paling besar 24,3% itu tidak sekolah. 24,3% tidak sekolah. SD 22,27%, cuma tamatan SD. SMA 21,5%, SMP 14,45%, mulai S1 sampai S3 itu tidak sampai 5%,” ungkapnya.

Mekeng mengungkapkan lebih jauh, jika mengacu pada data tersebut, Ia tidak yakin bonus demografi yang digaungkan bisa kita nikmati.

“Karena kita hanya punya kurang lebih 5% S1 sampai S3. Ini data real,” sebutnya.

“Jumlah anak tidak sekolah yang paling banyak ya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya besar. Tapi kalau prosentase saya rasa mereka kecil. Yang putus sekolah paling banyak SD. Setelah itu SMA, SMK, dan SMP. Ini putus sekolah ini. Ini data yang saya dapatkan,” paparnya.

Selain itu, melalui video yang ditayangkan menggambarkan banyak keadaan sekolah yang tidak layak. Seperti sekolah di daerah NTT banyak yang mengalami kerusakan. Mekeng mengaku heran, anggaran pendidikan yang meningkat setiap tahun tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Tercatat, anggaran pendidikan 2020 sebesar Rp547 triliun sementara anggaran pendidikan tahun 2025 Rp724,2 triliun.

“Jadi semakin tinggi APBN kita, anggaran pendidikan kita tinggi. Terus. Nah sekarang kemana anggaran pendidikan itu dinikmati?Pendidikan formal dari tingkat dasar, pendidikan dasar sampai menengah itu Rp33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp57,7 triliun. Totalnya Rp91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati itu Rp91,2 triliun? Itu totalnya kurang lebih 62 juta siswa. Dari SD sampai puluhan tinggi,” sebutnya.

Mekeng berharap, untuk pendidikan kedinasan yang sebesar Rp104,5 triliun dimasukkan ke dalam anggaran kementerian dan lembaga masing-masing.

“Pendidikan kedinasan Rp104,5 triliun. Siapa yang menikmati itu? Dan itu berapa orang? Hanya 13.000 orang. 13.000 orang memakai anggaran Rp100,45 triliun. Ini yang saya sampaikan dari tadi itu pendidikan yang berkeadilan,” lanjutnya.

“Jadi kalau yang dinas-dinas sudah S1 itu dikecilin aja dulu deh. Kasih yang dibawa-dibawa ini, supaya tahun 2035-2045 kita bukan Indonesia, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas,” ungkapnya.

Ia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Komisi XI untuk pendidikan. Agar dana tersebut dapat disalurkan ke daerah-daerah.

“Saya rasa ini yang saya ingin sampaikan, kalau boleh Ibu bisa berikan, dulu waktu saya jadi Ketua Komisi XI ada namanya DAK penugasan. Kasih DAK penugasan kepada kami di bidang pendidikan. Dan itu mekanismenya, mekanisme APBN, supaya kita bisa tahu karena kami-kami ini sekarang kerjanya ke daerah, Bu. Ke sekolah-sekolah,” pungkasnya.

Kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan pendahuluan Demokrat untuk Wali Kota New York City mengguncang panggung politik nasional. Belum juga resmi berkampanye untuk pemilihan umum November, Mamdani langsung mendapat ancaman penangkapan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Mamdani, anggota Majelis Negara Bagian New York berusia 33 tahun dan seorang sosialis demokrat, dinyatakan menang dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada Selasa (24/6/2025). Meski tidak langsung menang suara mayoritas di putaran pertama, ia berada di posisi unggul dengan 56% suara dibandingkan 44% milik Andrew Cuomo.

“Ini hanyalah awal dari koalisi kami yang terus berkembang untuk menjadikan Kota New York terjangkau,” ujar Mamdani melalui platform X sesaat setelah hasil diumumkan, seperti dikutip CNN. “Dan kita akan melakukannya bersama-sama.”

Kemenangannya yang tak terduga menjadikannya calon terdepan untuk memenangkan pemilu wali kota pada November mendatang, di tengah respons panas dari lawan-lawan politiknya.

Trump, saat kunjungan ke fasilitas penahanan migran di Florida Everglades, langsung menanggapi hasil pemilu dengan ancaman. “Jika Mamdani mengganggu ICE, dia akan ditangkap,” kata Trump. Ia juga secara keliru menyebut Mamdani “berada di negara ini secara ilegal.”

Trump menyebut Mamdani sebagai “komunis” dan menuduhnya mengancam keamanan nasional. “Kita tidak membutuhkan komunis di negara ini. Tapi jika kita memilikinya, saya akan awasi dengan sangat hati-hati,” katanya.

Mamdani yang lahir di Uganda dan menjadi warga negara AS melalui naturalisasi, menanggapi ancaman Trump dengan tegas.

“Trump mengancam saya bukan karena saya melanggar hukum, tapi karena saya menolak membiarkan ICE meneror kota kita,” kata Mamdani dalam pernyataan tertulis. “Ini bukan hanya serangan terhadap saya, tapi terhadap demokrasi kita.”

Ia berkomitmen untuk mempertahankan status New York sebagai kota suaka dan menolak keterlibatan aparat federal dalam menangkap migran tak berdokumen.

Sementara itu, Trump memberikan dukungan kepada Wali Kota petahana Eric Adams yang kini mencalonkan diri sebagai kandidat independen. “Anda punya kandidat independen yang bagus, Wali Kota Adams, yang merupakan orang sangat baik,” ujarnya.

Adams, yang sebelumnya menghadapi dakwaan federal terkait korupsi, yang kemudian dibatalkan, menghindari kritik langsung terhadap Trump. Namun ia menyampaikan peringatan kepada semua kandidat agar tidak ikut campur dengan kewenangan federal.

Pujian Trump terhadap Adams disebut Mamdani sebagai hal yang “tidak mengejutkan”, namun menegaskan bahwa masa jabatan Adams harus diakhiri. “Itulah sebabnya kami siap untuk perubahan sejati di Balai Kota,” tandasnya.

Kas138

Penggunaan robot dalam kepolisian nampaknya akan segera terwujud. Ini terlihat saat para robot hadir dalam pelaksanaan gladi kotor Hari Bhayangkara ke-79 pekan lalu.

Robot yang ikut dalam pelaksanaan tersebut dari humanoid, robot dog, robot tank, ropi, hingga robot agriculture. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan ini jadi momen perkenalan robot kepada masyarakat.

Penggunaan robot juga telah masuk dalam rencana strategis Polri tahun 2025-2045, salah satunya pada 2026 mendatang akan memasukkan pengadaan robodog pengganti anjing polisi.

“Renstra Polri 2025 sd 2045 tentang penggunaan robot dalam membantu tugas-tugas Polri sudah ada. Tahun 2026 sudah dianggarkan untuk robodog, kegunaan sama dengan K9, untuk mendeteksi bahan-bahan dan benda-benda berbahaya, namun lebih efektif karena tidak perlu kita beri makan setiap hari, tidak perlu proses latihan dengan tenaga pawang, tahan cuaca ekstrem dan sebagainya,” jelasnya dikutip Senin (30/6/2025).

Namun sebenarnya sejumlah negara telah menggunakan robot untuk kepolisian. Sandi menjelaskan beberapa negara Asean telah bersiap menggunakannya untuk memaksimalkan kinerja.

“Tahun 2030 ‘wajah’ kepolisian di sejumlah negara akan diwarnai kehadiran robot-robot yang dinilai efektif untuk tugas kepolisian. Thailand sudah memperkenalkan robot humanoidnya, Dubai sudah men-declare juga soal pemanfaatan robot untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Bahkan Cina sudah uji coba robot polisi untuk patroli. Singapura mengembangkan kecoak cyborg untuk kegiatan SAR (search and rescue),” kata Sandi.

Dia menjelaskan China telah menggunakan robot humanoid untuk patroli kepolisian. Sementara di Dubai, salah satu penggunaannya saat perpanjangan SIM.

Diharapkan robot-robot tersebut bisa berfungsi sebagai pengawasan dan pemantau di lokasi berbahaya. Termasuk penanganan situasi berbahaya, seperti penjinak bahan peledak, penyanderaan, serta pencarian dan penyelamatan korban saat kondisi bencana alam maupun kebakaran.

Pengembangan robot kepolisian dilakukan bersama PT Sari Teknologi. Direktur Utama Yohanes Kurnia Widjaja menjelaskan robot didesain sesuai dengan kebutuhan Polri, misalnya K9 bisa bertahan 8 jam dalam cuaca ekstrem dan terintegrasi dengan AI.

Begitu juga dengan robot humanoid yang masih dalam tahap pengembangan. Robot tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan tugas pelayanan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.

“Untuk robot Humanoid masih terus dipelajari dan dikembangkan sesuai kebutuhan kepolisian di masa depan. Kami masih memerlukan ribuan jam uji coba dan penyempurnaan algoritma sebelum mencapai tingkat operasional penuh,” kata Yohanes.