Bos PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa PP tersebut mengatur kredit-kredit macet yang boleh dihapus buku dan hapus tagih adalah yang berupa kredit bank atau lembaga pembiayaan BUMN yang program kreditnya sudah berakhir. Maka, Sunarso menjabarkan kredit yang dapat dihapus adalah KUT, KUM LTA, KIK KMKP, dan KCK.
“Kalau KUR memenuhi syarat nggak? KUR itu adalah kredit program yang sekarang masih sedang berlangsung, udah gitu,” kata Sunarso saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, Rabu (13/11/2024).
“Ya otomatis [tidak masuk kriteria] Pak, saya tidak mau menafsirkan,” kata Sunarso kepada para anggota Komisi VI DPR RI.
Sunarso kemudian menekankan juga bahwa agar tidak menimbulkan moral hazard, kredit macet yang dapat dihapus tagih adalah yang sudah macet selama setidaknya 5 tahun dan telah dilakukan restrukturisasi dan penagihan secara maksimal.
Kemudian Sunarso menyorot kemungkinan para peminjam tersebut tidak kenal upaya restrukturisasi. Untuk ini, ia mengatakan pihaknya bakal mencari solusi untuk melakukan pemutihan utang UMKM.
Dalam siaran pers yang diterima oleh CNBC Indonesia, Intudo menyatakan penggalangan dana tersebut terdiri dari Intudo Ventures IV dengan nilai total US$ 75 juta dan dana kelolaan yang difokuskan untuk bisnis hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan senilai US$ 50 juta.
Setelah penutupan dua ronde pendanaan tersebut, total dana yang dikelola (asset under management) Intudo Ventures kini telah melampaui US$ 350 juta.
Beberapa perusahaan yang telah menerima pendanaan dari Intudo Ventures antara lain adalah Halodoc, Xendit, Artotel, iSeller, dan Visinema.
Pemilik modal yang ikut menitipkan uangnya di Intudo Ventures termasuk institusi keuangan dan family office asal Amerika Serikat serta negara-negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Selain itu, ada juga family office dan entitas terkait dengan lebih dari 30 keluarga konglomerat di Indonesia.
Rencananya, Intudo Ventures IV akan disalurkan ke 14-18 perusahaan yang bermarkas di Indonesia dengan nilai investasi berkisar antara US$ 1 juta hingga US$ 10 juta per perusahaan.
“Indonesia kini menawarkan peluang yang berbeda, berdasar pada industrialisasi dan digitalisasi yang pesat, produk global yang bisa ditemukan di rumah tangga di seluruh dunia, dan teknologi baru yang bisa menentukan masa depan manusia,” kata Patrick Yip, pendiri Intudo Ventures.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membeberkan hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.
“Kita lakukan secara Gakkum, ini kami berdasarkan pada awal kami ada Perpres ya, Perpres yang baru tentang tata kelola organisasi di Kementerian ESDM, ada dalam Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Sebagaimana diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum), untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
Pembentukan Ditjen Gakkum ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.
Adapun, Ditjen Gakkum berada di bawah tanggung jawab Menteri ESDM dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Berdasarkan Pasal 24, Ditjen Gakkum bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
“Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral,” bunyi Pasal 24.
Lebih lanjut, pada Pasal 25, Ditjen Gakkum diberi sejumlah fungsi utama yang meliputi:
a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Adapun informasi mengenai pembentukan BP Danantara tersebut merupakan kebijakan dan kewenangan dari Pemerintah Republik Indonesia.
“Sampai dengan dikeluarkannya surat ini, Perseroan belum memperoleh dan memiliki informasi lebih lanjut atas pemberitaan media massa tersebut,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (11/11).
Selain itu, manajemen juga mengatakan bahwa hingga saat ini perseroan belum berkomunikasi resmi yang ditujukan kepada Perseroan terkait pembentukan BP Danantara yang berkaitan dengan Perseroan.
Sementara, terkait perkembangan terkini atas kabar tersebut, PLN tidak memiliki kewenangan atas rencana pembentukan BP Danantara.
“Memperhatikan posisi Perseroan bukan sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas rencana pembentukan BP Danantara, dimana hal tersebut merupakan kebijakan dan kewenangan Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Pengendali, untuk saat ini Perseroan belum dapat menjelaskan mengenai hal-hal tersebut,” tulisnya.
Manajemen menegaskan, kabar tersebut tidak mempengaruhi operasional dan kinerja keuangan PLN. Artinya, layanan maupun operasional bisnis Perseroan tetap berjalan dengan normal.
“Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara akan tetap fokus dalam mengeksekusi rencana dan target bisnis yang telah ditetapkan dalam rencana jangka panjang perusahaan serta rencana jangka pendek perusahaan,” pungkasnya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan kedatangan Prabowo ke AS merupakan undangan dari langsung dari Biden. Tak hanya itu, adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan Kepala Negara juga akan menemui Trump.
“Presiden Prabowo ke AS untuk memenuhi undangan dan bertemu dengan Presiden Joe Biden, tapi saya juga percaya dia akan bertemu juga dengan Presiden Terpilih AS Donald Trump,” ujarnya, dalam pembukaan COP29 Baku, Azerbaijan, Senin (11/11/2024).
Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Minggu (10/11/2024) sekitar pukul 16.00 waktu setempat.
Kedatangan Kepala Negara disambut oleh Penjabat Kepala Protokol Amerika Serikat Ethan Rosenzweig, Duta Besar AS untuk Republik Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir, KUAI KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara, Atase Pertahanan KBRI Washington DC Marsma TNI Wisoko Aribowo, dan Korfung Protkons KBRI Washington DC Gustaav Ferdinandus.
Selain itu, tampak pula pasukan jajar kehormatan yang turut menyambut dan mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan.
Dalam kunjungan resmi tersebut, Prabowo dijadwalkan bertemu Biden di Gedung Putih pada Selasa (12/11/2024).
Artinya terdapat beberapa tindakan operasi tertentu tidak termasuk dalam jaminan yang diberikan. Untuk mendapatkan tanggungan dari BPJS Kesehatan saat memerlukan tindakan operasi, pasien harus memulai prosesnya di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, seperti Puskesmas atau klinik yang telah disetujui oleh BPJS.
Berikut daftar operasi tidak ditanggung BPJS Kesehatan
1. Operasi akibat dampak kecelakaan kerja (ditanggung oleh pemberi kerja atau program jaminan kecelakaan kerja)
2. Operasi kosmetika atau estetika (operasi yang bersifat tidak membahayakan kesehatan)
3. Operasi akibat melukai diri sendiri (operasi akibat tindakan ketidaktelitian atau kecerobohan yang mengakibatkan luka)
4. Operasi di rumah sakit luar negeri (operasi yang dilakukan di luar jangkauan BPJS Kesehatan)
5. Operasi yang tidak sesuai dengan prosedur BPJS Kesehatan (operasi yang tidak menyelesaikan prosedur pengajuan yang sesuai)
Meski demikian, berdasarkan pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2014, ada 19 jenis operasi yang dapat ditanggung BPJS Kesehatan.
Berikut daftar operasi yang ditanggung BPJS Kesehatan
1. Operasi Jantung
2. Operasi Caesar
3. Operasi Kista
4. Operasi Miom
5. Operasi Tumor
6. Operasi Odontektomi
7. Operasi Bedah Mulut
8. Operasi Usus Buntu
9. Operasi Batu Empedu
10. Operasi Mata
11. Operasi Bedah Vaskuler
12. Operasi Amandel
13. Operasi Katarak
14. Operasi Hernia
15. Operasi Kanker
16. Operasi Kelenjar Getah Bening
17. Operasi Pencabutan Pen
18. Operasi Penggantian Sendi Lutut
19. Operasi Timektomi
Guna memperoleh tanggungan BPJS untuk tindakan operasi, pasien harus berobat di faskes tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik yang telah disetujui oleh BPJS Kesehatan. Jika diperlukan tindakan operasi, pasien akan diberi surat rujukan ke rumah sakit dan memperoleh jadwal operasi dari dokter yang bersangkutan di rumah sakit.
Selain itu, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dan diperoleh pasien untuk memperoleh tanggungan operasi dari BPJS Kesehatan yakni Kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), surat rujukan dari Puskesmas/Faskes tingkat pertama, dan kartu pasien dari rumah sakit.
Menurut penelitian dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), negara bagian Rakhine, yang berbatasan dengan Bangladesh di sebelah barat, berada di ambang bencana.
Saat ini pendapatan masyarakat menurun, penanaman padi anjlok, dan pembatasan perdagangan yang diberlakukan militer menyebabkan kekurangan pangan yang parah dan hiperinflasi di wilayah tersebut. UNDP menyebut situasi ini terjadi lantaran militer menjatuhkan “hukuman kolektif” pada warga sipil.
Kanni Wignaraja, asisten sekretaris jenderal PBB dan direktur regional untuk UNDP mengatakan situasi di Myanmar belum pernah terjadi sebelumnya. “Kami belum pernah melihat ini sebelumnya – keruntuhan ekonomi yang begitu total,” katanya, seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (10/11/2024).
“Jika ini diproyeksikan hingga tahun 2025, yang tampaknya sangat mungkin terjadi, maka Anda akan melihat hampir 2 juta orang berada di titik kelaparan,” katanya. “Banyak rumah tangga yang kami survei kini mengurangi jatah makan menjadi satu kali makan sehari – beberapa bahkan lebih sedikit.”
Wignaraja mengatakan ada juga peningkatan pinjaman, meskipun bahkan pemberi pinjaman uang tidak memiliki banyak uang untuk dipinjamkan.
Penelitian UNDP menunjukkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga di Rakhine, sekitar 1,4 juta orang, akan mengalami penurunan pendapatan bulanan dari 66.600 kyat (Rp498.471) menjadi sekitar 46.620 kyat (Rp348.929) setelah eskalasi pertempuran akhir tahun lalu.
Jumlah ini hampir tidak cukup untuk menutupi biaya beras, bahkan tanpa memperhitungkan bahan makanan lain atau pengeluaran yang terkait dengan sewa atau tempat tinggal, transportasi, atau kebutuhan kesehatan.
Kenaikan Harga Pangan
Konflik di negara bagian Rakhine, di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh, kembali meletus akhir tahun lalu, dan negara bagian tersebut masih dilanda pertempuran sengit antara militer dan Tentara Arakan, kelompok etnis Rakhine yang menginginkan negara otonom.
Laporan UNDP mengatakan pembatasan yang diberlakukan oleh militer “jelas ditujukan untuk mengisolasi Rakhine dari seluruh negara dan memberikan ‘hukuman kolektif’ pada populasi yang sudah rentan”.
Kepala Junta Min Aung Hlaing sebelumnya telah menolak tuduhan tersebut, dan malah menyalahkan Tentara Arakan karena “menghancurkan kehidupan sosial ekonomi penduduk, sektor pendidikan dan kesehatan”.
Situasi ini khususnya sangat menyedihkan bagi 511.000 orang yang mengungsi di Rakhine, termasuk Rohingya, yang bergantung pada bantuan dari lembaga kemanusiaan dan masyarakat.
Wignaraja menyebut akses “sangat terbatas” bagi lembaga bantuan. Ini terhambat oleh rintangan birokrasi yang diberlakukan militer, seperti persyaratan izin khusus, serta intensitas konflik.
Program kesehatan dasar seperti kampanye imunisasi telah dihentikan, pasien HIV tidak dapat mengakses obat antiretroviral. Pada Juli, lebih dari tiga lusin anak dipastikan meninggal selama wabah diare. Jumlah kematian sebenarnya bisa lebih tinggi.
Bahkan parasetamol pada dasarnya tidak dapat diperoleh karena harganya sangat mahal. Satu blister – strip berisi 12 kapsul – dijual dengan harga antara 6.000 hingga 7.000 kyat (Rp44.000-Rp52.000).
Konflik tersebut telah melumpuhkan sektor konstruksi, sumber lapangan kerja utama, dan memaksa ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka.
Pada saat yang sama, harga bahan makanan pokok seperti beras dan minyak goreng telah meroket hampir sepuluh kali lipat di daerah-daerah yang paling parah terkena dampak, menurut UNDP.
Diprediksi bahwa hanya 97.000 ton beras yang akan diproduksi tahun ini, cukup untuk memenuhi hanya 20% dari kebutuhan penduduk. Jumlah ini turun dari 282.000 ton tahun lalu, yang bahkan saat itu hanya memenuhi 60% dari kebutuhan.
Jumlah rute perdagangan yang membawa pasokan ke Rakhine telah turun menjadi dua dari 8-10 rute yang ada sebelum Oktober 2023. Wignaraja mengatakan penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk pembatasan yang diberlakukan militer, intensitas konflik, anjloknya permintaan karena pendapatan telah menghilang, dan pertumbuhan kegiatan ekonomi ilegal.
Myanmar telah dilanda konflik dan krisis ekonomi yang terus meningkat sejak militer merebut kekuasaan pada Februari 2021. Kudeta tersebut disambut dengan perlawanan keras dari masyarakat, dan banyak yang mengangkat senjata untuk memperjuangkan kembalinya demokrasi.
Kelompok etnis bersenjata yang lebih tua yang telah lama menginginkan otonomi yang lebih besar juga telah berperang melawan junta, terkadang berkoordinasi dengan kelompok yang lebih baru.
Dilansir dari laman Medical News Today, kolagen adalah protein yang dapat membantu menjaga kulit agar tampak halus. Seiring bertambahnya usia dan faktor-faktor lain, kadar kolagen berkurang, kulit kehilangan elastisitasnya, dan garis-garis halus pun dapat terbentuk.
Tubuh memproduksi kolagen secara alami, tetapi seiring bertambahnya usia, jumlah dan kualitas kolagen menurun. Salah satu akibatnya adalah muncul garis-garis halus dan kerutan pada kulit.
5 Resep jus sehat untuk meningkatkan kolagen Mengonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan kolagen dapat membantu dalam meningkatkan kadar kolagen. Dikutip berbagai sumber, berikut beberapa resepnya:
1. Resep sari nanas stroberi
Dirangkum dari buku Jus Super Ajaib karya Rita Ramayulis, DCN, M.Kes, simak cara membuat sari nanas stroberi untuk kecantikan kulit:
Bahan: * 1/2 buah nanas (190 gram), potong-potong * 20 buah stroberi ukuran sedang-besar, bersihkan
Cara membuat: 1. Gunakan alat juicer untuk mengambil sari nanas dan stroberi. 2. Langsung minum.
2. Resep jus sirsak nanas
Bahan: * 2 gelas sirsak tanpa biji * 1/2 buah nanas, potong-potong
Cara membuat: 1. Gunakan alat juicer untuk mengambil sari nanas. 2. Masukkan sirsak ke dalam blender, tambahkan sari nanas. 3. Blender hingga halus. 4. Langsung diminum tanpa disaring. 3. Resep jus tomat dan wortel
Bahan: * 1 buah tomat, potong kecil-kecil * 1 buah wortel, kupas dan potong kecil-kecil * 30 ml air
Cara membuat: 1. Masukkan semua bahan ke dalam blender dan haluskan. 2. Tuangkan jus ke dalam gelas dan sajikan.
4. Resep jus buah naga dan pisang
Bahan: * 1 buah pisang, kupas dan potong-potong * 1/2 buah naga, kupas dan potong-potong * 30 ml air
Cara membuat: 1. Tuangkan ke dalam blender dan haluskan. 2. Setelah itu, tuangkan ke dalam gelas saji dan sajikan.
5. Resep jus buah bit dan wortel
Bahan: * 1 buah wortel, cuci, kupas, dan potong * 1/2 buah bit, cuci, kupas, dan potong * 2 sdm air lemon * 1 batang seledri, iris kasar * 1/2 buah apel * 1 sdm madu * Air putih secukupnya
Cara membuat: 1. Campurkan wortel, bit, seledri, dan apel dengan air putih secukupnya di blender. 2. Haluskan dengan kecepatan sedang agar kandungan vitamin tidak rusak. 3. Saring jus yang telah halus. Tambahkan air lemon dan madu. 4. Minum jus tersebut setiap dua hari sebelum tidur untuk mendetoksifikasi tubuh.
Laju belanja pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2024 ini naik 16,7% bila dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 1.572,2 triliun, namun masih lebih rendah dari pertumbuhan belanja periode sampai Oktober 2022 yang tumbuh 18%.
“Rp 1.834 triliun ini adalah 74,3% dari APBN dan dibandingkan dengan akhir Oktober lalu belanja pemerintah pusat tumbuh 16,7% yoy,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Suahasil menjelaskan, belanja K/L mayoritas digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur, penyaluran berbagai program bantuan sosial atau bansos, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, dukungan pelaksanaan Pemilu 2024, dan pembayaran gaji ASN, TNI, maupun Polri.
Sementara itu, untuk belanja non K/L digelontorkan untuk membiayai pembayaran subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran manfaat pensiun.
“Apakah akhir tahun ada percepatan belanja? seperti biasanya memang iya, akhir Oktober terlihat dan ini akan meningkat sampai akhir tahun,” ucap Suahasil.
Xi memberikan selamat kepada Trump atas terpilihnya ia kembali sebagai presiden. Xi menyebut bahwa AS dan China mendapat ‘manfaat dari kerja sama dan menderita karena konfrontasi’.
“Hubungan China-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan merupakan kepentingan bersama kedua negara dan sejalan dengan harapan masyarakat internasional,” kata Xi dalam pesan itu.
“Kami harap kedua negara dapat memperkuat dialog dan komunikasi, mengelola perbedaan dengan baik, memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, dan menemukan cara yang tepat bagi China dan AS untuk hidup berdampingan di era baru ini, untuk memberi manfaat bagi kedua negara dan dunia,” tambahnya.
Dalam pesan pertamanya kepada Trump sejak mantan presiden tersebut berhasil memperoleh masa jabatan kedua, Xi mengatakan bahwa ia berharap kedua pihak akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati. Termasuk hidup berdampingan secara damai dan kerja sama yang saling menguntungkan.
Sementara itu, sebuah surat kabar resmi China juga menyerukan pendekatan ‘pragmatis’ terhadap perbedaan bilateral China dan AS. Pasalnya ancaman perang dagang jilid 2, kenaikan kembali tarif AS terhadap barang China, semakin membayangi.
Perlu diketahui Trump berjanji menghidupkan kembali berbagai isu dari masa jabatan pertamanya sebagai presiden pada 2017-2021, salah satunya perang dagang dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu, dengan pengenaan tarif. Menurut The Time of India, ia sedang mempertimbangkan tarif universal antara 10% dan 20% untuk semua impor, dengan tarif hingga 60% untuk barang-barang China, dengan dalih melindungi lapangan kerja Amerika dan mengurangi ketergantungan negara pada impor asing.
