Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta secara bertahap melakukan perbaikan terhadap 18 lampu lalu lintas (Traffic Light/TL) yang rusak akibat kericuhan yang terjadi beberapa hari terakhir.
“Ada 18 lokasi simpang yang terdampak akibat aksi unjuk rasa. Saat ini secara bertahap kami sedang melakukan perbaikan agar bisa kembali berfungsi,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Syafrin menyebut, beberapa titik sudah kembali berfungsi, salah satunya di kawasan Jatinegara. Sementara itu, untuk simpang Senen dan lampu lalu lintas di beberapa titik lainnya masih dalam proses perbaikan.
“Alhamdulillah untuk simpang Jatinegara sudah berfungsi kembali, sementara simpang Senen masih dalam proses perbaikan dan juga lainnya,” ujarnya.
Dia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan agar seluruh lampu lalu lintas yang rusak segera kembali normal guna mendukung kelancaran arus kendaraan di ibu kota.
Berikut 18 Lokasi simpang ataupun ruas jalan yang terdampak akibat unjuk rasa yaitu:
1. TL Matraman (Jalan Matraman – Jalan Pramuka)
2. TL Salemba Dipo (Jalan Salemba Raya – Jalan Diponegoro)
3. TL Otista 3 (Jalan Otista Raya – Jalan Otista 3)
4. TL Otista 1 (Jalan Otista Raya – Jalan Cawang Baru)
5. TL Cawang Kompor (Jalan MT Haryono – Jalan Dewi Sartika)
6. TL PGC (Jalan Raya Bogor – Cililitan – Dewi Sartika)
7. TL Pejompongan BNI
8. TL Penjernihan SPBU
9. TL Kwitang (Jalan Abdurahman Saleh – Jalan Kramat Kwitang)
10. TL Pemuda (Jalan Pemuda – Jalan Pramuka)
11. TL Senen (Jalan Senen Raya – Jalan Kwitang)
12. TL Slipi (Jalan S Parman – KS Tubun- – Gatot Subroto)
13. TL Makam Kalibata (Jalan Pasar Minggu – Jalan Kalibata)
14. TL Bandung 12 (Patung Obor/Pemuda membangun)
15. TL Kuningan (Jalan Gatot Subroto- Jalan Rasuna Said)
16. TL TMII Jakarta Timur
17. TL Permai (pemadam)
18. TL Pospol Cilincing
Adapun gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR RI berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen, dan menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.