Arus Balik Libur Nataru, KAI Catat 46 Ribu Penumpang Tiba di Jakarta

Arus Balik Libur Nataru, KAI Catat 46 Ribu Penumpang Tiba di Jakarta

Arus Balik Libur Nataru, KAI Catat 46 Ribu Penumpang Tiba di Jakarta

Para penumpang mulai memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, saat arus balik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Jumat (2/1/2026). Tercatat lebih dari 46 ribu penumpang tiba di Jakarta melalui stasiun yang ada di bawah naungan Daop 1 Jakarta.

1. Arus Balik Libur Nataru

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah penumpang turun dari kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen. Mereka terlihat membopong hingga menenteng tas ransel.

Sejumlah penumpang berjalan ke arah keluar dari pintu kedatangan. Tampak sejumlah porter juga membantu para penumpang. Lobi Stasiun Pasar Senen pun tampak dipenuhi penumpang, baik yang hendak berangkat maupun tiba di Stasiun Pasar Senen.

“Jadi untuk di Daop 1 hari ini yang berangkat atau yang naik itu sebanyak 39.000 lebih. Sedangkan yang tiba atau yang datang itu lebih besar lagi, jumlah penumpangnya sebanyak 46.800 lebih penumpang,” ujar Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta, Franoto Wibowo, saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2026).

Rinciannya adalah jumlah penumpang yang naik melalui Pasar Senen sebanyak 14.264, sedangkan yang turun ada 15.144 orang. Sementara penumpang yang naik di Stasiun Gambir ada 9.258 orang dan turun sebanyak 11.984 orang.

Kemudian, jumlah penumpang yang naik di Stasiun Bekasi ada 5.251 orang dan turun ada 6.013. Sementara itu, jumlah penumpang yang naik di Stasiun Jatinegara ada 1.960 dan penumpang yang turun 4.535 orang.

KPK Periksa 15 Saksi Kasus Kajari HSU, Dalami Pemotongan Anggaran Internal Kejari

KPK Periksa 15 Saksi Kasus Kajari HSU, Dalami Pemotongan Anggaran Internal Kejari

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 15 orang saksi, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU), Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN) dan pihak lainnya. Pemeriksaan tersebut dilakukan selama dua hari, yakni 29–30 Desember 2025.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan difokuskan pada pendalaman kronologi pemerasan yang diduga dilakukan para tersangka, khususnya melalui mekanisme internal di Kejari HSU.

“Penyidik mendalami proses dan mekanisme pemotongan anggaran di internal Kejari HSU,” ujar Budi, Rabu (31/12/2025).

Menurutnya, pemotongan anggaran tersebut dilakukan oleh tersangka melalui bendahara dengan cara mencairkan anggaran tanpa disertai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Selain saksi dari internal Kejari, KPK juga memeriksa sejumlah saksi yang berasal dari kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSU. Dari pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami adanya permintaan sejumlah uang yang disertai ancaman oleh para tersangka.

“Untuk saksi dari dinas-dinas terkait, penyidik menelusuri besaran uang yang diminta serta bentuk ancaman yang disampaikan,” jelas Budi.

Kas138

Kaleidoskop 2025: Aksi Biadab KKB hingga Operasi Senyap Jenderal Kopassus di Bumi Papua

Kaleidoskop 2025: Aksi Biadab KKB hingga Operasi Senyap Jenderal Kopassus di Bumi Papua

Anggota KKB Papua/ist

 Aksi teror biadab yang dilakukan teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua semakin massif di sepanjang tahun 2025. Korban dari masyarakat maupun aparat keamanan terus berjatuhan.

Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 mencatat sejumlah capaian signifikan dalam penegakan hukum dan pengamanan wilayah Papua sepanjang periode Januari hingga Desember 2025.

Dalam operasi tersebut, aparat keamanan menindak tegas kelompok teroris dengan hasil 15 anggota KKB tewas dan puluhan lainnya ditangkap.

“Selama satu tahun pelaksanaan operasi, aparat berhasil mengamankan 45 orang yang diduga terlibat jaringan KKB untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut,”ujar Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, dikutip, Senin (29/12/2025).

Aparat gabungan Polri dan TNI juga menyita 29 pucuk senjata api berbagai jenis, 4.194 butir amunisi, serta dua bahan peledak. Namun tidak hanya itu, sebanyak 14 lokasi yang diduga menjadi markas KKB berhasil dikuasai aparat keamanan.

Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen

Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen

Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen

 Korlantas Polri mencatat angka kecelakaan lalu lintas (lalin) saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 turun.

1. Korban Jiwa Turun

“Korban kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas meninggal dunia turun sebesar 23,23 persen,” kata Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho kepada awak media, Sabtu (27/12/2025).

Turunnya angka tersebut menjadi modal penting bagi jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan pada sisa waktu Operasi Nataru. 

Korlantas Polri juga telah menyiapkan berbagai strategi pengamanan arus balik. Strategi ini baik di jalan tol, jalur arteri, penyeberangan, hingga kawasan wisata.

“Strategi pengamanan arus balik sudah disiapkan agar perjalanan masyarakat tetap aman, tertib, dan lancar,” ujar Agus.

Seskab Teddy Dinilai Buat Inovasi Komunikasi Publik soal Penanganan Bencana Sumatera

Seskab Teddy Dinilai Buat Inovasi Komunikasi Publik soal Penanganan Bencana Sumatera

Seskab Teddy Indra Wijaya

 Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dinilai membuat gebrakan dalam komunikasi publik. Hal ini merujuk langkah Teddy yang mengambil alih komunikasi ke masyarakat dalam penanganan bencana Sumatera.

Teddy menyampaikan informasi secara lugas mengenai tahapan penanganan bencana Sumatera. Dia menegaskan, proses penanganan terus dilakukan semaksimal mungkin oleh pemerintah.

“Yang disampaikan Seskab itu menjadi semacam gebrakan itu, inovasi kebijakan publik. Di mana, komunikasi publiknya disampaikan betul apa adanya,” ujar Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, Rabu (24/12/2025).

Trubus menyinggung dinamika persepsi yang terjadi di masyarakat mengenai proteksi informasi ke Presiden Prabowo Subianto.

Dengan Teddy menyampaikan informasi secara runut dalam penanganan bencana telah menjawab keresahan publik.

‘’Namun di sisi lain tidak menutup kemungkinan ada yang menarik isu bencana Sumatera ke ranah politik,’’pungkasnya.

Sekadar diketahui, Seskab Teddy sebelumnya menyampaikan informasi mengenai penanganan bencana Sumatera. Pemerintah kata Teddy sudah bergerak sejak hari pertama terjadinya bencana, 26 November 2025 hingga sekarang.

Polda Metro Ungkap 1.517 Kasus Narkoba Selama 3 Bulan, 387 Kg Narkoba Disita

Polda Metro Ungkap 1.517 Kasus Narkoba Selama 3 Bulan, 387 Kg Narkoba Disita

Polda Metro Jaya ungkap kasus narkoba

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika yang terjadi selama periode Oktober hingga Desember 2025. Dalam kurun waktu tiga bulan, polisi berhasil menangkap 2.054 orang tersangka dan mengamankan 387,34 kilogram barang bukti narkotika.

“Satnarkoba Polres jajaran berhasil mengungkap 1.517 laporan polisi dengan 2.054 orang tersangka, terdiri atas 1.870 laki-laki dan 184 perempuan,” kata Wakil Direktur Reserse Narkoba (Wadiresnarkoba) Polda Metro Jaya, AKBP Dedy Anung, Senin (22/12/2025).

Dedy menjelaskan, polisi juga berhasil menyita berbagai jenis narkotika dengan total berat mencapai 387,34 kilogram. Barang bukti yang diamankan meliputi sabu, ganja, pil ekstasi, obat keras, hingga kokain.

“Barang bukti yang berhasil kita sita sebanyak 387,34 kilogram, dengan rincian sabu 60,33 kg; ganja 95 kg; ekstasi 32.800 butir; obat keras atau obat daftar G 782.160 butir; etomidate 14,7 kg; serbuk ekstasi 980,57 gram; tembakau sintetis 5,7 kg; cairan bibit sintetis 1,48 kg; happy five 84 butir; serta kokain 5,31 gram,” jelasnya.

Ladangtoto

Kajari HSU Disinyalir Terima Uang Rp1 Miliar, Peras Perangkat Daerah hingga Potong Anggaran

Kajari HSU Disinyalir Terima Uang Rp1 Miliar, Peras Perangkat Daerah hingga Potong Anggaran

Kajari HSU Disinyalir Terima Uang Rp1 Miliar, Peras Perangkat Daerah hingga Potong Anggaran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman (APN) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum di wilayahnya. Selain itu, APN juga diduga telah memotong anggaran operasional untuk kepentingan pribadi.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, APN telah menerima uang hasil peras perangkat daerah senilai Rp804 juta. Uang ini diterima APN, baik secara langsung maupun melalui perantara.

“APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar Rp804 juta, secara langsung maupun melalui perantara, yakni Sdr. ASB ( Asis Budianto) selaku Kasi Intel Kejari HSU dan Sdr TAR (Tri Taruna Fariadi) selaku Kasi Datun Kejari HSU serta pihak lainnya,” ujar Asep saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

Asep mengatakan, uang tersebut didapat APN dari hasil tindak pemerasan kepada sejumlah perangkat daerah di HSU, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Permintaan disertai ancaman itu dengan modus agar Laporan Pengaduan (Lapdu) dari LSM, yang masuk ke Kejari HSU terkait dinas tersebut, tidak ditindaklanjuti proses hukumnya,” ujar Asep.

Asep merincikan, APN menerima uang senikai Rp804 juta melalui dua klaster perantara pada medio November-Desember 2025. Pertama melalui TAR, sebesar Rp505 juta. 

Dijelaskannya, uang itu didapat dari RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan HSU sebesar Rp270 juta; dan EVN selaku Direktur RSUD HSU sebesar Rp235 juta.

Sementara melalui perantara ASB, APN mendapat uang sebanyak Rp149,3 juta dari YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HSU.

“Sementara itu, ASB yang merupakan perantara APN tersebut, dalam periode Februari – Desember 2025, diduga juga menerima aliran uang dari sejumlah pihak sebesar Rp63,2 juta,” ucap Asep.

Venezuela Desak Pertemuan DK PBB, Bahas Agresi Amerika Serikat

Venezuela Desak Pertemuan DK PBB, Bahas Agresi Amerika Serikat

Ilustrasi.

Venezuela pada Rabu (17/12/2025) meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengadakan pertemuan guna membahas “agresi AS yang sedang berlangsung” terhadap negara tersebut, menurut surat kepada badan beranggotakan 15 negara yang dilihat oleh Reuters.

Seorang diplomat PBB mengatakan pertemuan kemungkinan akan dijadwalkan pada Selasa (23/12/2025). Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (16/12/2025) memerintahkan “blokade” terhadap semua kapal tanker minyak yang dikenai sanksi, baik yang masuk maupun keluar Venezuela, dalam langkah terbaru Washington untuk meningkatkan tekanan pada pemerintahan Nicolas Maduro, yang menargetkan sumber pendapatan utamanya.

Kementerian Luar Negeri Venezuela mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan AS di perairan internasional—yang telah menewaskan setidaknya 21 orang dalam beberapa pekan terakhir—membahayakan “perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional maupun regional.”

Caracas menyatakan pihaknya menginginkan Dewan Keamanan PBB, di mana AS adalah anggota tetap yang memiliki hak veto, untuk membahas masalah ini dan “memberikan rekomendasi untuk mengekang rencana agresi apa pun” dari pihak Washington.

Para diplomat mengatakan kepada AFP bahwa permintaan Venezuela untuk pertemuan tersebut didukung oleh Rusia dan China, yang juga memiliki hak veto di Dewan Keamanan.

Reaksi Mengejutkan Prabowo soal MBG Dapat Menu Lele Utuh: Lebih Bagus dari Waktu Saya Tentara

Reaksi Mengejutkan Prabowo soal MBG Dapat Menu Lele Utuh: Lebih Bagus dari Waktu Saya Tentara

Presiden Prabowo Subianto/Biro Pers

 Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait menu yang diberikan kepada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama anak-anak.

Prabowo terlihat terkejut ketika mengetahui bahwa setiap anak menerima satu ekor lele yang dimasak dan disajikan secara utuh.

Awalnya, Dadan menjelaskan kebutuhan bahan baku yang harus dipenuhi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG setiap kali proses memasak. Ia merinci bahwa dalam sekali produksi, SPPG memerlukan ratusan kilogram bahan pangan.

“Karena satu kali masak itu kan butuh 200 kg beras, 350 kg sayur, kalau pisang itu 3.000 pisang itu artinya 150 sisir dan itu artinya 15 tandan. Artinya 15 pohon pisang harus ada sekali makan,” jelas Dadan saat mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2025).

Dadan melanjutkan, dapur MBG juga membutuhkan ribuan ekor lele dalam satu kali memasak. Pernyataan tersebut langsung memancing pertanyaan dari Prabowo terkait jumlah dan cakupan distribusinya.

“Itu yang 3.000 lele sehari, itu 3.000 lele di tiap SPPG?” tanya Prabowo

Satu SPPG, Pak,” ucap Dadan.

Prabowo kemudian kembali memastikan porsi yang diterima setiap anak. Setelah mendapat penegasan, ia membandingkan menu tersebut dengan pengalamannya saat masih bertugas sebagai prajurit.

“Berarti satu anak makan satu lele?” tanya Prabowo lagi.

“Satu lele Pak,” jawab Dadan.

“Satu lele? Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Lelenya dipotong kecil-kecil itu,” kata Prabowo.

Polisi Gelar Perkara Khusus Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Atas Permintaan Roy Suryo Cs

Polisi Gelar Perkara Khusus Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Atas Permintaan Roy Suryo Cs

Tersangka Roy Suryo

Polda Metro Jaya akan menggelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Senin 15 Desember 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respons atas permintaan para tersangka dalam perkara tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyampaikan bahwa gelar perkara khusus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB dan diajukan oleh Roy Suryo bersama pihak lainnya.

“Gelar perkara khusus diagendakan pada Senin, 15 Desember 2025, sekitar pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan atas permintaan tersangka Roy Suryo dan rekan-rekannya,” ujar Budi, Minggu (14/12/2025).

Menurut Budi, proses gelar perkara khusus tersebut akan melibatkan pengawasan dari unsur internal maupun eksternal kepolisian guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara.

“Gelar perkara akan dihadiri unsur internal seperti Irwasum, Propam, dan Divkum. Sementara dari unsur eksternal akan hadir Kompolnas dan Ombudsman,” jelasnya.

Kadobet Daftar