Sering Absen Sidang, Anwar Usman Ngaku Sakit sejak Awal 2025

Sering Absen Sidang, Anwar Usman Ngaku Sakit sejak Awal 2025

Sering Absen Sidang, Anwar Usman Ngaku Sakit sejak Awal 2025

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, buka suara soal dirinya kerap absen dalam sidang. Anwar mengaku hal tersebut lantaran dirinya mengalami gangguan kesehatan. 

1. Anwar Usman Sakit

Ia mengungkapkan, ia sudah mengalami hal ini sejak awal 2025. Bahkan, ia sempat terjatuh di kamarnya. 

“Saya itu awal tahun 2005 ya, itu sakit betul-betul saya baru pernah merasakan sakit, itu boleh dibilang saya jatuh, ya bukan pingsan lagi. Sudah lupa sama sekali, saya pikir sudah hilang sudah saya,” kata Anwar kepada wartawan, Rabu (21/1/2026). 

Ia menceritakan, sang istri kemudian mendapatinya tergeletak di kamar. Anwar kemudian dibawa ke rumah sakit. 

“Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan tidak ada kata lain saya harus diopname,” ujarnya. 

https://outsidecontrol.com

HGU 85 Ribu Hektare di Lampung Dicabut, Bakal Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pertahanan

HGU 85 Ribu Hektare di Lampung Dicabut, Bakal Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pertahanan

HGU 85 Ribu Hektare di Lampung Dicabut, Bakal Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pertahanan (Ist)

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mencabut izin hak guna usaha (HGU) lahan seluas lebih dari 85 hektare di Lampung. Itu karena HGU terbit di atas lahan milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan). 

1. Kepentingan Pertahanan

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Donny Ermawan menyatakan, lahan tersebut nantinya digunakan TNI untuk kepentingan pertahanan negara. 

“Selanjutnya tanah ini nanti akan ditindaklanjuti secara administrasi dan penguasaan oleh TNI Angkatan Udara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pertahanan negara,” kata Donny saat konferensi pers di Kejagung, Rabu (21/1/2026). 

Ia mengungkapkan, pihaknya telah menyurati Kementerian ATR/BPN terkait hak atas lahan yang dimaksud. Hal itu menindaklanjuti adanya laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2015, 2019, dan 2022.

“Bapak Menteri Pertahanan sudah dua kali berkirim surat kepada Menteri ATR/BPN untuk menertibkan dan membatalkan HGU tersebut,” ujarnya. 

“Dan alhamdulillah pada rapat yang telah kita lakukan tadi, semuanya sudah sepakat untuk mencabut HGU tersebut seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Menteri (Nusron),” sambungnya

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal M Tonny Harjono menyatakan, pihaknya menganggap lahan tersebut merupakan aset yang strategis. 

“Kami merencanakan membangun Komando Pendidikan di sana dan Satuan Pasgat, pengembangan dari validasi organisasi,” ujar Tonny. 

“Sehingga daerah tersebut nanti akan dibangun beberapa satuan dan dijadikan daerah latihan,” ucapnya.

Kera4d

RUU Jabatan Hakim, Status PNS Berubah Jadi Pejabat Negara

RUU Jabatan Hakim, Status PNS Berubah Jadi Pejabat Negara

RUU Jabatan Hakim, Status PNS Berubah Jadi Pejabat Negara (Ilustrasi/Freepik)

Status hakim akan berubah dari pegawai negeri sipil (PNS) menjadi  pejabat negara. Perubahan itu diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim.

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono menyampaikan, perubahan status ini menjadi salah satu dari 8 isu pokok yang diatur dalam RUU Jabatan Hakim. Beleid itu akan memuat 12 bab dan 72 pasal di dalamnya.

(isu pokok) pertama adalah pokok pengaturan mengenai perubahan status hakim dari PNS menjadi pejabat negara,” kata Bayu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Dalam rapat ini, Bayu memaparkan, perubahan status ini diatur dalam Bab I RUU tentang jabatan hakim yang memuat terkait pengertian hakim. Ke depan, beleid ini akan menjadi acuan untuk penerapan undang-undang lainnya.

Jadi secara langsung kita state, hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan yang berada di bawahnya,” ujarnya.

Bayu menegaskan, perubahan status menjadi pejabat negara ini juga termasuk di antaranya untuk Hakim Ad Hoc. RUU ini tidak membuat perbedaan di antara jabatan hakim.

“Termasuk hakim ad-hoc. Jadi jaminan soal eksistensi hakim ad-hoc itu ada dalam pengertian hakim di sini tanpa kita kemudian menyebut hakim-hakim dan hakim ad-hoc,” tuturnya.

kera4d

Edarkan Ratusan Obat Keras di Tangerang, 2 Pria Ditangkap

Edarkan Ratusan Obat Keras di Tangerang, 2 Pria Ditangkap

Edarkan Ratusan Obat Keras di Tangerang, 2 Pria Ditangkap (Ilustrasi/Freepik)

Polres Metro Tangerang Kota mengungkap kasus peredaran obat keras daftar G jenis Tramadol yang beredar tanpa izin di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. 

1. Peredaran Obat Keras

Dalam pengungkapan tersebut, Unit Reskrim Polsek Jatiuwung menangkap dua orang laki-laki, berinisial AS (30) dan FS (23) di Jalan Nagrak Perempatan Duta Indah Sentoha, Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Raden Muhammad Jauhari menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya transaksi jual beli obat keras di lokasi tersebut.

“Berbekal laporan warga, anggota kami melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan dua pelaku berikut ratusan butir obat keras jenis Tramadol yang diedarkan tanpa izin,” kata Raden, Rabu (21/1/2026).

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa 203 butir Tramadol, terdiri atas 200 butir milik AS dan 3 butir milik FS, serta dua telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, diketahui obat keras tersebut diedarkan tanpa keahlian dan kewenangan kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 435 dan/atau Pasal 436 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

https://uniquepatterns.com

Prabowo Ajak Universitas Inggris Dirikan 10 Kampus Standar Dunia di Indonesia

Prabowo Ajak Universitas Inggris Dirikan 10 Kampus Standar Dunia di Indonesia

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Setpres)

Presiden RI Prabowo Subianto mengundang perguruan tinggi terkemuka Inggris untuk menjalin kerja sama dalam pendirian 10 universitas baru di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri forum UK–Indonesia Education Roundtable yang digelar di Lancaster House, London, pada Selasa (20/1/2026).

“Kita ingin mengajak kerja sama nanti. Mereka sudah banyak bekerja sama dengan UI, Gadjah Mada, dan banyak universitas lainnya. Mereka juga sudah punya kampus di kita, ada di Singosari, ada di Bandung, di bidang yang kita butuh, bidang digital, bidang teknologi. Jadi kita ingin mempercepat, kita ingin mengejar, kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya, sederajat dengan yang terbaik di dunia,” kata Presiden Prabowo.

Sebelumnya, dalam pengantar pertemuan, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi kekurangan tenaga medis yang signifikan, termasuk dokter dan dokter gigi. Ia menyebut Indonesia masih kekurangan sekitar 140 ribu dokter, sementara jumlah lulusan setiap tahunnya masih sangat terbatas.

“Kami hanya menghasilkan sekitar 9 ribu dokter setiap tahunnya. Jadi, entah berapa tahun lagi, dan pada saat kami mencapai 140 ribu dokter, semakin banyak dokter yang akan pensiun. Jadi, ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan dengan rencana strategis,” ujarnya.

Sebab itu, Prabowo berencana membangun 10 universitas baru yang berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta bidang sains dan teknologi.
“Saya ingin menggunakan standar Inggris, yaitu standar pendidikan tertinggi dari universitas-universitas terbaik di Inggris,” ungkap Presiden.

BPBD Sebut Banjir Jakarta Sudah Surut Pagi Ini

BPBD Sebut Banjir Jakarta Sudah Surut Pagi Ini

BPBD Sebut Banjir Jakarta Sudah Surut Pagi Ini (Ilustrasi/Dok TMC Polda Metro)

Hujan deras mengguyur Jakarta pada Minggu (18/1/2026) menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Pagi ini, Senin (19/1/2026), banjir tersebut sudah surut.

1. Banjir Surut

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatatkan, per pukul 07.00 WIB, sudah tidak ada laporan banjir di seluruh wilayah Ibu Kota.

Update info terkini genangan 19 Januari 2026 sampai dengan pukul 07.00 WIB, BPBD mencatat seluruh genangan di wilayah DKI Jakarta sudah surut,” kata Kapusdatin Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, dalam keterangannya.

Menurutnya, hal tersebut berkat upaya kolaboratif seluruh pihak, yaitu BPBD, Dinas SDA, Damkar, Bina Marga, Dinas LH, Satpol PP hingga PPSU. Masyarakat juga berperan dalam mempercepat penanganan banjir.

Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini seperti pihak RT/RW, FKDM, dan tokoh masyarakat lainnya,” ujar dia.

Sebagai informasi, hujan deras mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Minggu (18/1/2026). Akibatnya, pohon tumbang hingga sejumlah wilayah tergenang.

Hingga Minggu (18/1/2026) pukul 21.00 WIB, BPBD DKI Jakarta mencatat 40 RT terendam dan 12 ruas jalan tergenang.

Gempa M5,5 Guncang Maluku Tengah, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,5 Guncang Maluku Tengah, Tak Berpotensi Tsunami

Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Maluku Tengah, Maluku pada Sabtu (17/1/2026) pagi. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Pusat gempa berada di darat 35 km baratdaya Maluku Tengah,” tulis BMKG melalui laman resminya.

BMKG menyebutkan, gempa itu memiliki kedalaman 56 Km. Sementara koordinat lokasi 3,35 LS – 128,64 BT. 

“Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi,” katanya.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

Kadar CO Tinggi, Petugas Belum Bisa Masuk TKP Diduga Ledakan Tambang Emas Bogor

Kadar CO Tinggi, Petugas Belum Bisa Masuk TKP Diduga Ledakan Tambang Emas Bogor

Ilustrasi tambang emas di Bogor diduga meledak (Foto: Ilustrasi/Ist)

Petugas kepolisian bersama aparat terkait belum bisa memasuki lokasi dugaan ledakan tambang emas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Sebab, kadar CO masih tinggi.

“Anggota belum bisa masuk lokasi. Kadar CO masih tinggi,” ujar Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto saat dikonfirmasi iNews Media Group, Rabu (14/1/2026).

Kepolisian bersama Forkopimda setempat sudah turun langsung untuk mengecek lokasi kejadian.

Hingga kini, akibat keterbatasan akses ke lokasi, belum diketahui apakah terdapat korban dalam peristiwa tersebut.

Sidang Korupsi Chromebooks, Nadiem Salami Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi

Sidang Korupsi Chromebooks, Nadiem Salami Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi

Nadiem Salami Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi

Mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim tiba di ruang sidang Hatta Ali pada Senin (12/1/2026). Kedatangannya untuk sidang pembacaan putusan sela terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks dan Chrome Device Management (CDM).

Pantauan Okezone di lokasi, Nadiem tiba di ruang sidang sekira pukul 11.34 WIB. Setelah melepas rompi tahanan Kejagung, Nadiem terlihat memakai kemeja batik.

Kedatangan Nadiem sudah ditunggu sejumlah simpatisan dan sanak keluarga yang sudah lebih dulu memasuki ruang sidang. Sejumlah pesan dukungan semangat terdengar saat Nadiem memasuki ruang sidang.

Sebelum ke area sidang, Nadiem terlihat menyalami sejumlah kerabat yang hadir. Termasuk mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi yang mendapat rehabilitasi atas kasus dugaan korupsi.

Tidak lupa, Nadiem juga menyalami ayah dan ibunya, Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie yang turut hadir di ruang sidang.

Setelah itu, Nadiem memasuki area sidang dan duduk di kursi terdakwa untuk mendengarkan putusan sela yang disampaikan hakim.

Diketahui, Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jumlahnya mencapai Rp809.596.125.000 atau Rp809 miliar.

Angka itu terungkap berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1).

Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi di Sumatera, BNPB Imbau Waspada Bencana Susulan

Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi di Sumatera, BNPB Imbau Waspada Bencana Susulan

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari

 Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan.

Cuaca ekstrem diketahui masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya terdampak bencana.

“Kami terus berkomunikasi secara intensif dengan BMKG,” kata Abdul Muhari, Sabtu (10/1/2026).

Bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB memantau kondisi cuaca setiap tiga jam. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, akan diputuskan apakah perlu dilakukan operasi modifikasi cuaca.

“Kita mengoperasikan modifikasi cuaca hingga saat ini secara optimal, yakni tiga pesawat per provinsi. Operasi ini terus dilakukan dan dalam sepekan terakhir telah berjalan dengan rotasi 24 jam,” ujar Abdul Muhari, yang akrab disapa Aam.