Bulan Mei jadi momentum tepat untuk membuat refleksi atas situasi pendidikan Tanah Air. Sebab, pada tanggal 2 Mei, Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dalam semangat itu, Indonesia perlu membuka diri untuk belajar dari negara lain yang berhasil membangun ekosistem pendidikan yang kuat, salah satunya Jepang.
Keberhasilan Jepang membangun sektor pendidikan bermula dari reformasi besar-besaran yang dilakukan para pemimpin Jepang pasca-Perang Dunia II (1939-1945). Salah satu kisah populer terkait ini adalah bagaimana Kaisar Jepang Hirohito (1926-1989) mengambil langkah berbeda untuk bangkit dari keterpurukan. Tak lama usai kekalahan, dia bukan mencari dokter, insinyur atau ahli lain untuk memperbaiki negara, tetapi guru.
Bagi Hirohito, kekalahan Jepang dalam pertempuran terjadi karena kegagalan sistem pendidikan. Pendidikan Jepang tak melahirkan sumber daya berkualitas dan kalah dari AS. Kaisar melihat sumber daya manusia AS jauh lebih unggul, sehingga bisa membuat negaranya kalah. Dari sini, reformasi pendidikan besar-besaran pun dilakukan.
Sebulan setelah kekalahan, tepat pada 15 September 1945, pemerintah Jepang mengeluarkan “Pedoman Kebijakan Pendidikan untuk Pengembangan Jepang Baru”, yang berisi 11 aturan. Mulai dari revisi buku pelajaran, menghapus pelajaran yang berhubungan militer, membuat pelajaran pendekatan saintifik, hingga merekonstruksi Kementerian Pendidikan.
Akademisi ahli Jepang, Susy Ong, dalam “Post-World War II Education Reform in Japan” (2020) menyebut, 11 aturan tersebut hendak mengubah mentalitas buruk mayoritas warga buruk yang cenderung apatis, egois, dan bodoh. Berakhirnya perang digunakan sebagai titik awal mengubah gaya hidup dan mentalitas masyarakat melalui pendidikan.
Hanya saja, reformasi pendidikan tak dilakukan oleh pemerintah Jepang sendiri. Sebagai negara kalah perang, Jepang dikontrol ketat oleh AS, sehingga Paman Sam pun turut serta mengatur kebijakan pendidikan Jepang.
Kedua negara tak serta merta membuat kebijakan pendidikan dari nol. Mereka mempelajari sistem pendidikan dari banyak negara yang sudah sukses. Lalu, dimodifikasi sesuai kondisi Jepang. Dari sini diketahui kurikulum pendidikan Jepang berupa propaganda militeristik dan ultra-nasionalisme harus dihapus.
Sebelumnya, anak-anak sekolah di Jepang diajarkan agar selalu patuh dan rela mati demi rakyat. Propaganda berupa Jepang negeri para dewa turut dihapus. Sebab, materi-materi seperti ini terbukti berhasil membangkitkan semangat warga yang berujung pada Perang Dunia.
Artinya, penghapusan didasari oleh sikap antisipasi supaya kejadian PD 2 tak terulang kali.