Berkaca dari kondisi tersebut, OJK menjadi lebih terpacu untuk terus berkomitmen mengembangkan industri asuransi Indonesia ke arah yang lebih baik.
“OJK terus menginisiasi langkah strategis guna membangun industri perasuransian masa depan yang lebih sehat, kuat, dan kompetitif,” ujar Ogi dalam konferensi pers, ditulis Kamis (22/5/2025).
Dia melanjutkan, upaya pengembangan dan penguatan sektor dasar keuangan merupakan komitmen dari semua stakeholder di industri perasuransian yang akan menjadi pegangan untuk pengembangan industri tersebut. OJK pun telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang strategis terkait dengan peningkatan permodalan, penguatan tata kelola, penguatan mitigasi risiko, termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta penguatan ekosistem produk-produk asuransi.
“Tentunya OJK menyadari bahwa transformasi digital industri perasuransian tidak bisa dilakukan sendiri,” jelas dia.
Untuk itu, forum seperti Indonesia Insurance Summit (IIS) 2025 sudah seharusnya diselenggarakan. Forum ini dapat menjadi wadah bagi seluruh stakeholders dari industri perasuransian untuk saling berdialog membahas peluang dan tantangan yang ada di sektor tersebut.
Lantas, OJK berharap para pelaku industri perasuransian dapat memberi kontribusi yang lebih produktif. Dengan begitu, pelaku industri perasuransian tidak hanya tampil sebagai pelengkap, melainkan menjadi pemain utama dalam ekosistem perasuransian Indonesia.
“Jadi itu yang bisa membuat kita di industri perasuransian bisa kontribusi lebih besar tentunya melalui Indonesia Insurance Summit ini. Kita harapkan semua pihak menjadi berkolaborasi dan membangun bersama-sama untuk masa depan asuransi yang lebih baik dan secara nyata bisa kontribusi pada perekonomian,” tandas dia.
Direktur Operasi KPI, Didik Bahagia menyampaikan bahwa PLTS atap ini merupakan bukti nyata sinergi dan kolaborasi yang memberikan kontribusi nyata dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
“Alhamdulillah, PLTS atap ini telah kita resmikan. Kita harus terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, karena ketika semua pihak saling melakukan hal ini, maka kontribusi nyata dari setiap langkah akan semakin terasa,” kata Didik dalam keterangan resmi, Rabu (21/5/2025).
PLTS tersebut dipasang di atap tiga bangunan utama di KPI Kilang Balikpapan, yaitu warehouse 1.635 kilowatt peak (kWp), workshop 744 kWp, dan Gedung New HSSE 138 kWp. Total kapasitas terpasang mencapai 2,5 MWp, menjadikannya instalasi PLTS atap terbesar yang pernah dibangun di lingkungan Kilang Pertamina dan mampu menurunkan emisi sebesar 3.798 Ton Co2e per tahun
Lebih lanjut, Didik juga menekankan bahwa efisiensi energi adalah kunci dalam pengelolaan operasional kilang yang berkelanjutan. Biaya energi di kilang saat ini menjadi pengeluaran kedua terbesar, mencapai sekitar 4 hingga 5% dari total biaya operasional.
“Melalui langkah-langkah efisiensi dan pemanfaatan energi yang lebih efektif, kita tidak hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga secara bertahap mengurangi beban biaya energi,” tambah Didik.
Selain KPI Kilang Balikpapan, PLTS juga telah dioperasikan di kilang-kilang lainnya, yakni Kilang Dumai 3,77 MWp, Kilang Plaju 2,25 MWp, Kilang Cilacap 2,34 MWp, dan Kilang Balongan 1,51 MWp. Dengan beroperasinya PLTS atap KPI di Kilang Balikpapan, total kapasitas PLTS yang dioperasikan Pertamina NRE di area Kilang KPI kini mencapai 12,37 MWp.
PLTS ini juga telah menggunakan teknologi terbaru memanfaatkan kecerdasan buatan dan berbasis internet of thing (IoT) sehingga mampu menerapkan remote monitoring and control dalam operasionalnya
Pada kesempatan yang sama, Direktur Proyek & Operasi Pertamina NRE, Norman Ginting menyampaikan bahwa sinergi KPI dan Pertamina NRE berjalan sangat baik. Dimana keduanya telah berkolaborasi dalam penyediaan PLTS hampir di semua kilang yang dioperasikan KPI.
“Sinergi KPI dan Pertamina NRE mencerminkan strategi pertumbuhan ganda Pertamina, di mana KPI berperan strategis dalam mengoptimalkan bisnis utama Pertamina saat ini yaitu minyak dan gas bumi, sedangkan di sisi lain Pertamina NRE membantu upaya penurunan emisi dari aktivitas operasional Pertamina melalui penyediaan energi hijau,” ungkap Norman.
Tak hanya pada PLTS, kolaborasi antara KPI dan Pertamina NRE juga berjalan dalam proyek pemanfaatan flare gas to power. Inisiatif ini mendukung efisiensi dan pengurangan emisi yang selaras dengan aspirasi net zero emission (NZE) dengan mengubah gas buang dari aktivitas kilang menjadi sumber listrik bagi operasional kilang.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, pengembangan energi hijau rendah karbon seperti solar panel menjadi salah satu strategi bisnis Pertamina. Untuk itu, Pertamina juga memperdalam berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi.
“Pemanfaatan energi hijau diharapkan semakin meningkat, tak hanya untuk mendorong tercapainya dekarbonisasi dari kegiatan Pertamina sendiri (scope 1), namun secara konkrit memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan mendukung target NZE Pemerintah Indonesia tahun 2060,” pungkas Fadjar.
Dalam pernyataannya dikutip Reuters, Selasa (20/5/2025), Ali Khamenei menyuarakan keraguan apakah perundingan nuklir akan menghasilkan kesepakatan. Menurutnya, tuntutan AS terlalu berat untuk dipenuhi.
“Saya tidak berpikir perundingan nuklir dengan AS akan membuahkan hasil. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi,” kata Khamenei, seraya menambahkan bahwa Washington harus menahan diri dari membuat tuntutan yang keterlaluan dalam perundingan.
Meskipun ada harapan bahwa putaran perundingan kelima mungkin akan berlangsung selama akhir pekan di Roma, perundingan nuklir berada di landasan yang goyah karena Iran dan AS telah berselisih mengenai masalah pengayaan nuklir.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Majid Takht-Ravanchi mengatakan pada hari Senin bahwa perundingan akan gagal jika Washington bersikeras agar Teheran menahan diri dari pengayaan uranium dalam negeri, yang menurut AS merupakan jalur yang mungkin untuk mengembangkan bom nuklir. Teheran sendiri sudah mengatakan program energi nuklirnya sepenuhnya bertujuan damai.
Sebelumnya pada hari Selasa, Wakil Menteri Luar Negeri Iran lainnya, Kazem Gharibabadi mengatakan Teheran telah menerima dan sedang meninjau proposal dari Washington.
Minggu lalu Presiden AS Donald Trump mengatakan Teheran perlu “bergerak cepat atau sesuatu yang buruk akan terjadi”. Presiden AS telah berulang kali memperingatkan Iran bahwa negara itu akan dibom dan menghadapi sanksi berat jika tidak mencapai kompromi untuk menyelesaikan program nuklirnya yang disengketakan.
Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, 2017-21, Trump menarik AS dari kesepakatan tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia yang menetapkan batasan ketat pada kegiatan pengayaan Teheran dengan imbalan keringanan sanksi internasional.
Trump, yang menyebut kesepakatan tahun 2015 itu berat sebelah dan menguntungkan Iran, juga memberlakukan kembali sanksi AS yang luas terhadap Iran. Republik Islam itu menanggapi dengan meningkatkan pengayaan.
Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co, Subholding Komoditi Gula PTPN III (Persero) Holding Perkebunan menilai akses pendanaan bagi petani tebu menjadi salah satu kunci utama, agar pengembangan bioetanol di dalam negeri dapat berjalan lancar.
“Pertama kalinya adalah akses pendanaan. Akses pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini tentunya harus dipermudah, supaya petani kemudian bergairah untuk melakukan peremajaan ke mereka,” kata dia dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutip Senin (19/5/2025).
Selain peremajaan, pemerintah juga perlu membenahi perihal varietas tebu yang digunakan oleh petani. Pasalnya, varietas yang banyak digunakan saat ini tidak ideal untuk mencapai produktivitas.
Ia pun optimistis apabila pemerintah dapat membereskan persoalan-persoalan tersebut, maka dalam 2-3 tahun ke depan, produktivitas tebu nasional bisa kembali ke masa kejayaan. Sehingga akan berdampak pada swasembada gula hingga swasembada energi melalui pengembangan bioetanol.
“Nah ini kalau sudah standar dalam waktu 2-3 tahun, produktivitas akan selesai. Produktivitas akan kembali kepada masa kejayaan. Nah kalau kemudian kita lihat sejak 2023 dan progress, ini peningkatan produksi tebu, peningkatan produksi gula di sugarcane ini 30%. Karena memang kita menyentuh permasalahan yang memang paling utama gitu ya, itu di komposisi tanaman sama varietas,” katanya.
Mahmudi mengatakan, Indonesia sebelumnya pernah menjadi eksportir gula terbesar di dunia pada era sebelum kemerdekaan. Kejayaan tersebut tepatnya berlangsung sekitar tahun 1930.
Namun demikian, kondisi ini berubah sejak tahun 1967. Adapun, pada periode tersebut RI justru berubah menjadi salah satu negara pengimpor gula terbesar di dunia bahkan hingga saat ini.
Sistem kelas 1, 2, dan 3 nantinya akan dihapus mulai Juli 2025. Sistem tersebut akan digantikan dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kemudian, akan ada perubahan sistem kelas rawat, hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih sama.
Lantas, berapa iuran BPJS Kesehatan per 18 Mei 2025?
Terkait dengan implementasi KRIS ini, pemerintah belum memastikan perihal kenaikan biaya iuran. Adapun, besaran nominal iuran BPJS Kesehatan masih sama karena landasan hukumnya belum ada perubahan, yakni masih tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.
“Memang sampai sekarang belum ada peraturan, kebijakan, yang disampaikan ketua dewan tarif, kelas berapa, itu belum ada,” ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sesuai rapat di Komisi IX DPR, Jakarta, seperti dikutip Minggu (18/5/2025).
Di situs BPJS Kesehatan juga masih tertera ketentuan tarif iuran BPJS Kesehatan yang belum berubah. Iuran ini dibedakan berdasarkan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN mulai dari ASN, pekerja penerima upah, hingga pekerja bukan penerima upah.
Dikutip dari BPJS Kesehatan, iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar Rp. 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500, sisanya sebesar Rp 16.500, akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. Sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, dan sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
Adapun iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
Kemudian, iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.
Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Lalu, bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
Sedangkan, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
“Yang jelas kami sampaikan kalau iurannya sama, iurannya ya, katakanlah Rp 70.000 (untuk) miskin dan kaya Rp 70.000. Itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial,” kata Ghufron.
Ghufron mengatakan jika iurannya sama, bagi orang kaya jelas tidak memberatkan, tetapi bagi orang miskin malah akan menyulitkan. Dirinya kembali menekankan jaminan kesehatan pemerintah seperti BPJS Kesehatan menggunakan konsep gotong royong.
Perbedaan BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3
Perbedaan BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 dapat dilihat dari besaran iuran yang dibayar setiap bulannya. Mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, berikut ini rincian iuran BPJS Kesehatan berdasarkan kelasnya.
BPJS Kesehatan Kelas 1: Rp 150.000 per bulan
BPJS Kesehatan Kelas 2: Rp 100.000 per bulan
BPJS Kesehatan Kelas 3: Rp 35.000 per bulan
Sebagai informasi, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat setor ke kantor cabang BPJS terdekat, melalui aplikasi Mobile JKN, M-Banking, dompet digital, hingga minimarket.
Fasilitas Rawat Inap
BPJS Kesehatan Kelas 1:
Peserta BPJS kelas 1 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 2-4 orang. Bila diperlukan, pasien juga dapat mengajukan untuk pindah ke ruang VIP. Akan tetapi, jika melakukan itu, pasien harus membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Kelas 2:
Peserta BPJS kelas 2 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 3-5 orang. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pindah kamar ke kelas yang lebih tinggi, seperti kelas 1 atau VIP. Hal ini dapat dilakukan asalkan peserta mau membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Kelas 3:
Peserta BPJS kelas 3 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 4-6 orang. Jika ruang rawat inap kelas 3 rujukan penuh, pihak faskes dapat merujuk pasien ke faskes lain yang ruang inap kelas 3-nya masih tersedia.
Manfaat Kacamata
Perbedaan BPJS kelas 1, 2, dan 3 selanjutnya yang perlu diketahui adalah besaran biaya kacamata yang ditanggung. Perlu diketahui, BPJS Kesehatan memberikan subsidi kacamata yang besaran harganya telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, berikut rinciannya:
Hak rawat kelas 3: Rp 165.000
Hak rawat kelas 2: Rp 220.000
Hak rawat kelas 1: Rp 330.000
Nilai subsidi kacamata tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 10% di masing-masing kelas. Sebelumnya, subsidi kacamata untuk kelas 3 hanya Rp 150.000. Adapun subsidi untuk kelas 2 Rp 200.000. Sedangkan subsidi untuk kelas 1 Rp 300.000.
Sebagai informasi, ada ketentuan yang mengikat tentang berapa kali peserta dapat memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan untuk membeli kacamata. Hal ini ditujukan untuk membatasi pembelian kacamata menggunakan subsidi biaya yang telah disediakan.
Secara khusus, BPJS Kesehatan menetapkan waktu pembelian setiap dua tahun sekali untuk setiap peserta. Dengan demikian, pembelian kacamata di luar ketentuan tersebut akan ditanggung sendiri oleh peserta.
Dua orang sumber mengatakan pemerintah Donald Trump juga telah berdiskusi dengan para pemimpin Libya. AS menjanjikan dana miliaran dolar yang sempat dibekukan selama satu dekade karena mau menampung warga Palestina.
Sejauh ini belum ada kesepakatan. Pihak Israel kabarnya terus mendapatkan informasi soal diskusi tersebut, dikutip dari CNBC Internasional, Sabtu (17/5/2025).
Namun belum ada kejelasan berapa orang Palestina yang bersedia pindah ke Libya. Termasuk juga terkait rincian, rencana relokasi, serta lokasi pemukiman tidak ada informasi lebih lanjut.
Ide pemindahannya sendiri yang dibahas pejabat pemerintah adalah memberikan insentif seperti rumah gratis hingga tunjangan. Untuk cara pemindahannya, seorang sumber mengatakan tengah dipertimbangkan berbagai opsi dari udara, darat, bahkan melalui laut.
Awalnya, Departemen Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional tidak menanggapi permintaan komentar. Namun setelah laporan dipublikasikan, juru bicara membantahnya dan menyebut tidak ada pembahasan rencana pemindahan warga Palestina.
“Situs di lapangan tidak bisa untuk rencana seperti itu. Rencana itu tdiak dibahas dan tidak masuk akal,” kata juru bicara.
Sementara itu, pejabat senior Hamas, Basem Nais mengaku tak tahu soal diskusi pemindahan warga Palestina di Libya. Dia menambahkan tidak ada yang berhak memutuskan nasib warga Palestina selain mereka sendiri.
“[Warga Palestina] satu-satunya pihak yang memiliki hak memutuskan untuk warga Palestina, termasuk Gaza dan warga Gaza, apa yang harus dilakuakn dan tidak,” jelasnya.
Pemerintah Andul Hamid Dbeibah, salah satu yang memimpin Libya kini, tidak bisa dihubungi. Tentara Nasional Libya, Haftar tak menanggapi permintaan komentar.
Trump diketahui memiliki visi untuk Gaza saat pasca perang. Dua pejabat AS menyebutkan adanya pembangunan kembali wilayah yang disebutnya sebagai Riviera Timur Tengah.
Namun untuk bisa mewujudkannya, Trump mengatakan warga Palestina tidak bisa tinggal di Gaza sekarang. Mereka harus pindah di tempat lain secara permanen.
“Saya pikir butuh lokasi lain. Saya pikir harus jadi lokasi yang membuat orang bahagia,” kata Trump bulan Februari lalu.
Mengutip Reuters, rencana ini diambil sebagai bagian dari tindakan balasan atas serangan mematikan pada bulan April terhadap wisatawan yang menurut New Delhi dilakukan oleh kelompok teror sokongan Islamabad. Hal ini juga menjadi simbol cabutnya India dari Perjanjian Perairan Sungai Indus tahun 1960, yang mengatur penggunaan sistem sungai Sungai Indus
“Setelah serangan pada tanggal 22 April, Perdana Menteri India Narendra Modi memerintahkan para pejabat untuk mempercepat perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek di sungai Chenab, Jhelum dan Indus, tiga badan air di sistem Indus yang ditujukan terutama untuk penggunaan Pakistan,” sebut sejumlah sumber, Jumat (16/5/2025).
“Salah satu rencana utama yang sedang dibahas melibatkan penggandaan panjang kanal Ranbir di Sungai Chenab menjadi 120 km, yang membentang melalui India hingga pusat pertanian Pakistan, Punjab.”
Rincian pertimbangan pemerintah India untuk memperluas Ranbir belum pernah dilaporkan sebelumnya. Diskusi dimulai bulan lalu dan terus berlanjut bahkan setelah gencatan senjata.
Sebelumnya, Modi mengatakan dalam pidatonya yang berapi-api minggu ini bahwa “air dan darah tidak dapat mengalir bersama,” meskipun ia tidak merujuk pada perjanjian tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal Selasa lalu mengatakan bahwa India “akan menunda perjanjian tersebut sampai Pakistan secara kredibel dan tidak dapat ditarik kembali menolak dukungannya terhadap terorisme lintas batas”.
Kementerian Air dan Luar Negeri Pakistan sejauh ini belum berkomentar. Namun Menteri Luar Negeri Ishaq Dar mengatakan kepada anggota parlemen minggu ini bahwa pemerintah telah menulis surat kepada India dengan alasan bahwa penangguhan perjanjian Sungai Indus melanggar hukum. Bahkan, sejumlah pejabat Pakistan juga telah mengatakan bahwa langkah penghentian pasokan air ini sebagai “tindakan perang.”
Sekitar 80% pertanian Pakistan bergantung pada sistem Sungai Indus. Sama halnya dengan hampir semua proyek pembangkit listrik tenaga air yang melayani negara berpenduduk sekitar 250 juta jiwa itu.
“Upaya apa pun yang dilakukan Delhi untuk membangun bendungan, kanal, atau infrastruktur lain yang akan menahan atau mengalihkan aliran yang signifikan dari sistem Sungai Indus ke India akan memakan waktu bertahun-tahun untuk terwujud,” kata pakar keamanan air David Michel dari Pusat Studi Strategis dan Internasional.
Hubungan India dan Pakistan memanas setelah Delhi melancarkan serangan udara pada pekan lalu di beberapa lokasi di Pakistan, termasuk Kotli, Bahawalpur, Muridke, Bagh, dan Muzaffarabad. Serangan tersebut mengakibatkan sedikitnya 30 warga negara tewas dan 46 lainnya cedera.
Serangan itu menyusul meningkatnya ketegangan setelah insiden Pahalgam pada 22 April di Jammu dan Kashmir yang dikuasai India, di mana 26 wisatawan India tewas. New Delhi menuduh Pakistan terlibat dalam aksi teror itu tetapi belum memberikan bukti apa pun untuk mendukung klaim tersebut.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, melalui Green Enabling Supergrid ini, pembangkit berbasis EBT seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) bisa meningkat hingga 33 Giga Watt (GW) dari rencana awal “hanya” 16 GW.
“Nah, dengan adanya Green Enabling Supergrid ini, maka pemanfaatan pembangkit hidro dan panas bumi yang tadinya hanya 16 GW bisa dinaikkan menjadi 33 GW,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (15/5/2025).
Dengan jaringan transmisi hijau tersebut, menurutnya ini bisa mengantarkan listrik dari daerah terpencil yang jauh dari pusat permintaan ke pusat permintaan listrik yang mayoritas berada di Pulau Jawa.
Rencananya, perusahaan akan membangun jaringan listrik dengan panjang lebih dari 1 keliling bumi yakni sepanjang 48 ribu kilometer sirkuit hingga tahun 2034 mendatang.
Dia mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Green Enabling Supergrid/Transmission tersebut sudah seperti yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
“Untuk sampai 2034, ada 48 ribu kilometer sirkuit transmission line. Nah, keliling bumi 42 ribu, jadi ini keliling bumi masih ada 7 ribu kilometer sampai 2034,” imbuhnya.
Lebih masif lagi, dia mengungkapkan pihaknya hingga tahun 2040 mendatang akan membangun jaringan hingga 63 ribu kilometer sirkuit.
Pembangunan jaringan transmisi yang panjang tersebut, lanjut Darmawan, tidak lain lantaran sumber EBT di Indonesia terhitung jauh dari pusat kebutuhan listrik dalam negeri. Hal tersebut juga dinilai bisa meningkatkan pemanfaatan sumber energi di dalam negeri alih-alih melakukan impor.
“Nah, untuk itu, dengan adanya Green Enabling Supergrid ini, kami mendekati sumber-sumber pembangkit EBT dan juga langsung bisa menyalurkan EBT ke pusat demand,” ungkapnya.
Dengan begitu, Darmawan menilai pembangunan jaringan transmisi di Indonesia bisa dikembangkan bersama secara komersial dengan tetap didukung oleh pemerintah.
“Kami mengakui program-program pengembangan dari pembangkit itu secara komersial sangat viable dan ini bankable, sehingga kalau yang dibangun oleh swasta dan pengembang, ini risiko sudah de-risking, jadi risikonya sudah bisa dikelola dengan baik, maka bisa dengan mudahnya adanya financial closing. Tetapi, untuk yang Green Enabling Transmission Line dengan low rate of return dengan high cost, tentu saja ini pemerintah butuh hadir dalam program-program pengembangan transmisi nasional ini,” tandasnya.
“Ada bonus demografi tahun 2025. Tapi coba lihat di 2050 itu kita akan masuk kepada kondisi di mana aging populationnya sudah mulai terjadi,” kata Chatib saat memberi Kuliah Umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rabu (14/5/2025).
Chatib mengatakan, salah satu indikasi besar bakal terjadinya aging population di Indonesia ialah makin meningkatnya dependency ratio atau rasio tingginya ketergantungan penduduk usia tua terhadap penduduk usia produktif.
Ia menyebutkan, pada 2025, rasio ketergantungan masih di level 0,456. Namun, pada 2050 akan meningkat menjadi 0,573.
Bila sampai 2050 Indonesia tidak mampu mencapai kategori negara kaya, ia memastikan kompleksitas efek negatif terhadap ekonomi akan semakin buruk. Sebab, masyarakat produktif tak lagi banyak yang mampu menghasilkan pendapatan untuk melakukan konsumsi dan memutar roda perekonomian secara luas.
“Jepang dengan Korea itu struggling dengan aging population,” ucap Chatib.
Untuk bisa menjadi kategori negara maju, maka tak ada opsi lain bagi Indnesia untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonominya, supaya kapasitas PDB nya semakin besar. Salah satu caranya kata Chatib ialah dengan mempercepat masuknya arus investasi untuk memperluas lapangan kerja yang berkualitas, serta meningkatkan kinerja ekspor.
“Berarti kita harus accelerate growth,” tegas mantan menteri keuangan periode 2013-2014 itu.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan klasifikasi yang dibuat Bank Dunia atau World Bank, negara Negara pendapatan tinggi memiliki pendapatan per kapita di atas US$ 13.845, negara pendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita US$ 4.466-13.845, pendapatan menengah bawah memiliki pendapatan per kapita US$ 1.146-4.465, dan negara pendapatan rendah memiliki pendapatan per kapita US$ 1.135 ke bawah.
Indonesia kini masih masuk kategori negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle-Income Country (UMIC). Menurut Bank Dunia, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia kini di kisaran US$ 4.580.
Untuk mengejar target negara berpendapatan tinggi, pemerintah Indonesia pun sudah memasang patokan rata-rata pertumbuhan ekonomi harus terdongkrak di level 7-8%. Dengan pertumbuhan itu, Indonesia menargetkan bisa masuk kategori negara kaya atau maju pada 2045 atau tepat 100 tahun kemerdekaan.
Demikianlah disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan dalam siaran pers, dikutip Selasa (13/5/2025)
BGN, kata Tigor sudah melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak. BGN juga memberikan teguran peringatan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.
“Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut,” kata Tigor.
BGN tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaannya. “Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN,” lanjut Tigor.
Kemudian SPPGnya sendiri akan diberikan lagi pelatihan terutama bagian penjamah makanan, mencegah tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG. Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.
“Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya. Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal suppliernya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut,” jelas Tigor.
Tigor menambahkan, misi Presiden Prabowo Subianto adalah agar pelaksanaan Program MBG ini sebisa mungkin tidak terjadi lagi kasus keracunan dan itu juga menjadi harapan BGN. Pihaknya terus berupaya agar kejadian ini tidak terulang lagi.
“BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami sebenarnya misi pak presiden juga. Bayangin ini 1.200 (dapur MBG). Jumlah pengawas kita ini hanya 3 direktur. Dan juga saat ini, hanya sekitar dua puluhan pegawai kita. Nah tentu kita sangat berharap kalaupun ada kasus-kasus yang dianggap ya itu dari bahan pangan, makanya harus kita teliti dulu. Sebenarnya setiap SPPG itu kan ada ahli gizi, ada SPPI. Ahli gizinya itu dulu kita tanya sebenarnya seperti apa? Gitulah kira-kira prosesnya,” jelasnya lagi.
