SEEKMYBOWL

Sejumlah ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberikan proyeksi mengenai masa depan kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, salah satu karakteristik yang paling mencolok dari kabinet bernama Merah Putih ini adalah jumlahnya yang relatif besar.

Prabowo memiliki menteri berjumlah 48 orang. Angka ini bertambah besar dibandingkan era Presiden Joko Widodo yang berjumlah 34 menteri. Belum lagi jumlah wakil menteri yang juga banyak.

Lantas apa saja keuntungan dan mudarat dari pembentukan kabinet yang dinilai akomodatif ini?

Fadhil Hasan

Ekonom senior sekaligus salah satu pendiri pendiri Indef Fadhil Hasan mengatakan risiko dari kabinet super gemuk akan muncul dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Selain soal inefisiensi, dia menilai kabinet raksasa ini berpotensi membuat gerakan pemerintah menjadi lambat.

“Padahal Prabowo ingin suatu gerakan yang cepat dalam pelaksanaan berbagai program dan visinya,” kata Fadhil dalam diskusi Indef dikutip, Rabu, (23/10/2024).

Fadhil menilai kabinet besar ini juga berpotensi memicu permasalahan koordinasi. Belajar dari presiden sebelumnya, kata dia, koordinasi adalah persoalan pokok dalam menjalankan kebijakan dan program.

“Dengan kabinet super gemuk plus berbagai menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. Siapa bertanggungjawab, dan satu dengan lainnya timbul overlapping,” kata dia.

Didin S. Damanhuri

Senada, ekonom senior Indef Didin S. Damanhuri menilai kabinet gemuk akan memunculkan banyak masalah perihal koordinasi. Dia menilai ada kemungkinan Prabowo melakukan perombakan kabinet dalam waktu satu tahun ke depan.

“Bisa jadi kabinet akan direvisi ke depan jika diperkirakan tidak akan mencapai target 8% pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Selain itu, Didin juga menyoroti Astacita atau 17 program strategis Prabowo. Dia menilai Prabowo ingin mengedepankan strategi Basic Need Approach. Strategi inilah yang membedakan Prabowo dengan Presiden Jokowi.

“Basic need approach mirip dengan program pemerataan dari era Soeharto,” kata dia.

Aviliani

Ekonom senior Indef Aviliani melihat sisi positif dari kabinet gemuk Prabowo-Gibran. Pertama, Aviliani menilai Prabowo adalah orang yang sudah ‘selesai’ dengan dirinya sendiri. Karenanya, dia menilai Prabowo tak punya kepentingan lain, selain menciptakan stabilitas dalam pemerintahannya.

“Mengakomodasi semua orang yang membantu, itu nampaknya yang diutamakan supaya tidak mengganggu organisasi,” kata dia.

Meski demikian, Aviliani mengingatkan kabinet gemuk ini butuh sosok pemimpin yang super kuat. Kalau tidak, maka akan sulit membuahkan kebijakan yang diinginkan.

“Sepertinya dengan susunan organisasi itu, rasanya sulit untuk membuahkan kebijakan yang sesuai dengan keinginan,” kata dia.

Selain itu, Aviliani berpendapat Prabowo juga harus menentukan skala prioritas dari pemerintahannya. Menurut dia, skala prioritas inilah yang belum nampakdalam pidato Prabowo seusai dilantik.

“Seharusnya terlihat target yang ingin dicapai, itu yang dalam pidato Prabowo belum terlihat, yang orang lihat daftar keinginannya banyak,” kata dia.

https://vljmag.com/

Israel telah mengonfirmasi tewasnya Hashem Safieddine, calon kuat pemimpin baru Hizbullah, dalam serangan udara di Beirut Selatan pada awal Oktober.

Pernyataan yang dirilis pada Selasa (22/10/2024) malam, sebagaimana dikutip The Guardian, menyebut bahwa serangan di kawasan Dahiyeh menewaskan Safieddine dan Ali Hussein Hazima, kepala cabang intelijen Hizbullah, 3 minggu lalu.

Ini adalah pertama kalinya Israel mengonfirmasi tewasnya pejabat politik tertinggi di Hizbullah setelah Hassan Nasrallah. Selain itu, menurut laporan Israel, serangan tersebut juga menewaskan 25 pemimpin Hizbullah lainnya.

Safieddine merupakan kepala Dewan Eksekutif Hizbullah, badan pengambilan keputusan politik tertinggi organisasi tersebut. Ia telah dipilih sebagai penerus Nasrallah beberapa tahun lalu dan dikenal memiliki karisma serupa dengan sepupunya tersebut.

Adapun Nasib Safieddine tidak diketahui setelah serangan udara Israel pada 3 Oktober yang menargetkan bunker bawah tanah tempat ia diduga tinggal.

Hizbullah belum memberikan komentar terkait klaim Israel ini.

Meskipun mengalami kehilangan besar dalam struktur kepemimpinan, Hizbullah bersikeras bahwa mereka masih mempertahankan kekuatan organisasionalnya. Mereka menunjukkan bahwa Israel tidak banyak membuat kemajuan di Lebanon Selatan sebagai bukti dari pernyataan mereka.

Pasukan Hizbullah telah terlibat dalam bentrokan harian dengan pasukan Israel sejak operasi darat Israel diumumkan pada 30 September.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa operasi militer ini bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah di sepanjang perbatasan untuk mencegah serangan lintas-batas ke wilayah Israel. Namun, sejauh mana keberhasilan misi ini masih belum jelas, dengan akses media yang terbatas ke Lebanon Selatan.

Selain serangan terhadap Hizbullah, Israel juga memperluas kampanye udara di Lebanon, termasuk menyerang infrastruktur yang terkait dengan Bank Al-Qard Al-Hassan, yang dituduh membiayai Hezbollah.

Serangan ini juga menyebabkan kerusakan besar pada Rumah Sakit Universitas Rafik Hariri, rumah sakit publik terbesar di Lebanon, serta menewaskan 18 orang dan melukai 60 lainnya.

Hizbullah menanggapi dengan meluncurkan roket ke Kiryat Shmona, wilayah Israel utara, dan menembak jatuh drone Hermes 450 milik Israel pada Selasa sore.

Konflik terbaru antara Hizbullah dan Israel dimulai setelah Hizbullah menembakkan roket ke Israel pada 8 Oktober 2023 sebagai bentuk solidaritas terhadap serangan Hamas sehari sebelumnya. Sejak peluncuran Operasi Panah Utara oleh Israel pada 23 September, pertempuran makin meningkat.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang tiba di Israel pada Selasa, mendesak Israel untuk memanfaatkan tewasnya Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, sebagai kesempatan untuk mengakhiri perang dan membebaskan sandera yang diambil Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023.

Lebih dari 2.500 orang tewas dan lebih dari 11.850 terluka di Lebanon selama setahun terakhir akibat eskalasi konflik ini.

https://concordeagreement.com/

Presiden RI, Prabowo Subianto diawal kepemimpinannya membuat gebrakan yang cukup mencengangkan. Salah satunya dengan menambah banyak kementerian serta menghapus nomenklatur sejumlah kementerian.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024 terdapat 48 kementerian.

Dari 48 kementerian tersebut, terdapat tujuh kementerian koordinator yang membawahi berbagai kementerian termasuk instansi lainnya yang berhubungan dengan isu di kementerian koordinator yang bersangkutan.

Jika dilihat lebih rinci, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan kementerian koordinator yang membawahi paling banyak kementerian dengan total delapan kementerian, seperti Agama, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kebudayaan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Pemuda dan Olahraga.

Sementara kementerian koordinator yang paling sedikit membawahi kementerian adalah Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kementerian tersebut hanya membawahi tiga kementerian, yakni Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Permasyarakatan.

Hal Menarik Perpres Nomor 139 Tahun 2024

Melalui Perpres ini, Prabowo membubarkan Sekretariat Kabinet.

“Untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara,” bunyi Perpres.

Sebagai informasi, Sekretariat Kabinet dibentuk melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2020.

Hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah bahwa Kementerian Keuangan kini tak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan berlakunya Perpres itu, maka kini Kementerian Keuangan langsung di bawah koordinasi Presiden, sebagaimana kementerian lain seperti Kementerian PANRB, hingga Kementerian PPN/Bappenas.

“Iya betul itu sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tapi langsung di bawah presiden,” tegas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/10/2024).

Seperti diketahui, pada Perpres sebelumnya yakni Perpres Nomor 67 Tahun 2019 bahwa Kementerian Keuangan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bahkan dalam Perpres tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membawahi sembilan kementerian, berbeda halnya dengan kali ini yang membawahi tujuh kementerian.

Berikut ini pembagian tugas dan koordinasi Menteri Koordinator berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2019:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menurut Perpres ini, mengoordinasikan: a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Pertahanan; d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Kementerian Komunikasi dan Informatika; f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; g. Kejaksaan Agung; h. Tentara Nasional Indonesia; I . Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan j. Instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan: a. Kementerian Keuangan; b. Kementerian Ketenagakerjaan; c. Kementerian Perindustrian; d. Kementerian Perdagangan; e. Kementerian Pertanian; f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; h. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; i. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan j. Instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menurut Perpres ini, mengoordinasikan: a. Kementerian Agama; b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Kementerian Kesehatan; d. Kementerian Sosial; e. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; g. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan h. Instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menurut Perpres ini, mengoordinasikan: a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. Kementerian Perhubungan; d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; e. Kementerian Kelautan dan Perikanan; f. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; g. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan h. Instansi lain yang dianggap perlu.

Hal Menarik Perpres Nomor 137 Tahun 2024

Selain Perpres Nomor 139, ternyata ada Perpres Nomor 137 tahun 2024 yang juga menarik untuk diperhatikan. Perpres ini mengatur tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada (18/10/2024).

Sebagaimana diketahui, terdapat total 15 orang-orang khusus yang ditempatkan oleh Prabowo yang terdiri dari tujuh orang sebagai utusan khusus, tujuh orang sebagai penasihat khusus, dan satu orang sebagai staf khusus.

https://trentinobook.com/

Penasihat Presiden RI Bidang Energi, Purnomo Yusgiantoro mewanti-wanti rencana pemerintah Indonesia yang akan melakukan pensiun dini atau ‘suntik mati’ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di dalam negeri.

Memang, saat ini Indonesia memiliki target untuk mencapai pengurangan karbon melalui Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 mendatang. Salah satu program yang direncanakan untuk bisa mencapai target tersebut adalah dengan mengurangi sumbangan karbon dari PLTU batu bara.

Wanti-wanti Purnomo berkenaan dengan sejarah kelam Indonesia dengan sektor kelistrikan yang melibatkan perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) di dalam negeri. Purnomo mengatakan sejarah tersebut terjadi pada tahun 1997-1998 lalu.

“Phasing out coal kalau itu punya PLN gak ada masalah. Kenapa gak ada masalah? Karena kalau punya PLN, PLN itu BUMN kita, BUMN negara. Jadi we can do anything we wantkepada PLN. Tetapi yang IPP kita mesti hati-hati. Karena pengalaman tahun 1997-1998, kontrak kita break waktu itu, 27 kontrak listrik swasta kita break, dibawa ke arbitrase internasional,” tegasnya dalam acara Seminar Publik Centre For Science and International Studies (CSIS), di Jakarta, dikutip Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Purnomo menekankan bahwa rencana ‘suntik mati’ PLTU batu bara di Indonesia sebaiknya dilakukan pada PLTU milik BUMN yakni PLN. Namun, jika menyangkut PLTU milik pihak swasta, maka perlu ada kajian dan negosiasi yang lebih mendalam.

“Lesson-nya kita oke, phasing out coal, power plant is good. Setuju. Terutama punya PLN. Tapi kalau itu menyangkut IPP, kita mesti hati-hati. We have to check the contract. Kontraknya mesti dilihat. Kecuali mereka mengatakan, oke aku juga setuju. IPP-ku di stop sekarang, kemudian diganti dengan EBT. That’s good. Quote and quote, itu baik,” tambahnya.

Kisah Kelam Indonesia

Purnomo membeberkan Indonesia pernah dibawa ke arbitrase internasional. Hal itu imbas dari menandatangani perjanjian dengan IMF yang membuat sekitar 27 proyek ketenagalistrikan swasta berhenti, termasuk di antaranya milik perusahaan swasta atau IPP.

Purnomo ingat betul, lantaran, ia menjadi salah satu orang yang berperan menangani kasus arbitrase internasional yang dimaksud, diantaranya melakukan negosiasi dengan pihak IPP yang menggugat. Sayang, kata Purnomo, Indonesia kalah dan bahkan Indonesia terancam disita aset-asetnya.

“Waktu itu kita negosiasi kembali. Tapi beberapa IPP gak mau. Waktu itu dia bawa ke pengadilan internasional, kita kalah. Dan padahal di Indonesia kita udah menangkan. Tapi kan ini teman-teman semua tahu kan, kalau di Indonesia kita bisa ngatur nih. Kalau di luar negeri gak bisa. Kita kalah. Dan karena kita kalah, aset kita hampir disita waktu itu, di New York, di Tokyo, disita,” paparnya.

Rencana ‘Suntik Mati’ PLTU

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa program pensiun dini PLTU batu bara paling cepat akan dilakukan pada tahun 2028 mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki daftar 13 PLTU batu bara yang akan dipensiunkan sebelum tahun 2030. Satu PLTU yang akan dipensiunkan paling cepat akan direalisasikan pada tahun 2028 mendatang.

“Itu sebelum 2030 ada list-nya itu. Nah itu termasuk dalam list 13 (PLTU) itu. Jadi ada yang 2028. Kayaknya paling cepat 2028 deh,” beber Eniya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (21/8/2024).

Eniya mengungkapkan mengatakan dari daftar 13 PLTU batu bara yang akan dipensiunkan di Indonesia, terdapat PLTU Suralaya, Jawa Barat, PLTU Paiton, Jawa Timur, dan PLTU Ombilin, Sumatera Barat.

“Nah kalau yang sekarang dibahas itu yang kayak (PLTU) Suralaya, (PLTU) Paiton. Itu termasuk di dalam 13 list itu. Kayak Ombilin di Sumatera. Kalau kita suggest Ombilin itu termasuk yang tercepat dimusnahkan aja bisa tuh,” ujarnya.

Sedangkan, Eniya mengatakan pemerintah juga merencanakan PLTU Cirebon, Jawa Barat untuk dipensiunkan dini. Waktunya, Eniya membeberkan bahwa hal itu akan dilakukan setelah tahun 2030 mendatang.

“Nah kita rangkum bahwa kita punya 13 list dari PLTU di luar Cirebon. Nah Cirebon ini masuk ke beyond 2030. Jadi sebetulnya Cirebon juga direncanakan. Tetapi setelah 2030 pembahasannya gitu,” jelasnya.

Walaupun sudah ada daftar PLTU batu bara yang akan dipensiunkan, Eniya menyebutkan bahwa diantara PLTU yang sudah direncanakan ‘disuntik mati’ itu juga ada PLTU yang sudah masanya untuk mati atau berhenti operasi secara natural.

“Karena memang ada umur-umur yang sudah tua. Memang ada. Yang kalau istilahnya Pak Menteri itu natural, pensiun secara natural. Ini dibiarkan juga pensiun. Itu sebelum 2030 ada list-nya itu,” tandasnya.

https://basunews.com/

Anggaran gaji untuk menteri dan wakil menteri era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto naik bila dibandingkan dengan era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Seiring dengan bertambahnya jumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih bila dibandingkan era Kabinet Indonesia Maju. Kini, total menteri dan wakil menteri mencapai 103 orang sedangkan sebelumnya 52 orang.

Total menteri kabinet Prabowo sendiri sebanyak 48 orang sedangkan wakil menterinya sejumlah 55 orang. Untuk era Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, jumlah menterinya 34 orang dengan jumlah wakil menteri nya sebanyak 18 orang.

Jika hanya mempertimbangkan gaji pokok plus tunjangan jabatan menteri, serta tunjangan jabatan wakil menteri era Prabowo maka total anggaran untuk gaji 103 orang mencapai Rp 18,37 miliar per tahun, naik sekitar 81,52% dari era Jokowi yang sebanyak 52 orang dengan kebutuhan dana Rp 10,12 miliar.

“Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang oh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak, ya negara kita besar bung,” kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (23/10/2024).

Khusus untuk perhitungan total kebutuhan anggaran per tahun menteri kabinet Prabowo, didasari pada perhitungan besaran gaji pokok para menteri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000. Nilainya sebesar Rp 5.040.000 per bulan.

Ditambah dengan besaran tunjangan jabatan bagi para menteri yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 senilai Rp 13.608.000 setiap bulan, sehingga total pendapatan dari dua komponen gaji itu saja senilai Rp 18.648.000 atau Rp 223.776.000 per tahun.

Tapi, tentu perhitungan itu belum termasuk hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diterima para menteri. Sebab ada pula tunjangan operasional dan fasilitas lain, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan, tunjangan kinerja hingga tunjangan hari raya keagamaan dan gaji ke-13.

Dana operasional menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268 Tahun 2014, dan tunjangan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2015.

Adapun untuk perhitungan anggaran gaji wakil menteri keuangan itu memperhitungkan hak keuangan berupa tunjangan jabatan sebesar 85% dari tunjangan jabatan menteri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001. Bila tunjangan jabatan menteri yang ditetapkan senilai Rp 13.608.000, maka wakil menteri Rp 11.566.800 per bulan.

Selain itu, wakil menteri keuangan juga mendapatkan hak keuangan sebesar 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon I a dengan peringkat jabatan tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja berbagai kementerian. Maka. nominal hak keuangan tunjangan kinerja ini berbeda antar wakil menteri.

Ketentuan ini ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176 Tahun 2015 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri. Namun, PMK 176/2015 ini tidak menginformasikan besaran gaji pokok para wakil menteri keuangan.

Dengan catatan itu, maka hak keuangan para wakil menteri keuangan dalam setahun bisa mencapai Rp 138.801.600 hanya dari tunjangan jabatan.

Perhitungan ini tentu belum mempertimbangkan besaran hak keuangan tunjangan kinerja para wakil menteri keuangan yang senilai 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon I a dengan peringkat jabatan tertinggi di masing-masing kementeriannya.

Selain itu, juga belum memperhitungkan anggaran untuk biaya fasilitas melekat lainnya seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, hingga jaminan kesehatan. Belum lagi bila wakil menteri keuangan itu belum mendapatkan rumah jabatan bisa mendapat tunjangan perubahan senilai Rp 35 juta setiap bulan.

https://sanlorenzello.net/

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mencatatkan perolehan kontrak baru hingga September 2024 senilai Rp15,5 triliun. Kontribusi terbesar pada kontrak baru tersebut berasal dari segmen Infrastruktur dan Gedung, diikuti oleh segmen Industri, Properti dan EPCC.

Beberapa proyek yang masuk ke dalam daftar kontrak baru pada bulan September antara lain, Pembangunan Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi di Jawa Barat, Proyek Peningkatan Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku 4 di IKN Kalimantan Timur, Proyek Penanganan Banjir di Kota Demak Jawa Tengah, serta beberapa perolehan kontrak lainnya baik di induk maupun Anak Perusahaan.

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen WIKA untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, termasuk di Ibu Kota Negara (IKN),” ujar Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW) dalam keterangannya, Rabu (23/10).

WIKA-PMJ KSO dipercaya Kementerian PUPR mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku 4 di IKN dengan porsi WIKA senilai Rp945 miliar. Proyek ini sendiri merupakan proyek lanjutan dari Proyek Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur.

WIKA ditugaskan mengerjakan pekerjaan utama, yang terdiri dari pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sepanjang 6,89 km. Jalan ini nantinya akan menghubungkan jalan nasional di Kawasan Lingkar Sepaku ke Kawasan Hankam. Pengerjaan proyek ini dimulai pada Oktober 2024 dan ditargetkan selesai pada tahun 2026.

Dalam pengerjaannya, WIKA menggunakan teknologi digital Building Information Modeling (BIM) Level 5D yang dapat mengidentifikasi potensi kesalahan dalam tahap perencanaan, mengefisiensikan biaya, serta memastikan estimasi dan kebutuhan material.

Selain itu, WIKA juga membangun Multi-Utility Tunnel (MUT) yakni terowongan yang berfungsi untuk menampung semua jaringan pipa air hingga fiber optik dan kabel listrik di IKN.

“Melalui proyek ini, WIKA berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang memberikan manfaat kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus mendorong konektivitas di Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya.

https://giteospeed.org/

Kawasan Asia kembali panas. Ini terjadi karena konflik antara China dan Taiwan.

Beijing makin masif berada di perairan Taipe. Kapal induk China terlihat berlayar melalui Selat Taiwan pada Rabu (23/10/2024) setelah melakukan hal sama Selasa.

“Liaoning sekarang melewati Selat Taiwan, berlayar ke utara di sepanjang barat garis tengah dan kami memantaunya dengan saksama,” kata Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo mengatakan kepada wartawan, seperti dikutip AFP.

Sejak rinci, Selasa malam, Liaoning terlihat di perairan dekat Kepulauan Pratas yang dikelola Taipei, sekitar 400 kilometer (250 mil) barat daya Taiwan. Rabu pagi Taiwan pun mendeteksi lagi kelompok kapal induk China, yang berlayar di perairan sama.

“Kapal-kapal angkatan laut China yang dipimpin oleh kapal induk Liaoning, berlayar melalui perairan dekat Dongsha (Kepulauan Pratas) dan terus ke utara menuju Selat Taiwan,” tambah Kementerian Pertahanan Taiwan dalam sebuah pernyataan di platform media sosial X.

“Militer Taiwan memantau situasi dan menanggapinya dengan tepat,” tambahnya.

Sebelumnya, kemarin, China mengumumkan akan melakukan operasi penembakan langsung di Selat Taiwan. Hal tersebut menjadi respons Beijing setelah kapal perang Amerika Serikat (AS) dan Kanada melewati perairan tersebut.

Badan Keselamatan Maritim (MSA) China yang bermarkas di kota tenggara Pingtan mengumumkan bahwa penembakan senjata akan dilakukan di daerah terbatas yang dekat dengan pantai daratan China, sekitar 105 kilometer (km) dari Taiwan. Bagi China, Taiwan adalah provinsinya yang harus kembali tunduk ke daratan sementara Taipe berpendapat sebaliknya.

“Kapal-kapal akan dilarang memasuki area penembakan langsung,” ujar MSA China, dikutip AFP.

“Ini berlaku mulai pukul 9:00 pagi,” tambahnya.

Tak disebutkan pasukan mana yang akan melakukan penembakan langsung, atau tujuannya. Pingtan adalah titik terdekat di daratan China dengan Taiwan.

Sebelumnya, selama akhir pekan, kapal perang AS dan Kanada melewati Selat Taiwan sepanjang 180 km. Washington dan sekutunya menegaskan wilayah itu sebagai jalur air internasional meski aksi ini dipandang sebagai provokasi oleh China.

AS merupakan pendukung utama pemerintahan Taiwan yang independen dari Beijing walau menganut prinsip satu China, merujuk ke pengakuan ke pemerintah Xi Jinping. Reaksi AS dan sekutu muncul setelah 14 Oktober lalu.

China mengirim sejumlah besar pesawat militer serta kapal perang dan kapal penjaga pantai untuk mengepung Taiwan dalam putaran keempat latihan besar hanya dalam waktu dua tahun di area tersebut.

Taiwan mengerahkan pasukan yang sesuai dan meningkatkan kewaspadaan di pulau-pulau terpencil sebagai tanggapan atas latihan tersebut. Beijing sendiri menyebut latihan itu peringatan keras terhadap tindakan separatis pasukan ‘Kemerdekaan Taiwan’.

https://kincirhembus.org/

Izin usaha perusahaan pinjol Investree sudah dicabut OJK. Pendiri dan mantan CEO Investree Adrian Gunadi juga diketahui kabur ke luar negeri. Tindakan Adrian membuat pelaku usaha lain di industri peer-to-peer lending berang.

“Terus terang saja ini mencoreng nama industri ini ya pastinya karena tanggapan negatif terhadap market juga sangat tinggi terhadap kasus ini,” kata Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar di program Profit di CNBC Indonesia TV, Rabu (23/10/2024).

Perusahaan yang paling terdampak oleh insiden Investree dan Adrian adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan untuk sektor produktif. Kelakuan Adrian membuat investor individu yang menyediakan modal melalui perusahaan pinjaman daring di sektor produktif.

“Banyak tentunya juga sangat terpengaruh dan menunggu-nunggu atas keputusan kejelasan daripada kasus ini. Jadi kalau saya melihat dengan adanya keputusan ini, market mulai kembali menjadi positif terutama di sisi lender baik itu super lender maupun individual lender,” kata Entjik.

Pencabutan izin usaha Investree tertulis dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

Dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, OJK menyatakan pencabutan izin usaha Investree adalah bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, penyelenggara layanan finansial yang berintegritas dan bertata kelola baik, serta menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka melindungi masyarakat.

Sebelum mencabut izin, OJK telah meminta pengurus dan pemegang saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

OJK juga telah memberikan sanksi administratif secara bertahap, dari peringatan hingga pembatasan kegiatan usaha sebelum akhirnya memutuskan mencabut izin.

Selain pihak perusahaan, OJK juga mengambil tindakan kepada pihak terkait permasalahan dan kegagalan di Investree yaitu Adrian Ashartanto Gunadi. OJK menetapkan bahwa Adrian Gunadi dilarang menjadi pemegang saham di lembaga jasa keuangan.

OJK juga mengambil langkah pemblokiran rekening, penelusuran aset, dan berusaha memulangkan Adrian kembali ke Indonesia lewat kerja sama dengan penegak hukum.

Investree juga diwajibkan untuk:

1. Menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai perusahaan P2P lending, kecuali untuk melaksanakan hal sesuai ketentuan perundangan seperti kewajiban pajak.
2. Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan;
3. Menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan;
4. Menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
6. Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree;
7. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.

https://calling88.id/

PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) atau Cinema XXI mencatat, laba bersih setelah pajak yang diperoleh hingga kuartal III tahun 2024 sebesar Rp529,8 miliar. Angka tersebut meningkat 36,6% secara tahunan. Sementara EBITDA naik sebesar 17,9% yoy menjadi Rp 1,3 triliun.

Capaian laba tersebut di dorong oleh pendapatan sebesar Rp4,3 triliun, atau tumbuh 12,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Direktur Utama Cinema XXI Suryo Suherman menjelaskan bahwa pertumbuhan kinerja yang positif ini tercapai berkat penerapan strategi bisnis yang efektif dan adaptif terhadap permintaan pasar. Serta, perusahaan juga terus melakukan ekspansi di berbagai wilayah di Indonesia.

“Pendapatan Cinema XXI hingga kuartal III 2024 ini didukung oleh kontribusi penjualan tiket bioskop yang meningkat selaras dengan komitmen perusahaan untuk terus menambah jumlah layar bioskop seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menonton film di bioskop di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Suryo dalam keterangannya, Rabu (23/10).

Hingga 30 September 2024 jumlah penonton di Cinema XXI adalah sebanyak 66,1 juta penonton, yaitu bertambah 11,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penambahan jumlah penonton ini mendorong pendapatan dari penjualan tiket bioskop hingga Rp2,67 triliun, atau berkontribusi sebesar 63% dari total pendapatan.

Sementara itu, pendapatan dari lini bisnis produk makanan dan minuman adalah sebesar Rp1,44 triliun atau berkontribusi sebesar 34% dari total pendapatan.

Dengan capaian kinerja yang solid ini, Cinema XXI berencana untuk melakukan pembagian dividen interim kepada seluruh pemegang saham perusahaan. Adapun dividen interim ini dijadwalkan akan dibagikan pada 15 November 2024 dengan nilai total sebesar Rp416,7 miliar atau Rp5/lembar saham.

“Pembagian dividen interim ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham,” kata Suryo.

Hingga akhir September 2024, Cinema XXI sudah menambah 42 layar baru yang tersebar di berbagai daerah sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak bisa mengakses bioskop di wilayahnya, kini dapat menonton film-film terbaik di Cinema XXI.

Sehingga, per 30 September 2024, perusahaan telah mengoperasikan 249 bioskop dengan total 1.322 layar di 61 kota di seluruh Indonesia.

“Kami senantiasa berinovasi untuk mengikuti perkembangan industri film tanah air dan memastikan masyarakat dapat merasakan pengalaman menonton berkualitas tanpa kompromi dengan harga terjangkau,” pungkasnya.

https://newblog.space/

PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) menyepakati Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), terkait Rencana Peningkatan Kapasitas Bongkar Batu Bara Area Kertapati.

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kapasitas bongkar batu bara di area Kertapati, Palembang. Selain itu, kolaborasi ini juga untuk memaksimalkan potensi masing-masing perusahaan, dengan prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Direktur Pengembangan Usaha PTBA, Rafli Yandra, mengatakan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari upaya PTBA dalam meningkatkan kapasitas angkutan batu bara.

“Kerja sama ini adalah langkah strategis bagi kami untuk memperkuat pilar logistik dan infrastruktur. Melalui peningkatan kapasitas logistik, kami dapat berkontribusi lebih besar dalam menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri,” kata Rafli Yandra dalam keterangan resmi, Kamis (23/10/2024).

Dengan cadangan batu bara sebesar 2,98 miliar ton dan sumber daya 5,81 miliar ton, PTBA merupakan salah satu pengelola kekayaan batu bara terbesar di Indonesia. Peningkatan kapasitas logistik merupakan langkah penting dalam rangka mempercepat monetisasi cadangan batu bara dan menjaga ketahanan energi nasional.

Sementara itu, Direktur Utama SMBR, Suherman Yahya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis sinergi antar BUMN.

“Semen Baturaja sangat mendukung kolaborasi ini guna memperkuat keberlanjutan pasokan bahan baku energi. Sinergi ini juga berkontribusi pada efisiensi operasional dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah serta pembangunan infrastruktur nasional,” ujarnya.

KAI berkolaborasi dengan PTBA dan SMBR untuk meningkatkan kapasitas angkut batu bara di Kertapati dengan target penyelesaian pada tahun 2027. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya pengembangan area bongkar muat batu bara dan semen di wilayah Divre III Palembang untuk mendukung kebutuhan energi dan infrastruktur nasional.

Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo mengatakan KAI mencatat kinerja positif pada angkutan barang selama periode Januari hingga September 2024, KAI mengangkut 50.987.328 ton barang atau meningkat 8% dibanding periode yang sama Januari hingga September 2023 sebanyak 47.174.683 ton barang.

Angkutan batu bara mendominasi dengan total 40.828.696 ton atau 80% dari keseluruhan angkutan barang KAI. Angkutan barang dengan kereta api memiliki berbagai keunggulan seperti ketepatan waktu, keamanan, kapasitas besar, bebas pungutan liar, dan dikelola oleh SDM yang profesional. Kelebihan lainnya yaitu angkutan barang dengan kereta api mampu mengangkut dengan kapasitas yang sangat besar. Satu gerbong bisa mengangkut 50 ton atau seukuran 2 truk kontainer. Bahkan, satu rangkaian KA angkutan batu bara di Sumatera bagian selatan dapat menarik 61 gerbong atau 3.000 ton sekaligus. Jika diangkut truk butuh kurang lebih 120 truk.

“Angkutan barang dengan kereta api tentunya lebih mendukung efisiensi biaya logistik, mengurangi kemacetan dan polusi yang mendukung keberlanjutan lingkungan,” tutup Didiek.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Rafli Yandra, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam Tbk (PTBA); Rudi As Aturridha, Direktur Pengembangan Usaha & Kelembagaan PT Kereta Api Indonesia (Persero); Muhammad Syafitri, Direktur Operasi PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) di Signature Lounge SIG, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Acara penandatanganan tersebut disaksikan oleh  Suhedi, Direktur Operasi & Produksi PT Bukit Asam Tbk (PTBA); Hadis Surya Palapa, Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero); Donny Arsal, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG); Yosviandri, Direktur Supply Chain PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG); Suherman Yahya, Direktur Utama PT Semen Baturaja Tbk (SMBR); Rahmat Hidayat, Direktur Fungsi Keuangan & SDM PT Semen Baturaja Tbk (SMBR); dan Fredi Firmansyah, Direktur Utama PT Kereta Api Logistik.

https://blog-terupdate.org/