Maraknya pengoperasian truk bermuatan berlebih atau truk over dimension-overload (ODOL)membuat pemerintah menggelontorkan banyak biaya. Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP mengatakan pemerintah harus menyiapkan anggaran preservasi atau perbaikan jalan akibat truk ODOL hingga mencapai Rp 41 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan setiap tahunnya karena kurangnya penindakan.
“Truk ODOL ini membuat negara harus menyiapkan Rp 41 triliun tiap tahunnya untuk perbaikan jalan, karena truk ini membuat jalan arteri rusak. Bahkan tol sekalipun,” kata Lasarus saat rapat kerja (raker) bersama Kemenhub, Kamis (8/5/2025).
Bahkan, Lasarus kerap menemukan truk-truk bermuatan hingga 50 ton melalui jalan arteri dan tol. Padahal, daya dukung jalan nasional hanya mencapai 13 ton. Hal ini diungkapnya berdasarkan hasil uji petik.
Alhasil, ketika jalan tol rusak parah, maka standar pelayanan minimum (SPM) pun tak terpenuhi oleh operator tol.
“Ini efeknya kemana-mana. Bisa ke SPM jalan tol tidak terpenuhi. Mau tidak mau mereka minta menaikan tarif. Tapi tidak boleh kan naikkan tarif. Kalau mereka tidak boleh naikkan tarif, nanti investasinya terganggu,” ujarnya.
Oleh karena itu, Lasarus mendorong penertiban truk ODOL bisa dipercepat oleh pihak terkait, di mana salah satunya yakni Kemenhub.
Kemenhub Serius Basmi Truk ODOL
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan pemerintah juga sudah resah akan keberadaan truk ODOL, karena banyak mengakibatkan kecelakaan dan rusaknya jalan nasional, termasuk tol.
Dudy mengatakan pihaknya tengah serius untuk mengatasi permasalahan ini. Pihaknya juga tengah merumuskan masalah ini dan akan dikeluarkan jika rumusannya sudah selesai.
“Kami juga sudah resah dengan truk ODOL. Dan ini dalam rangka penanganan truk ODOL, kami tengah merumuskan dan jika selesai akan kami keluarkan rumusannya,” kata Dudy.
Adapun caranya yakni akan menetapkan dua wilayah yang akan menjadi pilot project penanganan truk ODOL. Kedua wilayah tersebut yakni Riau dan Jawa Barat.
“Riau dan Jawa Barat akan jadi pilot project penanganan truk ODOL. Harapannya dalam waktu dekat kami bisa merumuskan kegiatan-kegiatan yang lebih kongkret berkaitan dengan masalah ini,” ujarnya.
Hal ini diungkapkan Zulhas usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianti terkait Koperasi Desa Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Menurutnya ini juga merupakan percepatan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
“Terus kita sudah 10 kali rakor, 7 di Menko Pangan, 3 di lapangan, selain Kementerian juga jalan masing-masing, sehingga sudah terbentuk sampai tadi sore 9.835 Kopdes, karena tiap hari berkembang terus,” kata Zulhas.
Zulhas menjelaskan Kopdes Merah Putih dibentuk untuk memotong rantai pasok yang panjang. Tugasnya nanti akan menyalurkan sembako dari produsen kepada masyarakat.
“Jadi nanti pasokan yang panjang dipotong,” katanya.
Tak hanya sembako, menurut Zulhas, koperasi ini nantinya juga akan menyalurkan pupuk bersubsidi, hingga gas elpiji, juga penyaluran bantuan dari pemerintah, hingga fasilitas keuangan.
“Bantuan-bantuan pemerintah semua sampai Kopdes, kerja sama Pos, kemudian Kopdes yang menyalurkan kepada masyarakat,” katanya.
“Sekaligus menjadi BRI Link dan BNI. Bisa di situ ada simpan pinjam, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ. Kemudian menghilangkan tengkulak-tengkulak,” kata Zulhas.
Ketua umum Partai Amanat Nasional juga menjelaskan, koperasi yang sudah ada sebelumnya di desa juga bisa diubah menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Tergantung dari hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang dilakukan.
Transaksi senilai Rp 5,54 triliun atas 3,06 miliar saham atau 91,17% dari total modal yang disetor dan ditempatkan dalam Perusahaan tersebut rampung pada Selasa (6/5/2025). Harga per lembar saham tersebut adalah Rp 1.813.
Dengan demikian para pengendali George Santosa Tahija, Sjakon George Tahija, dan PT Memimpin Dengan Nurani tidak lagi memiliki saham ANJT.
“Pengambilalihan tersebut menyebabkan adanya perubahan pengendalian atas Perusahaan,” kata Direktur ANJT Naga Waskita, dikutip Rabu (7/5/2025).
Naga menyebutkan bahwa First Resources mengakuisisi ANJT dengan tujuan memperluas perkebunan kelapa sawit dan meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk mendukung operasi hilir yang semakin berkembang.
Sementara itu, saham ANJT telah terbang ke level 1.750 atau naik 144,76% sepanjang tahun berjalan hingga perdagangan hari ini, Rabu (7/5/2025).
Sebagai informasi keluarga Ciliandra Fangiono merupakan orang terkaya ke-24 di Indonesia. Berdasarkan data Forbes 2024, keluarga tersebut memiliki kekayaan US$ 2,4 miliar.
Sumber utama kekayaan keluarga Ciliandra Fangiono berasal dari perusahaan sawit yang tercatat di bursa saham Singapura, First Resources Limited. Perusahaan tersebut dimulai oleh Martias Fangiono sekitar dua dekade lalu.
Salah satu kenangan manis itu terjadi di era Paus Emeritus Benediktus XVI.
Kepergian Paus Emeritus Benediktus XVI pada 31 Desember 2022 tak hanya meninggalkan duka mendalam di kalangan umat Katolik sedunia, namun juga membangkitkan memori hangat bagi Pastor Markus Solo Kewuta, seorang imam asal Indonesia yang bertugas di Vatikan dalam bidang dialog antaragama.
Salah satu kenangan yang tak pernah dilupakan Pater Markus adalah peristiwa pada 2009, saat dirinya mendampingi Kardinal Jean-Louis Tauran dalam kunjungan Dewan Dialog Antaragama Vatikan ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, mereka disambut dengan kehangatan khas Nusantara dan dibekali buah mangga arumanis sebagai cendera mata untuk Paus Benediktus XVI.
Dilansir dari Katolik News, Markus mengatakan Paus Benediktus sangat menyukai mangga arum manis Indonesia.
Menurut Markus
Mangga RI, Bagaimana Ekspor ke Negara Lain?
Setiap tahunnya, ribuan ton mangga Indonesia melintasi lautan, bukan menuju pasar Eropa atau Amerika, tapi ke negara kecil di Asia Tenggara.
Negara yang luasnya tak lebih besar dari Jakarta ini justru menjadi importir terbesar mangga RI, menyerap US$675,88 ribu dari total ekspor Indonesia pada 2024. Angka ini bahkan jauh melampaui Uni Emirat Arab (US$500,94 ribu) dan Malaysia (US$141,52 ribu).
Yang menarik, ekspor mangga Indonesia sebenarnya sempat terpuruk. Nilainya merosot tajam dari US$1,74 juta di 2019,hingga menyentuh titik terendah US$535 ribu pada 2022. Tapi dalam dua tahun terakhir, ekspor kembali naik signifikan, mencapai US$1,63 juta pada 2024. Lonjakan ini menandakan bahwa permintaan mangga RI masih kuat, terutama dari pasar utama seperti Singapura.
Tren ekspor mangga Indonesia dalam enam tahun terakhir memang naik turun, tetapi pola pemulihan dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa peluang untuk tumbuh lebih besar tetap terbuka. Dengan diversifikasi pasar dan perbaikan mutu, bukan tidak mungkin Indonesia bisa memperluas ekspornya ke lebih banyak negara, melampaui ketergantungan pada Singapura dan Uni Emirat Arab.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun mengatakan bahwa hingga 30 April 2025 jumlah peserta JKN mencapai 279,98 juta jiwa, dengan 27 provinsi dan 409 kabupaten/kota yang memperoleh predikat Universal Health Coverage (UHC).
“Beragam strategi telah diinisiasi BPJS Kesehatan dalam memperluas kepesertaan dan meningkatkan keaktifan peserta JKN. seperti melalui pendekatan jemput bola layanan Jenis Layanan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta (JELITA), serta inovasi Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR),” jelas David dikutip Kamis (7/5/2025).
David mengatakan, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Program JKN, petugas dan Kader JKN dilibatkan dalam edukasi langsung, hingga kunjungan rumah ke rumah. Harapannya masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN semakin menyadari pentingnya perlindungan jaminan kesehatan.
“Sampai saat ini, BPJS Kesehatan telah bersinergi dengan 27 kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan validitas data dan efektivitas rekrutmen serta reaktivasi peserta, juga menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Validitas data kepesertaan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat ini mencapai 99,92%, berkat integrasi data lintas sektor,” kata David.
David menegaskan, melalui strategi yang komprehensif dan kolaboratif harapannya dapat menjaga kesinambungan Program JKN yang inklusif terhadap dinamika kebutuhan peserta. Ke depan harapannya seluruh pemangku kepentingan dapat terus mendukung Program JKN demi mewujudkan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Beragam kemudahan telah kami sediakan dalam ekosistem JKN dengan inovasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan. Masyarakat dapat mengakses administrasi JKN melalui beragam kanal seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Online yang menjangkau layanan hingga ke daerah pelosok, Care Center 165, dan layanan BPJS Keliling. Peserta juga dapat mengakses layanan di fasilitas kesehatan cukup dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka langsung dapat dilayani, bahkan tidak perlu lagi fotokopi berkas,” ungkap David.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Arief Witjaksono Juwono Putro mengatakan masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kolektibilitas iuran JKN, yakni peserta yang masih memiliki tunggakan iuran.
“Dalam menjawab tantangan tersebut, BPJS Kesehatan telah menerapkan berbagai inovasi, seperti Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) 2.0. Dengan inovasi ini, peserta yang memiliki tunggakan iuran dapat mencicil kewajibannya dengan lebih fleksibel, bahkan bagi peserta yang kini sudah aktif di segmen lain seperti Pekerja Penerima Upah (PPU) atau Penerima Bantuan Iuran (PBI),” ujar Arief.
Arief menambahkan, skema cicilan minimum dimulai dari satu bulan iuran, dengan tenor maksimal hingga 36 kali angsuran bagi yang beralih ke segmen PPU atau PBI.
“Program REHAB dirancang untuk meringankan beban peserta dalam melunasi tunggakan dan mengembalikan status kepesertaan ke kondisi aktif. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong peserta menggunakan metode pembayaran autodebit yang dapat diaktifkan melalui Aplikasi Mobile JKN,” terang Arief.
Melalui mekanisme autodebit, iuran akan terdebit otomatis dari rekening peserta pada waktu yang ditentukan, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran. Saat ini BPJS Kesehatan telah menyediakan kemudahan pembayaran dengan menyediakan lebih dari 1 juta kanal pembayaran, termasuk bank, PPOB, fintech, dan ritel modern di Indonesia.
Untuk meningkatkan efektivitas penagihan, BPJS Kesehatan juga melakukan telekolekting, WhatsApp blast, serta kunjungan langsung melalui Kader JKN. Arief mengatakan, selama 2024 lebih dari 42,79 juta penagihan melalui sambungan telepon telah dilakukan dan menghasilkan iuran terkumpul sebesar Rp 1,19 triliun.
“Capaian kolektibilitas iuran pun menunjukkan tren positif. Tingkat kolektibilitas JKN di segmen kepesertaan PBPU pada 2024 mencapai 94,26%, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan peserta yang telah mendaftar pada Program REHAB kian meningkat, di tahun 2023 sebanyak 934.000 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1,73 juta peserta. Hal ini mencerminkan bahwa Program REHAB memberikan kemudahan bagi peserta, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan iuran,” ucap Arief.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana menegaskan peran penting berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan Program JKN. Ia menekankan bahwa dalam memaksimalkan upaya peningkatan keaktifan dan kolektibilitas peserta, BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri.
“Program JKN ini adalah tanggung jawab bersama. Jangan hanya BPJS Kesehatan yang bergerak melakukan sosialisasi. Pemerintah daerah juga harus aktif ambil bagian dalam menyosialisasikan pentingnya JKN kepada masyarakat,” ujar Sri.
Menurutnya pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait diperlukan untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam memperoleh perlindungan kesehatan.
“Ini merupakan challenge sekaligus effort yang harus kami lakukan, support dan kebersamaan dalam mengarungi pengumpulan penerimaan tahun 2025 ini betul-betul sangat kami harapkan,” ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (7/5/2025).
Kendati demikian, hingga 31 Maret 2025 penerimaan pajak baru terkumpul Rp 322,6 triliun atau sekitar 14,7% dari target.
Suryo menjelaskan pemungutan pajak sempat terkontraksi pada dua bulan pertama tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh implementasi pemunguta pajak terbaru, PP Pasal 21 untuk karyawan yang menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sejak masa Januari 2024.
“Ini yang mungkin sedikit mengakibatkan terkontraksinya penerimaan di bulan Januari dan juga Februari karena ada sebagian dari wajib pajak yang melaporkan kompensasi kelebihan pemotongan pemungutan di tahun 2024 serta peningkatan restitusi yang terjadi di 2 bulan ini,” ujarnya.
Implementasi tarif efektif rata-rata (TER) untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 baru saja berlaku mulai 1 Januari 2024. Aturan TER ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.
Adapun, dasar perhitungan PPh 21 mengacu pada Tarif Pasal 17 Ayat 1 huruf a UU PPh, kemudian, tarif efektif rata-rata harian dan bulanan.
Menurut Ditjen Pajak, hitungan baru Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dinilai tidak akan membebankan para pegawai. DJP mengatakan bahwa implementasi perhitungan pajak menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) hanya untuk menyederhanakan penghitungan.
Danny Ardianto, Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Asia Tenggara, menjelaskan fitur-fitur penting yang wajib diketahui para orang tua.
Menurut Danny, saat ini ada dua produk utama dari YouTube yang dirancang khusus untuk anak-anak dan remaja, yakni YouTube Kids dan Supervised Experience.
YouTube Kids merupakan platform terpisah yang memang dirancang khusus untuk anak-anak, terutama yang masih berada di usia sekolah dasar. Di dalamnya, orang tua bisa menyesuaikan pengalaman menonton anak, mengatur batas waktu penggunaan, serta memilih tingkat konten sesuai usia.
“Banyak orang tua sudah familiar dengan YouTube Kids. Platform ini memungkinkan kontrol penuh terhadap apa yang ditonton anak,” ujar Danny dalam acara Kolaborasi Google, YouTube dan Kemendikdasmen Merayakan Hari Pendidikan Nasional, di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Fitur kedua yang mulai banyak dibicarakan adalah Supervised Experience. Berbeda dengan YouTube Kids, fitur ini ditujukan untuk anak yang mulai beranjak remaja dan membutuhkan akses ke konten yang lebih beragam, namun tetap dalam pengawasan.
“Supervised Experience memungkinkan orang tua membuatkan akun Google yang diawasi untuk anak. Jadi mereka bisa mengakses YouTube, tapi dengan batasan konten yang disesuaikan,” papar Danny.
“Fitur ini cocok untuk anak pra-remaja hingga remaja yang sudah butuh konten lebih luas, tapi tetap aman,” imbuhnya.
Dany mengungkap, saat ini kedua produk tersebut telah digunakan oleh lebih dari 100 juta pengguna setiap bulannya secara global.
Untuk mengatur pengalaman menonton anak, orang tua bisa memanfaatkan aplikasi Family Link. Aplikasi ini tersedia di Google Play Store dan App Store.
Melalui Family Link, orang tua bisa mengatur tidak hanya konten yang ditonton lewat Supervised Experience, tapi juga penggunaan perangkat anak secara menyeluruh. Misalnya, kapan ponsel anak harus mati, atau aplikasi apa saja yang bisa digunakan.
Dengan fitur-fitur ini, YouTube berharap dapat membantu orang tua menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak mereka.
Inabuyer tahun ini digelar lebih besar dan strategis. Didukung penuh oleh Kementerian UMKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO). Acara ini bertujuan memperkuat ekosistem bisnis lokal serta memperluas pasar produk dalam negeri.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya acara ini bagi pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM.
“Inabuyer B2B2G Expo 2025 merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat pasar produk lokal dan UMKM. Dengan mempertemukan UMKM dengan buyer dari berbagai sektor, kita tidak hanya meningkatkan daya saing mereka, tetapi juga memastikan keberlanjutan industri lokal yang berkualitas,” kata Maman dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (7/5/2025).
Acara ini menawarkan berbagai peluang besar, mulai dari business matching, networking, hingga pameran produk unggulan lokal. Semua dirancang untuk mempercepat transaksi nyata antara pelaku usaha dan pembeli, baik dari kalangan bisnis (B2B) maupun pemerintah (B2G).
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengapresiasi langkah ini dalam mempercepat penggunaan produk lokal, terutama dalam pengadaan pemerintah.
“Inabuyer B2B2G Expo 2025 menjadi etalase penting dalam membangun ekosistem pengadaan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Melalui acara ini, LKPP melihat upaya konkret dalam menjalankan amanat Perpres 46 Tahun 2025 untuk memperkuat rantai pasok lokal dan mendorong partisipasi UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kolaborasi lintas sektor seperti ini akan mempercepat transformasi ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian bangsa lewat belanja produk dalam negeri,” kata Hendi.
Dari sisi sektor ritel, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah menyoroti pentingnya acara ini untuk mendorong produk lokal masuk ke pusat-pusat perbelanjaan.
“Pusat perbelanjaan dan peritel memiliki peran besar dalam menampilkan produk-produk lokal berkualitas. Inabuyer menjadi wadah ideal bagi UMKM lokal untuk memperluas distribusi produk mereka ke pasar yang lebih luas, termasuk di pusat perbelanjaan modern. Hal ini juga sejalan dengan kampanye Belanja di Indonesia Aja yang digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Bapak Airlangga Hartarto, yang mendorong masyarakat dan pelaku industri untuk mengutamakan produk dalam negeri sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional,” ujar Budihardjo dalam kesempatan yang sama.
Menilik catatan sebelumnya, Inabuyer B2B2G Expo 2024 mencetak potensi kerja sama senilai Rp1,58 triliun, naik 57,52% dibanding tahun sebelumnya. Transaksi riil mencapai Rp9 miliar. Tahun ini, targetnya lebih tinggi lagi, sejalan dengan ambisi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029.
Inabuyer B2B2G Expo 2025 juga mendukung sejumlah program nasional seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Beli Buatan Indonesia, Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Acara ini dirancang menjadi katalis penting untuk memperkuat rantai pasok nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
Plt. Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengungkapkan, saat ini belum merasakan adanya dampak signifikan dari kondisi geopolitik kedua negara tersebut.
Namun, pihaknya mencatat adanya penurunan jumlah ekspor batu bara Indonesia ke India sejak awal tahun 2025 hingga 31,42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 lalu.
“Ekspor batubara ke India pada maret 2025 7,42 Juta ton yang turun YoY 31.42%,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/5/2025).
Yang terang, turunnya permintaan batu bara dari negara tersebut bukan karena adanya perang kedua negara tersebut. Melainkan, masuknya musim panas dan pengurangan porsi impor India untuk bisa memanfaatkan produksi batu bara lokalnya.
Sementara dari Pakistan, permintaan batu bara juga terpantau mengalami penurunan. Bahkan sejak tiga tahun belakangan. Alasannya, kebijakan Pakistan yang mendorong untuk memanfaatkan batu bara produksi lokal.
“Dalam tiga tahun terakhir pun terjadi penurunan impor batu bara Pakistan dari Indonesia, namun bukan karena perang melainkan karena kebijakan pemerintah Pakistan yang mendorong pemanfaatan batu bara lokal,” imbuhnya.
Berkaca ke depan, APBI belum bisa memprediksi seperti apa dampak dari ekspor batu bara ke kedua negara tersebut.
Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2025. Namun kalangan broker menilai kebijakan ini tidak berpengaruh signifikan pada penjualan karena masyarakat sudah terbiasa mendapatkan insentif ini.
Meski begitu, perpanjangan PPNDTP diakui jadi opsi satu-satunya untuk mencegah perlambatan di sektor properti nasional. Jika insentif itu dihapus, otomatis harga beli rumah akan langsung naik.
“Menurut saya lanjut pun dampaknya sudah tidak (signifikan), (tapi) kalau nggak lanjut itu buat riak yang nggak perlu. Insentif PPN kan sudah jalan 2 tahun lebih, sebenarnya, nggak ada chance juga karena orang udah biasa,” kata Dewan Kehormatan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Darmadi Darmawangsa dalam halal bihalal Arebi di Jakarta, Rabu (7/5/2015).
“PPNDTP, nggak ada jalan selain diperpanjang. Karena kalau nggak diperpanjang riaknya negatif. Itu bisa jadi isu bagi broker,” sambungnya.
Selain insentif PPN, upaya untuk menggerakkan properti bisa dari insentif pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB). Pemerintah mengklaim sudah memberikan insentif ini, tapi belum semua menerapkan.
“Kita ada program lagi yang kita rasa yang belum disentuh oleh pemerintah, itu mengenai BPHTB. Jadi BPHTB itu kita berharap itu dapat katakan seperti subsidi atau diskon dari pemerintah, free BPHTB khusus untuk pemilik rumah pertama nih, untuk rumah yang primary,” kata Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Clement Francis di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Sedangkan untuk secondary house, broker juga berharap ada diskon sejenis yakni diskon 50% bahkan dipotong 100%. Di mana nilai BPHTB sekarang 5% bisa jadi 0% untuk pemilik rumah pertama, atau secondary bisa jadi 2,5%.
“Diskon lah, kalau yang secondary diskon ya. Syukur-syukur kalau bisa free juga untuk pemilik rumah pertama, karena orang pemilik rumah pertama belum tentu dia beli rumah primary, bisa juga dia beli rumah secondary,” sebut Clement.
Namun hal itu perlu mendapat persetujuan kepala daerah, bukan hanya pemerintah pusat.
“Kita tahu bahwa ini ranahnya bukan di Dirjen Keuangan, bukan Dirjen Pajak, tapi ini ranahnya masing-masing kepala daerah, which is gubernur. Jadi ini kita ranahnya beda lagi, domainnya beda lagi, Kementerian Dalam Negeri yang membawahi para gubernur. Jadi kebijakannya agak beda memang,” sebutnya.
Adanya insentif BPHTB untuk rumah bisa membuat harga rumah diskon misalnya untuk rumah subsidi sebesar 4-6 juta. Bahkan untuk rumah miliaran diskonnya bisa puluhan juta. Alhasil industri turunan yang menjadi rantai pasok bisa ikut bergerak.
“Untuk menggerakkan transaksi properti. Yang kita tahu bahwa properti kan men-generate banyak usaha-usaha lainnya, 174 usaha atau bidangnya di rantai pasok itu bisa menggerakkan perekonomian kita,” ujar Clement.