OJK Gelar Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2025, Ada Apa Saja?

GERAK Syariah 2025
Foto: Dok: OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun perekonomian nasional dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menuturkan, OJK telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan keuangan syariah di masyarakat.

“Ini adalah PR kita semua, OJK dan stakeholder untuk terus mengedukasi masyarakat tentang keuangan syariah. Perkuat branding keuangan syariah agar semakin dikenal masyarakat,” kata Friderica saat membuka “Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025 yang digelar di di AEON Mall BSD City, Tangerang, Provinsi Banten, Minggu (23/2/2025).

Dia melanjutkan, GERAK Syariah diselenggarakan dalam rangka meningkatkan literasi dan mendorong inklusi keuangan syariah kepada masyarakat, serta mengoptimalkan memomentum bulan Ramadan 1446 Hijriah.

Di samping itu, Friderica juga mendorong pelaku usaha jasa keuangan syariah untuk terus melakukan inovasi dan semakin aktif memahami kebutuhan masyarakat agar semakin banyak konsumen yang memanfaatkan jasa dan layanan jasa keuangan syariah.

Sektor keuangan syariah di Indonesia, kata dia, memiliki potensi yang sangat besar dan hal itu terlihat dari kinerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada Desember 2024, intermediasi perbankan syariah tumbuh positif dengan pembiayaan tumbuh 9,9% menjadi Rp 643,5 triliun dengan NPF terjaga sebesar 2,12 persen. Sementara DPK tumbuh 10,1% menjadi sebesar Rp 753,6 triliun.

Sedangkan market cap syariah tercatat sebesar Rp 6.825,3 triliun atau naik 11,1%. Adapun nilai Asset Under Management (AUM) syariah mencapai Rp 50,5 triliun atau tumbuh 18,2% (yoy) dan Sukuk (korporasi dan negara) sebesar Rp 1.682,9 triliun atau tumbuh 12,9% (yoy).

Sementara itu, aset asuransi syariah tumbuh 5,8% menjadi sebesar Rp 46,55 triliun. Adapun aset piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan syariah tumbuh 11,3% menjadi Rp 33,8 triiun.

Pembukaan kegiatan GERAK Syariah 2025 turut dihadiri Anggota DPD RI Habib Ali Alwi, Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Banten Siti Ma’rifah dan Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi. Acara itu juga menghadirkan narasumber Frisca Devi Choirina Co-Founder NgertiSaham dan Andry Wicaksono Analis Senior Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah OJK.

Tak ketinggalan, Ismail Riyadi, mengatakan, kegiatan GERAK Syariah 2025 merupakan kampanye kolaboratif keuangan syariah bersama Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS), Asosiasi Industri Jasa Keuangan Syariah, Bank Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD), Media Massa, influencer, tokoh agama, dan tokoh penggerak keuangan syariah lainnya. Kegiatan ini juga akan dilaksanakan serentak oleh 37 Kantor OJK di daerah.

Untuk itu, OJK akan menggelar rangkaian kegiatan GERAK Syariah 2025 sampai dengan 31 Maret 2025, yang akan berlangsung dengan dua rangkaian kegiatan utama, yaitu KOLAK (Kajian dan Obrolan Seputar Keuangan Syariah) dan KURMA (Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan). KOLAK akan diisi oleh kegiatan Webinar Edukasi, Podcast Ramadan, Talkshow Radio, School of Syariah, dan Daily Content Ramadan.

Di sisi lain, Ismail menyampaikan, pada pelaksanaan GERAK Syariah 2024 telah menghasilkan 1007 kegiatan literasi dan inklusi keuangan, yang terdiri dari 742 kegiatan literasi dan 265 kegiatan inklusi keuangan. GERAK Syariah 2024 diikuti oleh peserta edukasi keuangan 3.057.194 orang dan peserta inklusi 1.175.019 orang.

Dengan demikian, Friderica berharap pelaksanaan kegiatan GERAK Syariah 2025 bisa diikuti oleh peserta yang lebih besar dan menghasilkan inklusi yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. 

Cuma Besok! Beli AC 1 PK Jadi Murah Banget di Transmart Full Day Sale

Transmart kembali menggelar program pesta diskon besar-besaran 50% + 20% di Transmart Full Day Sale besok Minggu (25/8).
Foto: CNBC Indonesia

Keberadaan Air Conditioner (AC) atau pendingin udara di rumah memberikan kenyamanan di tengah udara yang panas. AC membantu mengatur suhu ruangan agar tetap nyaman dan sejuk, terutama di daerah tropis dengan suhu yang tinggi.

Sedangkan untuk kesehatan, AC membantu mengurangi kelembaban udara, sehingga mengurangi risiko pertumbuhan jamur dan bakteri. AC juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur.

Nah, bagi yang ingin mengganti produk AC yang lama dengan yang baru, ini menjadi waktu yang tepat. Pasalnya Transmart memberikan diskon untuk AC Split 1 PK berbagai merek seperti Samsung, Polytron, LG, Panasonic, dan Sharp.

Program Transmart Full Day Sale yang kembali digelar Transmart pada Minggu, 23 Februari 2025.

Produk tersebut bisa kamu dapatkan dengan harga Sale di angka Rp 3.299.200 dari harga normal semula Rp 4.549.000 untuk Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

Sedangkan untuk wilayah luar Jawa, Bali, dan Lampung, produk ini dibanderol dengan harga Rp 3.999.200 dari harga normal Rp 4.649.000.

Pada program ini pengunjung bisa menikmati diskon 20% bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank-Allo Prime termasuk Allo Paylater. Bahkan untuk produk unggulan diskon bisa sampai 50% + 20% tergantung jenis produknya.

Jangan sampai ketinggalan, segera serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu, 23 Februari 2025. 

Pemerintah Targetkan Persyaratan Gabung Keanggotan OECD Juni 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara Pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40, Kamis (20/2/2025).
Foto: Ekon.go.id

Pemerintah menargetkan proses penyelesaian persyaratan untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi (OECD) pada Juni 2025. Penyerahan persyaratan initial memorandum itu dilakukan pada saat momen OECD Ministerial Meeting.

“Jadi tadi kita sudah sampaikan, beberapa sudah in line dengan standar OECD,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Aksesi Indonesia OECD di kantornya, Jakarta, Jumat (21/12/2025).

Airlangga mengatakan, dari 26 sektor atau bidang yang harus disesuaikan regulasinya dengan ketentuan OECD, mayoritas telah selesai dilaksanakan, mulai dari sektor perpajakan, birokrasi, sistem keuangan, penindakan korupsi, maupun lingkungan.

engan catatan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno memastikan, target bergabungnya Indonesia dengan OECD selama tiga tahun ke depan akan bisa terlaksana. Sebab, seluruh persyaratan sudah banyak yang disesuaikan dengan ketentuan OECD.

“Targetnya 3 tahun ya, seperti yang disampaikan Pak Menko,” kata Arif seusai ikut rapat terkait aksesi OECD itu dengan Airlangga.

Ia juga menegaskan, kebijakan Indonesia untuk bergabung dengan OECD ini tidak mengalami kendala meskipun turut serta sebagai anggota dari BRICS.

“Kalau ada yang bilang ada BRICS bermasalah, India itu menlunya duduk di depan, di row paling pertama inagurasi Trump (Presiden AS) kan. So… Enggak ada masalah,” papar Arif.

TikTok Luntang-lantung, Trump Bicara Langsung ke China

TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Foto: TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Nasib TikTok di Amerika Serikat (AS) hingga kini masih luntang-lantung. Aplikasi di bawah naungan ByteDance asal China tersebut sempat tutup selama beberapa jam pada 19 Januari 2025.

Namun, Presiden AS Donald Trump yang kala itu baru dilantik langsung mengeluarkan perintah eksekutif untuk menunda pemblokiran permanen TikTok hingga 90 hari untuk melakukan negosiasi lebih lanjut.

Artinya, nasib TikTok di AS belum 100% aman. Dalam beberapa kesempatan, Trump memang mengisyaratkan keinginannya agar TikTok tetap beroperasi di AS.

Kendati demikian, perlu dibuat kesepakatan yang menjadi solusi terbaik bagi semua pihak. Trump ingin agar kepemilikan TikTok di AS dibagi 50% untuk investor AS.

Bahkan, Trump meluncurkan sovereign wealth fund (SWF) atau dana abadi yang disebut salah satunya bisa untuk membeli operasi TikTok di AS.

Terbaru, Reuters melaporkan Trump mengaku sudah berbicara dengan China terkait nasib TikTok. Hal itu diungkap Trump ke para wartawan di Air Force One pada Rabu (19/2) waktu setempat, dikutip Kamis (20/2/2025).

Trump mengisyaratkan bahwa pemerintah AS berupaya menjadi perantara penjualan aplikasi TikTok. Namun, belum banyak yang diungkap ke publik terkait diskusi Trump dengan China.

Beberapa perusahaan sudah menyiratkan ketertarikan untuk memegang operasional TikTok di AS. Menurut sumber dalam, Oracle, Amazon, dan Microsoft, adalah beberapa nama yang tertarik.

Sementara itu, TikTok dan para pendukungnya mendorong solusi lain. Dikutip dari The Wall Street Journal, pada awal Februari lalu, CEO TikTok Shou Chew bertemu dengan pejabat senior Gedung Putih dan memberikan proposal baru.

Proposal itu berisi dorongan untuk membentuk usaha patungan atau joint venture dengan investor AS. Joint venture itu akan bermarkas di AS dan mengawasi keamanan data, menurut sumber yang familiar dengan proposal tersebut.

Adapun manajemen akan sepenuhnya berbasis di AS. Sementara dewan direksi mayoritas akan berisi orang-orang AS. Apakah investor-investor yang dimaksud termasuk pemerintah AS masih menjadi pertanyaan besar.

Kita tunggu saja bagaimana kesepakatan akhir antara pemerintah AS dengan TikTok dan ByteDance demi mempertahankan aplikasi populer tersebut di negeri Paman Sam.

Bukan Rp 23.000-an, Segini Harga Asli LPG 3 Kg per Tabung

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau pangkalan LPG 3 Kg di Pal Merah, Jakarta Selasa (4/2/2025). (CNBC Indonesia/Firda Dwi Muliawati)
Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau pangkalan LPG 3 Kg di Pal Merah, Jakarta Selasa (4/2/2025). (CNBC Indonesia/Firda Dwi Muliawati)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa harga asli Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) paling mahal Rp 16.500 per tabung.

Bahlil membeberkan hal ini karena, ia menemukan adanya mark up harga dari LPG subsidi itu sebesar Rp 23.000 hingga Rp 30.000 per tabung.

“Idealnya harga (LPG 3 kg) ini sampai di rakyat tidak boleh lebih dari Rp 16.000 (per tabung). Saya kemarin sudah cek, Pertamina menjual itu ke agen itu Rp 12.750 dari SPBE. Ke agen itu nambahnya paling tinggi Rp 1.500, berarti kan kurang lebih sekitar Rp 14.500 sampai Rp 16.000. Dari agen ke pangkalan itu juga Rp 1.500 berarti Rp 16.000 sampai Rp 16.500 itulah yang harus diterima oleh rakyat,” paparnya dalam acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Pemerintah, kata Bahlil, telah menggelontorkan subsidi untuk LPG per tahunnya mencapai Rp 87 triliun. Bahkan, Bahlil mengakui harga LPG belum berubah bahkan sejak tahun 2007 lalu.

Harga jual LPG 3 Kg yang tinggi di masyarakat membuat Bahlil terkejut. Oleh karena itu, ia sendiri tidak rela jika komoditas yang sudah disubsidi oleh negara namun masih didapatkan dengan harga mahal oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin.

“Bapak ibu semua saya jujur dalam forum ini begitu saya masuk jadi Menteri ESDM, saya kaget karena saya kan Menteri ESDM yang berlatar belakang orang susah, saya kan pernah waktu sekolah makan dikasih makan oleh negara lewat dana subsidi,” imbuhnya.

Dengan begitu, Bahlil menegaskan pihaknya akan terus menjamin hak-hak rakyat miskin terjamin didapatkan secara utuh, termasuk hak subsidi melalui LPG.

“Ini yang menjadi jihad politik saya sebagai Menteri ESDM untuk menjamin hak-hak rakyat harus diberikan secara utuh yang apa yang dilakukan oleh negara,” tandasnya.

Tok! Tetangga RI Sepakat PHK 20% PNS-Hapus 8 Kementerian & Lembaga

Bendera Vietnam berkibar di atas balai kota di belakang patung Ho Chi Minh di Kota Ho Chi Minh, Vietnam, Jumat, 12 Januari 2024. (AP Photo/Jae C. Hong/File Foto)

Vietnam memulai reformasi besar-besaran dalam birokrasi dengan mengurangi satu dari lima pegawai negeri, menghapus beberapa kementerian, serta memangkas anggaran pemerintah hingga miliaran dolar. Langkah radikal ini disetujui oleh Majelis Nasional pada Selasa (18/2/2025), menandai restrukturisasi terbesar dalam pemerintahan negara tersebut dalam beberapa dekade.

Reformasi ini disebut sebagai “revolusi” oleh para pejabat senior Vietnam dan mencerminkan kebijakan serupa yang pernah Presiden AS, Donald Trump, yang berfokus pada pemangkasan pengeluaran pemerintah.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan keresahan, terutama di kalangan pegawai negeri yang selama ini menganggap pekerjaan di sektor publik sebagai jaminan seumur hidup.

Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dikurangi dari 30 menjadi 22. Beberapa kementerian utama yang dihapus, antara lain Kementerian Transportasi, Kementerian Perencanaan dan Investasi, Kementerian Komunikasi, Kementerian Tenaga Kerja

Selain itu, sektor media pemerintah, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan militer juga akan menghadapi pemangkasan. Menurut data pemerintah, pada 2022 terdapat hampir dua juta pegawai negeri, namun sekitar 20% dari mereka akan kehilangan pekerjaan dalam lima tahun ke depan.

Dalam tahap awal, sebanyak 100.000 pegawai akan terkena PHK atau ditawari pensiun dini. Namun, pemerintah belum menjelaskan secara rinci bagaimana target pemangkasan yang jauh lebih besar akan dicapai.

Sebagai bagian dari restrukturisasi, dua wakil perdana menteri baru juga disetujui, sehingga total jumlah wakil perdana menteri di Vietnam kini menjadi tujuh.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, yang baru menjabat enam bulan setelah kematian pendahulunya, menjadi tokoh utama di balik kebijakan ini. Menurutnya, reformasi ini penting untuk membersihkan birokrasi dari pejabat yang tidak kompeten.

“Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor,” kata Lam, dilansir AFP.

Ia juga mengklaim bahwa kebijakan ini mendapatkan “dukungan luas” dari rakyat. Namun, di sisi lain, banyak pegawai negeri yang terkena PHK merasa dikejutkan dengan keputusan ini.

Mendadak

Sejumlah pegawai negeri yang terkena dampak kebijakan ini mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan yang layak sebelum diberhentikan.

Seorang mantan pegawai media pemerintah yang menggunakan nama samaran Thanh mengungkapkan bahwa kariernya selama 12 tahun sebagai produser TV berakhir secara mendadak bulan lalu.

“Sakit rasanya membicarakan ini,” kata Thanh yang kini bekerja sebagai sopir taksi.

Ia sebelumnya bekerja di salah satu dari lima stasiun TV pemerintah yang telah ditutup, dan hanya diberi waktu dua minggu sebelum diberhentikan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa pemilihan siapa yang tetap bertahan di pemerintahan tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan faktor lain yang tidak transparan.

Dampak pada Bisnis dan Ekonomi

Vietnam telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sebesar 7,1% pada 2024, dan tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan hingga 8%. Namun, ada kekhawatiran bahwa pemangkasan birokrasi yang drastis justru dapat memperlambat aktivitas bisnis dalam jangka pendek.

Birokrasi yang gemuk selama ini dianggap sebagai hambatan utama bagi investasi dan pertumbuhan, tetapi di sisi lain, langkah pemangkasan yang terlalu cepat juga berisiko menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan investor asing.

Seorang analis politik dari Hanoi mengatakan bahwa Vietnam menghadapi dilema besar dalam menyeimbangkan efisiensi birokrasi dan stabilitas ekonomi.

“Vietnam adalah pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor. Jika kebijakan ini menyebabkan ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah, maka bisa berdampak negatif pada kepercayaan investor,” katanya.

Di tengah kebijakan pemangkasan ini, pemerintah memperkirakan akan menghemat sekitar US$4,5 miliar dalam lima tahun ke depan. Namun, mereka juga harus mengeluarkan lebih dari US$5 miliar untuk biaya pensiun dan pesangon bagi pegawai yang terdampak.

Peneliti Buat Alat Penghasil Listrik dari Asap Knalpot

Kepadatan arus lalu lintas kendaraan mobil dan motor di Jl. Lebak Bulus, Jakarta Selatan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Sekelompok peneliti menemukan cara untuk mengubah panas asap knalpot menjadi energi listrik. Sistem ini diusulkan untuk digunakan di semua kendaraan bermesin cetus api, mulai dari mobil hingga helikopter.

Laporan yang diterbitkan di jurnal ACS Applied Materials & Interfaces menyatakan sistem konversi energi ini disematkan di knalpot mobil atau di ventilasi pembuangan panas di helikopter.

Namun, prototipe yang digunakan dalam percobaan para peneliti berukuran sangat kecil sehingga hanya bisa menghasilkan energi berdaya 40 Watt yang hanya cukup untuk lampu..

Teknologi itu disebut sebagai generator termoelektrik. Perangkat ini menangkap “panas” dan mengalirkannya dari sisi panas ke sisi dingin, menciptakan arus listrik. Mereka menggunakan semikonduktor yang dibuat dari bismuth-telluride. Tantangan terbesar peneliti adalah mempertahankan perbedaan suhu, yaitu mempertahankan sisi dingin tetap dingin setelah terpapar panas.

Salah satu solusi untuk mempertahankan suhu adalah menggunakan air sebagai pendingin. Namun, air bakal membuat perangkat menjadi “gendut” dengan sistem yang sangat kompleks. Para peneliti ingin menciptakan alat yang kecil dan praktis.

Sebagai alternatif, mereka menggunakan desain heatsink atau pembuang panas berupa silinder dengan sirip yang dibungkus di knalpot. Sirip tersebut memberikan tambahan ruang untuk “membuang” panas lewat proses konveksi, yaitu membiarkan panas dibawa oleh udara yang mengalir. Sistem ini tentunya makin efektif jika kendaraan bermotor bergerak makin cepat.

Peneliti kemudian melakukan simulasi kendaraan yang bergerak cepat untuk menguji alat termoelektrik mereka. Hasilnya, sistem tersebut bisa menghasilkan listrik berdaya 56 Watt di kecepatan sebanding pergerakan mobil di jalan raya. Di kecepatan setara helikopter, listrik yang dihasilkan mencapai 146 Watt.

“Hasil ini membuka potensi integrasi perangkat termoelektrik untuk aplikasi praktis,” tulis peneliti.

kas138

Tanaman RI Sembuhkan Penyakit Ganas, Eropa Tak Lagi Pakai Obat Kimia

Pekerja meracik jamu di toko Jamu Bukti Mentjos, Jakarta, Rabu (20/12/2023). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Sejak dahulu negara-negara Timur terkenal dengan racikan herbal yang diklaim ampuh untuk menyembuhkan berbagai penyakit di dunia. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang hanya bisa pasrah saat menghadapi wabah penyakit.

Mulai dari situ, saat Eropa mulai bersentuhan dengan negara-negara Timur, mereka membuat racikan obat tradisional. Tanaman seperti kayu manis, cengkeh, vanila dan sebagainya menjadi andalan melindungi warga dari wabah mematikan.

Namun, semua itu bisa diperoleh oleh Eropa dengan harga setara emas, alias super mahal. Sebab tanaman-tanaman tersebut tak ada di Eropa dan untuk mendapatkannya butuh perjuangan.

Pada sisi lain, kondisi berbeda terjadi di Indonesia. Saat menghadapi wabah penyakit, masyarakat tak perlu risau sebab tanaman-tanaman penangkal penyakit yang viral di Eropa mudah ditemukan. Jika orang Eropa mencari tanaman herbal punya uang, maka orang Indonesia hanya perlu waktu dan tenaga sebab itu semua sudah disediakan alam.

Warga Eropa Cari Tanaman Asli RI-Dijual Mahal

Berbagai manuskrip dan catatan sejarah menunjukkan warga Eropa menggunakan obat herbal berbasis tanaman saat terkena penyakit. Pada abad ke-15, misalnya, saat wabah penyakit ganas mewabah, seperti pes, influenza dan cacar, masyarakat menggunakan campuran resep yang terdiri dari bawah putih, kamper dan cengkeh.

“Sebelum keluar rumah, orang harus mengoleskannya di tangan dan wajah untuk menghindari tertular wabah,” ungkap tim peneliti dalam “Pandemics and Traditional Plant-Based Remedies” (2020).

Maju satu abad, tepat pada abad ke-16, dokter Jerman, Adam Lonicera, juga menulis resep tradisional untuk meningkatkan imunitas tubuh menangkal penyakit ganas. Resep tersebut adalah campuran 1 ons madu, lidah buaya, dan kunyit.

Tentu, kunyit hingga cengkeh tak bisa didapat di Indonesia, sekalipun terbukti berkhasiat. Masyarakat Eropa harus merogoh kocek dalam untuk mendapatkan tanaman rempah-rempah tersebut. Nilainya yang tinggi membuat perdagangan dan eksplorasi ke sumber penghasil rempah kian marak dilakukan para pelaut Eropa. Salah satu tujuannnya ke wilayah Timur.

Dari desas-desus para pelaut, wilayah Timur bumi adalah penghasil rempah-rempah. Saat teknologi berkembang, mereka melakukan pelayaran jauh dan singkat cerita akhirnya menemukan lokasi tanaman yang dimaksud, yakni Maluku.

Sejak saat itulah, periode kolonialisme dimulai. Orang-orang Eropa mengambil tanaman asli Indonesia, seperti lada, cengkeh, kunyit, dan sebagainya, salah satunya guna keperluan pengobatan. Di sana para pedagang untung sebab bisa menjual kembali tanaman asli Indonesia dengan harga fantastis. Warga Eropa pun sehat. Sedangkan warga Indonesia sengsara akibat tanaman aslinya dikeruk.

Diincar Dokter Jerman

Seiring waktu, minat besar terhadap obat herbal berbasis tanaman juga tak hanya dari pedagang, tapi juga para dokter. Banyak dokter Eropa pergi ke Indonesia untuk melakukan penelitian yang kita semua tahu berujung pada masifnya eksploitasi kekayaan alam.

Diceritakan Hans Pols dalam artikel “European Physicians and Botanists, Indigenous Herbal Medicine in the Dutch East Indies, and Colonial Networks of Mediation” (2009) para dokter Eropa sangat senang atas khazanah resep-resep tradisional Indonesia. Mereka mengapresiasi karena resep tersebut terbukti efektif di kalangan orang Eropa atau blasteran Indo-Eropa.

Dari sini mereka sering mempromosikan penggunaan obat herbal berbasis tanaman asli Indonesia. Sayang, promosi ini berujung pada eksploitasi lebih ganas tanaman tersebut. Salah satunya adalah Friedrich August Carl.

Dokter asal Jerman itu tiba di Semarang pada 1823. Dia langsung penasaran atas obat herbal Indonesia. Singkat cerita, dia melakukan penelitian keampuhan obat herbal. Dalam risetnya, semua obat herbal diketahui terbukti efektif.

Dia membukukan semuanya ke dalam karya berjudul Pratische Waarnemingen Over Eenige Javaansche Geneesmiddelen (Pengamatan Praktis Beberapa Obat Jawa). Karya tersebut mencatat seluruh obat-obatan herbal yang ada dan disandingkan dengan obat-obatan modern.

Selain itu, dia juga mengkategorikan obat-obatan berdasarkan penyakit sesuai ilmu medis modern. Sejak saat itu, banyak dokter di Indonesia hingga Eropa menggunakan tanaman asli Indonesia untuk mengatasi penyakit.

Pada sisi lain, permintaan tanaman pun semakin tinggi. Apalagi saat obat-obatan kimia di Eropa tak lagi ampuh. Praktis, harganya pun semakin meroket. Pada titik ini, tanaman asli Indonesia yang awalnya berguna secara sains sudah berubah menjadi komoditas ekonomi yang diperoleh lewat eksploitasi kekayaan.

Prabowo Buka Suara Soal Pencalonan Pilpres 2029

Prabowo Sindir Pengkritik Program Makan Gizi Gratis Hingga Kabinet Gemuk (CNBC Indonesia TV)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara terkait pencalonan dirinya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang. Tanggapan ini disampaikan Prabowo dalam pidato HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Sabtu (15/2/2025).

Wacana tersebut mencuat usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) oleh Gerindra yang kemudian berkembang menjadi Kongres Luar Biasa (KLB). Hasilnya, para kader Gerindra sepakat menunjuk Prabowo untuk kembali mencalonkan diri lagi di Pilpres 2029.

“Memang sebetulnya aneh baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk dicalonkan di 2029,” kata Prabowo Subianto, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo kemudian menyadari hal-hal yang berpotensi muncul setelah pemberitaan tersebut.

“Nanti ada itu pengamat-pengamat Prabowo ambisi. Ini ada wartawan rekam semua, rekam ingin saya salah bicara. Kalau ada wartawan media, saya harus bicara sopan sekali. Kalian mau saya bicara sopan atau apa adanya?” terang Prabowo.

Presiden RI ini kemudian menyadari sudah menyanggupi dukungan para kader Gerindra supaya dirinya kembali maju dalam Pilpres 2029 untuk kembali memimpin Indonesia di periode kedua.

Kendati begitu, Prabowo menyatakan enggan maju lagi apabila program-program pemerintahannya dalam lima tahun ini tidak berhasil atau menemui kegagalan.

“Kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” ucap Prabowo.

Dia melanjutkan, sejak kecil dirinya hanya ingin melihat Indonesia hebat.

“Sumpah saya sama dengan senior saya dulu, tidak ada ingin kekuasaan untuk kehebatan saya sendiri,” tegas Prabowo.

Sebagai informasi, Partai Gerindra telah menginjak usia 17 tahun pada 6 Februari 2025. Namun, puncak perayaan ulang tahun partai tersebut baru digelar 15 Februari 2025. Gerindra pun telah menggelar Rapimnas yang menunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo juga sudah menyatakan bersedia kembali maju dalam Pilpres 2029. Menurutnya, Prabowo bersedia tapi meminta waktu menyelesaikan tugas sebagai Presiden RI saat ini.

“Beliau menjawab, ‘Insyaallah,’ namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” jelas Muzani.

Tak hanya itu, Gerindra juga telah menggelar silaturahmi dengan para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, pada Jumat (14/2/2025) kemarin.

Pusing Urus Faktur di Coretax, Ini Ada Alternatif Solusinya!

Logo Coretax Pajak. (Dok. DJP)

Direktorat Jenderal Pajak atau DJP membuka alternatif layanan penerbitan faktur pajak, menyusul permasalahan sistem coretax atau sistem inti administrasi pajak. Alternatif ini adalah e-Faktur Client Desktop.

Melalui keterangan tertulis Nomor KT-06/2025, Ditjen Pajak mengumumkan bahwa layanan penerbitan faktur pajak kini dapat dilakukan melalui tiga saluran. Selain aplikasi Coretax DJP, juga bisa melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop dan aplikasi e-Faktur Host-to-Host yang disediakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan atau PJAP.

“Mulai tanggal 12 Februari 2025, seluruh PKP dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop untuk membuat faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP),” dikutip dari keterangan tertulis yang terbit pada Jumat (14/2/2025).

Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu.

Data faktur pajak yang dibuat dari saluran aplikasi e-Faktur Client Desktop akan tersedia secara periodik di Coretax DJP paling lambat H+2 setelah penerbitan faktur pajak.

Penerbitan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop dapat dilakukan untuk seluruh jenis faktur pajak, kecuali 4 jenis berikut ini. Pertama, faktur pajak dengan kode transaksi 06 (penyerahan BKP kepada turis asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada PKP toko retail yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing).

Kedua, faktur pajak dengan kode transaksi 07 (penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP). Ketiga, faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan PPN terutang.

Keempat, faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang dikukuhkan setelah tanggal 1 Januari 2025. Bagi PKP yang memanfaatkan aplikasi e-Faktur Client Desktop, disampaikan informasi sebagai berikut:

  • permohonan nomor seri faktur pajak (NSFP) diajukan melalui aplikasi e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id);
  • PKP yang belum memiliki NSFP untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan sekarang hanya dapat membuat faktur pajak dengan tanggal yang sama dengan tanggal permintaan NSFP atau setelahnya;
  • NSFP pada Coretax DJP akan terdiri atas 17 (tujuh belas) digit dengan adanya penambahan angka 9 (sembilan) secara otomatis pada digit ke-5 NSFP semula pada aplikasi e-Faktur Client Desktop;
  • penggantian faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop tetap dilakukan di aplikasi e-Faktur Client Desktop;
  • PKP dapat mengunduh file .pdf faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada lawan transaksi; dan
  • data faktur pajak yang dibuat dari aplikasi e-Faktur Client Desktop akan tersedia di Coretax DJP paling lambat H+2 penerbitan faktur pajak.

Sebagai informasi, sampai dengan 13 Februari 2025 pukul 04.29 WIB, Ditjen Pajak mencatat, wajib pajak yang telah berhasil memperoleh sertifikat digital atau sertifikat elektronik untuk keperluan penandatanganan faktur pajak dan bukti potong PPh berjumlah 689.650. Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak yaitu sebesar 251.038. Jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan yaitu sebesar 52.506.836 untuk masa Januari 2025 dan 6.914.991 untuk masa Februari 2025 dengan jumlah faktur pajak telah divalidasi atau disetujui sebesar 46.964.875 untuk masa Januari 2025 dan 6.201.671 untuk masa Februari 2025.