Bahlil membeberkan hal ini karena, ia menemukan adanya mark up harga dari LPG subsidi itu sebesar Rp 23.000 hingga Rp 30.000 per tabung.
“Idealnya harga (LPG 3 kg) ini sampai di rakyat tidak boleh lebih dari Rp 16.000 (per tabung). Saya kemarin sudah cek, Pertamina menjual itu ke agen itu Rp 12.750 dari SPBE. Ke agen itu nambahnya paling tinggi Rp 1.500, berarti kan kurang lebih sekitar Rp 14.500 sampai Rp 16.000. Dari agen ke pangkalan itu juga Rp 1.500 berarti Rp 16.000 sampai Rp 16.500 itulah yang harus diterima oleh rakyat,” paparnya dalam acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Pemerintah, kata Bahlil, telah menggelontorkan subsidi untuk LPG per tahunnya mencapai Rp 87 triliun. Bahkan, Bahlil mengakui harga LPG belum berubah bahkan sejak tahun 2007 lalu.
Harga jual LPG 3 Kg yang tinggi di masyarakat membuat Bahlil terkejut. Oleh karena itu, ia sendiri tidak rela jika komoditas yang sudah disubsidi oleh negara namun masih didapatkan dengan harga mahal oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin.
“Bapak ibu semua saya jujur dalam forum ini begitu saya masuk jadi Menteri ESDM, saya kaget karena saya kan Menteri ESDM yang berlatar belakang orang susah, saya kan pernah waktu sekolah makan dikasih makan oleh negara lewat dana subsidi,” imbuhnya.
Dengan begitu, Bahlil menegaskan pihaknya akan terus menjamin hak-hak rakyat miskin terjamin didapatkan secara utuh, termasuk hak subsidi melalui LPG.
“Ini yang menjadi jihad politik saya sebagai Menteri ESDM untuk menjamin hak-hak rakyat harus diberikan secara utuh yang apa yang dilakukan oleh negara,” tandasnya.
Vietnam memulai reformasi besar-besaran dalam birokrasi dengan mengurangi satu dari lima pegawai negeri, menghapus beberapa kementerian, serta memangkas anggaran pemerintah hingga miliaran dolar. Langkah radikal ini disetujui oleh Majelis Nasional pada Selasa (18/2/2025), menandai restrukturisasi terbesar dalam pemerintahan negara tersebut dalam beberapa dekade.
Reformasi ini disebut sebagai “revolusi” oleh para pejabat senior Vietnam dan mencerminkan kebijakan serupa yang pernah Presiden AS, Donald Trump, yang berfokus pada pemangkasan pengeluaran pemerintah.
Namun, kebijakan ini juga menimbulkan keresahan, terutama di kalangan pegawai negeri yang selama ini menganggap pekerjaan di sektor publik sebagai jaminan seumur hidup.
Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dikurangi dari 30 menjadi 22. Beberapa kementerian utama yang dihapus, antara lain Kementerian Transportasi, Kementerian Perencanaan dan Investasi, Kementerian Komunikasi, Kementerian Tenaga Kerja
Selain itu, sektor media pemerintah, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan militer juga akan menghadapi pemangkasan. Menurut data pemerintah, pada 2022 terdapat hampir dua juta pegawai negeri, namun sekitar 20% dari mereka akan kehilangan pekerjaan dalam lima tahun ke depan.
Dalam tahap awal, sebanyak 100.000 pegawai akan terkena PHK atau ditawari pensiun dini. Namun, pemerintah belum menjelaskan secara rinci bagaimana target pemangkasan yang jauh lebih besar akan dicapai.
Sebagai bagian dari restrukturisasi, dua wakil perdana menteri baru juga disetujui, sehingga total jumlah wakil perdana menteri di Vietnam kini menjadi tujuh.
Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, yang baru menjabat enam bulan setelah kematian pendahulunya, menjadi tokoh utama di balik kebijakan ini. Menurutnya, reformasi ini penting untuk membersihkan birokrasi dari pejabat yang tidak kompeten.
“Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor,” kata Lam, dilansir AFP.
Ia juga mengklaim bahwa kebijakan ini mendapatkan “dukungan luas” dari rakyat. Namun, di sisi lain, banyak pegawai negeri yang terkena PHK merasa dikejutkan dengan keputusan ini.
Mendadak
Sejumlah pegawai negeri yang terkena dampak kebijakan ini mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan yang layak sebelum diberhentikan.
Seorang mantan pegawai media pemerintah yang menggunakan nama samaran Thanh mengungkapkan bahwa kariernya selama 12 tahun sebagai produser TV berakhir secara mendadak bulan lalu.
“Sakit rasanya membicarakan ini,” kata Thanh yang kini bekerja sebagai sopir taksi.
Ia sebelumnya bekerja di salah satu dari lima stasiun TV pemerintah yang telah ditutup, dan hanya diberi waktu dua minggu sebelum diberhentikan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa pemilihan siapa yang tetap bertahan di pemerintahan tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan faktor lain yang tidak transparan.
Dampak pada Bisnis dan Ekonomi
Vietnam telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sebesar 7,1% pada 2024, dan tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan hingga 8%. Namun, ada kekhawatiran bahwa pemangkasan birokrasi yang drastis justru dapat memperlambat aktivitas bisnis dalam jangka pendek.
Birokrasi yang gemuk selama ini dianggap sebagai hambatan utama bagi investasi dan pertumbuhan, tetapi di sisi lain, langkah pemangkasan yang terlalu cepat juga berisiko menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan investor asing.
Seorang analis politik dari Hanoi mengatakan bahwa Vietnam menghadapi dilema besar dalam menyeimbangkan efisiensi birokrasi dan stabilitas ekonomi.
“Vietnam adalah pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor. Jika kebijakan ini menyebabkan ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah, maka bisa berdampak negatif pada kepercayaan investor,” katanya.
Di tengah kebijakan pemangkasan ini, pemerintah memperkirakan akan menghemat sekitar US$4,5 miliar dalam lima tahun ke depan. Namun, mereka juga harus mengeluarkan lebih dari US$5 miliar untuk biaya pensiun dan pesangon bagi pegawai yang terdampak.
Laporan yang diterbitkan di jurnal ACS Applied Materials & Interfaces menyatakan sistem konversi energi ini disematkan di knalpot mobil atau di ventilasi pembuangan panas di helikopter.
Namun, prototipe yang digunakan dalam percobaan para peneliti berukuran sangat kecil sehingga hanya bisa menghasilkan energi berdaya 40 Watt yang hanya cukup untuk lampu..
Teknologi itu disebut sebagai generator termoelektrik. Perangkat ini menangkap “panas” dan mengalirkannya dari sisi panas ke sisi dingin, menciptakan arus listrik. Mereka menggunakan semikonduktor yang dibuat dari bismuth-telluride. Tantangan terbesar peneliti adalah mempertahankan perbedaan suhu, yaitu mempertahankan sisi dingin tetap dingin setelah terpapar panas.
Salah satu solusi untuk mempertahankan suhu adalah menggunakan air sebagai pendingin. Namun, air bakal membuat perangkat menjadi “gendut” dengan sistem yang sangat kompleks. Para peneliti ingin menciptakan alat yang kecil dan praktis.
Sebagai alternatif, mereka menggunakan desain heatsink atau pembuang panas berupa silinder dengan sirip yang dibungkus di knalpot. Sirip tersebut memberikan tambahan ruang untuk “membuang” panas lewat proses konveksi, yaitu membiarkan panas dibawa oleh udara yang mengalir. Sistem ini tentunya makin efektif jika kendaraan bermotor bergerak makin cepat.
Peneliti kemudian melakukan simulasi kendaraan yang bergerak cepat untuk menguji alat termoelektrik mereka. Hasilnya, sistem tersebut bisa menghasilkan listrik berdaya 56 Watt di kecepatan sebanding pergerakan mobil di jalan raya. Di kecepatan setara helikopter, listrik yang dihasilkan mencapai 146 Watt.
“Hasil ini membuka potensi integrasi perangkat termoelektrik untuk aplikasi praktis,” tulis peneliti.
Mulai dari situ, saat Eropa mulai bersentuhan dengan negara-negara Timur, mereka membuat racikan obat tradisional. Tanaman seperti kayu manis, cengkeh, vanila dan sebagainya menjadi andalan melindungi warga dari wabah mematikan.
Namun, semua itu bisa diperoleh oleh Eropa dengan harga setara emas, alias super mahal. Sebab tanaman-tanaman tersebut tak ada di Eropa dan untuk mendapatkannya butuh perjuangan.
Pada sisi lain, kondisi berbeda terjadi di Indonesia. Saat menghadapi wabah penyakit, masyarakat tak perlu risau sebab tanaman-tanaman penangkal penyakit yang viral di Eropa mudah ditemukan. Jika orang Eropa mencari tanaman herbal punya uang, maka orang Indonesia hanya perlu waktu dan tenaga sebab itu semua sudah disediakan alam.
Warga Eropa Cari Tanaman Asli RI-Dijual Mahal
Berbagai manuskrip dan catatan sejarah menunjukkan warga Eropa menggunakan obat herbal berbasis tanaman saat terkena penyakit. Pada abad ke-15, misalnya, saat wabah penyakit ganas mewabah, seperti pes, influenza dan cacar, masyarakat menggunakan campuran resep yang terdiri dari bawah putih, kamper dan cengkeh.
“Sebelum keluar rumah, orang harus mengoleskannya di tangan dan wajah untuk menghindari tertular wabah,” ungkap tim peneliti dalam “Pandemics and Traditional Plant-Based Remedies” (2020).
Maju satu abad, tepat pada abad ke-16, dokter Jerman, Adam Lonicera, juga menulis resep tradisional untuk meningkatkan imunitas tubuh menangkal penyakit ganas. Resep tersebut adalah campuran 1 ons madu, lidah buaya, dan kunyit.
Tentu, kunyit hingga cengkeh tak bisa didapat di Indonesia, sekalipun terbukti berkhasiat. Masyarakat Eropa harus merogoh kocek dalam untuk mendapatkan tanaman rempah-rempah tersebut. Nilainya yang tinggi membuat perdagangan dan eksplorasi ke sumber penghasil rempah kian marak dilakukan para pelaut Eropa. Salah satu tujuannnya ke wilayah Timur.
Dari desas-desus para pelaut, wilayah Timur bumi adalah penghasil rempah-rempah. Saat teknologi berkembang, mereka melakukan pelayaran jauh dan singkat cerita akhirnya menemukan lokasi tanaman yang dimaksud, yakni Maluku.
Sejak saat itulah, periode kolonialisme dimulai. Orang-orang Eropa mengambil tanaman asli Indonesia, seperti lada, cengkeh, kunyit, dan sebagainya, salah satunya guna keperluan pengobatan. Di sana para pedagang untung sebab bisa menjual kembali tanaman asli Indonesia dengan harga fantastis. Warga Eropa pun sehat. Sedangkan warga Indonesia sengsara akibat tanaman aslinya dikeruk.
Diincar Dokter Jerman
Seiring waktu, minat besar terhadap obat herbal berbasis tanaman juga tak hanya dari pedagang, tapi juga para dokter. Banyak dokter Eropa pergi ke Indonesia untuk melakukan penelitian yang kita semua tahu berujung pada masifnya eksploitasi kekayaan alam.
Diceritakan Hans Pols dalam artikel “European Physicians and Botanists, Indigenous Herbal Medicine in the Dutch East Indies, and Colonial Networks of Mediation” (2009) para dokter Eropa sangat senang atas khazanah resep-resep tradisional Indonesia. Mereka mengapresiasi karena resep tersebut terbukti efektif di kalangan orang Eropa atau blasteran Indo-Eropa.
Dari sini mereka sering mempromosikan penggunaan obat herbal berbasis tanaman asli Indonesia. Sayang, promosi ini berujung pada eksploitasi lebih ganas tanaman tersebut. Salah satunya adalah Friedrich August Carl.
Dokter asal Jerman itu tiba di Semarang pada 1823. Dia langsung penasaran atas obat herbal Indonesia. Singkat cerita, dia melakukan penelitian keampuhan obat herbal. Dalam risetnya, semua obat herbal diketahui terbukti efektif.
Dia membukukan semuanya ke dalam karya berjudul Pratische Waarnemingen Over Eenige Javaansche Geneesmiddelen (Pengamatan Praktis Beberapa Obat Jawa). Karya tersebut mencatat seluruh obat-obatan herbal yang ada dan disandingkan dengan obat-obatan modern.
Selain itu, dia juga mengkategorikan obat-obatan berdasarkan penyakit sesuai ilmu medis modern. Sejak saat itu, banyak dokter di Indonesia hingga Eropa menggunakan tanaman asli Indonesia untuk mengatasi penyakit.
Pada sisi lain, permintaan tanaman pun semakin tinggi. Apalagi saat obat-obatan kimia di Eropa tak lagi ampuh. Praktis, harganya pun semakin meroket. Pada titik ini, tanaman asli Indonesia yang awalnya berguna secara sains sudah berubah menjadi komoditas ekonomi yang diperoleh lewat eksploitasi kekayaan.
Wacana tersebut mencuat usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) oleh Gerindra yang kemudian berkembang menjadi Kongres Luar Biasa (KLB). Hasilnya, para kader Gerindra sepakat menunjuk Prabowo untuk kembali mencalonkan diri lagi di Pilpres 2029.
“Memang sebetulnya aneh baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk dicalonkan di 2029,” kata Prabowo Subianto, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo kemudian menyadari hal-hal yang berpotensi muncul setelah pemberitaan tersebut.
“Nanti ada itu pengamat-pengamat Prabowo ambisi. Ini ada wartawan rekam semua, rekam ingin saya salah bicara. Kalau ada wartawan media, saya harus bicara sopan sekali. Kalian mau saya bicara sopan atau apa adanya?” terang Prabowo.
Presiden RI ini kemudian menyadari sudah menyanggupi dukungan para kader Gerindra supaya dirinya kembali maju dalam Pilpres 2029 untuk kembali memimpin Indonesia di periode kedua.
Kendati begitu, Prabowo menyatakan enggan maju lagi apabila program-program pemerintahannya dalam lima tahun ini tidak berhasil atau menemui kegagalan.
“Kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” ucap Prabowo.
Dia melanjutkan, sejak kecil dirinya hanya ingin melihat Indonesia hebat.
“Sumpah saya sama dengan senior saya dulu, tidak ada ingin kekuasaan untuk kehebatan saya sendiri,” tegas Prabowo.
Sebagai informasi, Partai Gerindra telah menginjak usia 17 tahun pada 6 Februari 2025. Namun, puncak perayaan ulang tahun partai tersebut baru digelar 15 Februari 2025. Gerindra pun telah menggelar Rapimnas yang menunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo juga sudah menyatakan bersedia kembali maju dalam Pilpres 2029. Menurutnya, Prabowo bersedia tapi meminta waktu menyelesaikan tugas sebagai Presiden RI saat ini.
“Beliau menjawab, ‘Insyaallah,’ namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” jelas Muzani.
Tak hanya itu, Gerindra juga telah menggelar silaturahmi dengan para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, pada Jumat (14/2/2025) kemarin.
Melalui keterangan tertulis Nomor KT-06/2025, Ditjen Pajak mengumumkan bahwa layanan penerbitan faktur pajak kini dapat dilakukan melalui tiga saluran. Selain aplikasi Coretax DJP, juga bisa melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop dan aplikasi e-Faktur Host-to-Host yang disediakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan atau PJAP.
“Mulai tanggal 12 Februari 2025, seluruh PKP dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop untuk membuat faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP),” dikutip dari keterangan tertulis yang terbit pada Jumat (14/2/2025).
Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu.
Data faktur pajak yang dibuat dari saluran aplikasi e-Faktur Client Desktop akan tersedia secara periodik di Coretax DJP paling lambat H+2 setelah penerbitan faktur pajak.
Penerbitan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop dapat dilakukan untuk seluruh jenis faktur pajak, kecuali 4 jenis berikut ini. Pertama, faktur pajak dengan kode transaksi 06 (penyerahan BKP kepada turis asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada PKP toko retail yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing).
Kedua, faktur pajak dengan kode transaksi 07 (penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP). Ketiga, faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan PPN terutang.
Keempat, faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang dikukuhkan setelah tanggal 1 Januari 2025. Bagi PKP yang memanfaatkan aplikasi e-Faktur Client Desktop, disampaikan informasi sebagai berikut:
permohonan nomor seri faktur pajak (NSFP) diajukan melalui aplikasi e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id);
PKP yang belum memiliki NSFP untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan sekarang hanya dapat membuat faktur pajak dengan tanggal yang sama dengan tanggal permintaan NSFP atau setelahnya;
NSFP pada Coretax DJP akan terdiri atas 17 (tujuh belas) digit dengan adanya penambahan angka 9 (sembilan) secara otomatis pada digit ke-5 NSFP semula pada aplikasi e-Faktur Client Desktop;
penggantian faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop tetap dilakukan di aplikasi e-Faktur Client Desktop;
PKP dapat mengunduh file .pdf faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada lawan transaksi; dan
data faktur pajak yang dibuat dari aplikasi e-Faktur Client Desktop akan tersedia di Coretax DJP paling lambat H+2 penerbitan faktur pajak.
Sebagai informasi, sampai dengan 13 Februari 2025 pukul 04.29 WIB, Ditjen Pajak mencatat, wajib pajak yang telah berhasil memperoleh sertifikat digital atau sertifikat elektronik untuk keperluan penandatanganan faktur pajak dan bukti potong PPh berjumlah 689.650. Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak yaitu sebesar 251.038. Jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan yaitu sebesar 52.506.836 untuk masa Januari 2025 dan 6.914.991 untuk masa Februari 2025 dengan jumlah faktur pajak telah divalidasi atau disetujui sebesar 46.964.875 untuk masa Januari 2025 dan 6.201.671 untuk masa Februari 2025.
Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menyatakan melalui program ini Bank Mandiri memberikan pelatihan kepada 1.000 UMKM terpilih yang dikemas dengan konsep On Demand Learning (self learning) selama 6 bulan.
Tidak hanya pelatihan, UMKM tersebut juga menjawab post-test untuk seleksi menuju Top 100 UMKM. Selanjutnya, 100 UMKM yang lolos perlu mengerjakan tugas berupa kerangka bisnis dan video untuk seleksi menuju Top 20 UMKM.
“uRBan Festival merupakan wadah pendukung bagi fasilitator Rumah BUMN (RB) Mandiri dan UMKM dari Indonesia. Kami berkomitmen untuk mendukung mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian kerakyatan,” ujar Ashidiq Iswara dikutip Kamis (13/2/2025).
Dia melanjutkan, 20 UMKM terpilih didatangkan ke Jakarta untuk mendapatkan pembekalan hingga kunjungan ke perusahaan. Pada hari pertama, pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dari unit bisnis Bank Mandiri dan dilanjutkan dengan mini workshop oleh external speaker yang relevan dengan bisnis UMKM.
Sedangkan pada hari kedua, Bank Mandiri memboyong 20 pelaku UMKM ini melakukan kunjungan ke perusahaan Javara Indonesia, di Kemang, Jakarta Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan sharing session bersama founder/C-levels perusahaan.
“Acara ini ditutup dengan proses apresiasi yang terdiri dari talkshow bersama speakers dan dilanjutkan dengan pemberian apresiasi kepada peserta dan diakhiri sesi networking and dinner. Kami berharap, melalui program ini, para pelaku UMKM mampu naik kelas dan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional,” tambah Ashidiq Iswara.
Adapun 20 UMKM terpilih, yakni SIMPATI Lombok Kuning, Paskali, Kwacis Cookies, Demiyu’s, Lunaby Bakery, Sasagu, RUMA-Mabucha, Hanisun, Camujo, Nyongstyle, D’Ners Jaya Berkah, Keepcustom, Galeri Besibuk, I Watik, Maheswari, Sewish n Rich, Mudammas, Cabaco, Creative Batik, dan Jama Jama.
Selain menggelar uRBan Festival 2024, bank berlogo pita emas ini juga mengenalkan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses bisnis UMKM, yakni Livin’ Merchant. Aplikasi wirausaha ini memudahkan pelaku UMKM dalam pencatatan penjualan, cek stok produk, sampai dengan pencairan uang penjualan.
Hingga penghujung 2024, aplikasi Livin’ Merchant digunakan oleh 2,4 juta pelaku UMKM. Lebih lanjut, dari sisi pembiayaan, Bank Mandiri menunjukkan dukungannya terhadap ekonomi kerakyatan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Mikro (KUM). Portofolio KUM dan KUR Bank Mandiri mencapai sebesar Rp 90,8 triliun dan menjangkau lebih dari 1,24 juta pelaku UMKM sepanjang tahun lalu.
“Hal ini sejalan dengan fokus Bank Mandiri dalam hal inklusi keuangan (financial inclusion) untuk bisa memberikan akses permodalan untuk masyarakat,” tuturnya.
Wakil Menteri Investasi atau Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan efisiensi anggaran untuk tahun ini sebesar Rp 271,2 miliar.
“Angka kami itu efisiensi belanja kementerian dan lembaga kami di angka Rp 292 miliar kurang lebih itu ada sekitar 42,9 persen efisiensi dan ini setelah dilakukan rekonstruksi efisiensi belanja menjadi Rp 271 (miliar) efisiensinya Rp 271 miliar,” jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Adapun, Todotua menyampaikan saat ini total sisa pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM untuk tahun 2025 sebesar Rp 329,2 miliar.
“Jadi total anggaran sisa anggaran kami pada tahun 2025, pimpinan, itu dengan angka sekitar Rp 329.221.735.104,” paparnya.
Detailnya, pagu Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun 2025 yang dipangkas menjadi Rp 329,2 miliar tersebut akan dialokasikan pada berbagai deputi yang detailnya sebagai berikut:
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan energi domestik harus mempertimbangkan skala prioritas nasional. Khususnya terkait penyediaan energi di dalam negeri melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
“Oh nggak ada, kita masih tak komitmen kok. Tapi kita lihat skala prioritas untuk melihat keuangan negara dan biaya listrik kita,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menurut dia, PLTU berbahan bakar batu bara masih akan menjadi opsi lantaran memiliki biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) atau gas.
Ia pun memerinci bahwa biaya produksi listrik dari PLTU hanya berkisar di angka 5-6 sen per kWh. Sementara apabila menggunakan pembangkit berbasis EBT bisa mencapai lebih dari 10 sen per kWh.
“Bahkan selisihnya kalau kita pakai antara batubara dan gas, selisih per satu gigawatt per tahun Rp 5-6 triliun. Jadi Rp 5-6 triliun ini siapa yang mau nanggung? Negara, subsidi lagi. Atau rakyat? Ya saya kan harus berpikir mendahulukan kepentingan rakyat dong,” kata dia.
Ia lantas menyinggung keputusan Amerika Serikat sebagai negara maju yang saat ini justru mulai mundur dari kebijakan tersebut.
“Amerika saja keluar dari Paris Agreement, masa kita harus dipaksa-paksa terus? Tapi kita setuju lho untuk memakai energi baru terbarukan dengan cara tetap PLTU, tapi kita blending. Blending dengan gas, kemudian matahari, atau kita lagi mendesain untuk menangkap carbon capture-nya,” kata dia.
Misbakhun mengatakan, kasus ini mau tidak mau menjadi pembelajaran bagi siapapun bahwa dalam menjalankan tugasnya harus dilakukan lebih hati-hati ke depannya.
“Kita hormati prosesnya, dan bagi saya ini juga menjadi bagian proses yang mau tidak mau menjadi pembelajaran bagi siapapun untuk dalam menjalankan tugas, dan melaksanakan tugas itu untuk lebih berhati-hati ke depan,” kata Misbakhun di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Misbakhun pada kesempatan itu juga menyampaikan dukungannya kepada Isa, untuk sabar melalui proses hukum yang sedang ia hadapi.
“Kami di Komisi 11 karena mitranya juga memberikan rasa mudah-mudahan beliau diberikan sabar. Dan kedepan ini juga menjadi sebuah kasus pembelajaran. Saya sekali lagi menyampaikan menghormati proses hukumnya,” tutur Misbakhun.
Ia pun berpendapat, mau tidak mau Menteri Keuangan Sri Mulyani harus mencari pengganti posisi Isa sebagai Dirjen Anggaran Kemenkeu supaya tugas dan fungsi Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara tetap efektif.
“Tapi itu ya kewenangannya menteri keuangan, mau tidak mau dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas ya mau tidak mau harus dicari penjabat sementaranya siapa, tanpa mengurangi hak-hak hukum yang masih dimiliki oleh yang bersangkutan,” ucap Misbakhun.
Ia juga menekankan, kasus ini menjadi pembelajaran bagi para pejabat negara untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya dan dengan hati-hati supaya kepercayaan masyarakat tidak tergerus oleh tindakan-tindakan yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.
“Kepercayaan publik itu saya serahkan kembali kepada masyarakat. Bagaimanapun juga upaya kita adalah membangun tata kelola yang baik. Kita kan tidak bisa mengharapkan manusia sempurna. Kita semua ini manusia, kita semua bukan malaikat yang bersih dari nafsu,’ paparnya.
Sebelumnya, penetapan status tersangka Dirjen Anggaran Kemenkeu ini ditegaskan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.
“Yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kemenkeu RI,” ungkap Qohar saat memberikan pernyataan di Gedung kejagung, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Menurut Abdul, Isa terbukti merugikan negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Isa diduga terlibat di kasus ini saat dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Asuransi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada periode 2006-2012.
“Malam hari ini penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR, yang saat itu menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) 2006-2012. Yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan RI,” bebernya.
Penetapan tersangka ini berdasarkan laporan pemeriksaan investigasi atas kasus korupsi di Jiwasraya. Qohar mengatakan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 16,8 triliun. Isa diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi penghitungan kerugian negara atas pemulihan keuangan pada PT Jiwasraya 2008-2018 sejumlah Rp 16.807.283.375.000,” jelas Qohar.
